Mantan Presiden SBY, biar bagaimana pun adalah Gubernur Jenderal Koalisi Atlantik Utara di Indonesia. Mendadak ia pindah KTP ke Bali, kawasan wisata yang ditopang oleh turis Australia. Australia adalah pihak yang sejak dulu mendukung Papua Merdeka, sebagaimana ia mendukung Timor Leste. Kemudian Organisasi Papua Merdeka (OPM), juga melebarkan sayap ke Bali, kantor cabang Australia di Indonesia.
Deklarasi SBY KTP Bali dan Deklarasi OPM buka kantor cabang di Bali terjadi pada hari yang sama, 2 Februari 2016. Saya kok tidak yakin ini semua hanya kebetulan. Bagaimana jika dua peristiwa ini sebuah sinyal dari Koalisi Atlantik Utara kepada Medan Merdeka yang dikuasai Tiongkok?
Pesan bahwa, “Jika Medan Merdeka tidak memberi ruang bagi Koalisi Atlantik Utara, maka bersiaplah menyambut Kemerdekaan Papua”.
Sentimen anti-Tionghoa dan potensi Separatisme sedang dibangun. Bisa dibayangkan jika Tax Amnesty sukses, maka pengusaha Tionghoa di RI akan semakin kaya. Kesenjangan yang tercipta akibat Tax Amnesty, akan semakin menghidupi sentimen Anti-Tionghoa.
Potensi kerusuhan di depan mata.
Dan ini tidak main-main.
Sekarang adalah saat yang tepat tentukan sikap.
Soekarno jatuh karena pertahankan Poros Jakarta – Peking.
Megawati berupaya bangun kembali bangun Poros Jakarta – Peking dengan berikan Surat Keterangan Lunas BLBI. Tujuannya, agar para pengusaha Tionghoa berutang menghubungkan kembali RI dengan Tiongkok.
Kini, rezim merah kembali memerintah. Para pengusaha Tionghoa itu menunaikan utangnya kepada Megawati, membangun kembali Poros Jakarta – Peking.
