Beberapa waktu yang lalu saya menulis status di jejaring social (Facebook), tentang kebingungan saya terkait prosesing pelantikan Sultan Bima ke 16. Kebingungan itu berawal dari pembicaraan hangat beberapa kalangan yang mempertanyakan prosesing pelantikan itu, baik dari sisi social, budaya, politik dan hukum (adat). Sehingga saya pun ikut bingung dan mencoba meng-google-ing beberapa sumber. Berikut status yang saya buat di FB tempo hari: Sudah 1 bulan sy mencari Referensi terkait Pelantikan Sultan ke 15 (Sultan Sebelumnya).... yang ditemukan hanya sedikit Informasi terkait Pelantikan Sultan Muhammad Salahuddin sebagai Sultan ke 13 (Bertahta pada tahun 1920 - 1943). Setelah beliau mangkat sekitar tahun 1951, Tidak ada lagi prosesing Pelantikan Sultan di Bima... Jika demikian, dari mana Keinginan dan Prosesing ini dilakukan karena Dasar untuk dilantikan Sultan adalah Putra Mahkota (Jenateke) langsung dari Sultan yang resmi dilantik sebelumnya.... Jika tidak, maka ini sama halnya dengan Pelencengan dan perancuan sejarah Dana Mbojo yang lebih 'sadis' dan Radikal tanpa ada yang mampu bertanya dan mengkritisi......!!! Jika pun ada Info baru atau Referensi terkait hal ini, mohon bisa di Sharring "KENAPA ADA PELANTIKAN JIKA SEBELUM INI PELANTIKAN TERAKHIR DILAKUKAN 1 ABAD YANG LALU" (Sumber Lengkap di: https://www.facebook.com/ranggababuju/posts/654598051221206?comment_id=7586699&offset=0&total_comments=150&ref=notif¬if_t=feed_comment) Nah, dari status tersebut muncul berbagai argumentative yang berdinamika. Menurut Paox Iben Mudhaffar, sang penulis dan Penggiat kajian Sejarah Kontemporer menyatakan bahwa moment kebangkitan budaya layak diapresiasi, setelah pada tahun 50an Soekarno membekukan dan membubarkan kesultanan atau kerajaan-kerajaan diwilayah NKRI (Kecuali Jogja & Solo), tidak ada lagi penjaga “Marwah kebudayaan” ditingkat lokal. Sejarah nusantara yang dibesarkan oleh kerajaan-kerajaan di Indonesia seperti dihapus begitu saja, apalagi oleh rezim orba yang menerapkan azas tunggal Pancasila dan menafsirkannya dalam kerangka budaya yang militeristik atau jawa versi soeharto. Sehingga, menurut Paox, Keberadaan Sultan di era sekarang ini bukan lagi menjadi penguasa wilayah, tetapi sebagai penjaga tradisi. Kesultanan Bima adalah Kerajaan besar yg memiliki karakter budaya yang luar biasa. Nilai-nilai ini tentu akan semakin kokoh dan diperkuat lagi dengan kehadiran Sultan baru. Untuk itu harus dipahami bahwa Jabatan Sultan adalah jabatan kelembagaan. Sultan itu simbolic power. Kesultanan sebagai institusi adat atau budaya tentu harus digiring pada kehendak untuk memperbaiki tata kehidupan sosial Bima yang lebih bermartabat sesuai dengan tata nilai budaya Bima dan hal ini tentu menjadi tanggungjawab bersama seluruh masyarakat Bima pada umumnya. Apa yang dikemukakan oleh Paox diatas, juga di amini oleh Alan Malingi, salah seorang Pengamat dan Pemerhati Budaya dan Sejarah Dana Mbojo yang telah melahirkan beberapa tulisan dan sudah di Buku kan tentang sejarah dan Budaya Bima itu sendiri. Alan berpendapat bahwa, Abdul Kahir (Anak dari Sultan Muhammad Salahuddin atau Bapak dari Ferry Zulkarnanen yang akan dilantik menjadi Sultan Bima ke 16, pada 4 Juli 2013 nanti), diakui belum sempat dilantik menjadi Sultan, Jenateke (Pangeran) nya disandang hingga akhir hayatnya pada tahun 2001. Barulah diberi penghargaan sebagai Sultan oleh Majelis adat. Setahun kemudian Ferry Zulkarnain dilantik menjadi Jenateke pada tahun 2002, saat Bupati Bima dijabat oleh H. Zainul Arifin dan Gubernur NTB pada saat itu adalah H. Harun Al Rasyid. Dan saat ini, ada keinginan dari Majelis Adat Dana Mbojo, untuk melantiknya sebagai Sultan ke 16. Hal ini dalam rangka pelesatarian budaya dan tradisi Bima. Namun pendapat Paox dan Alan Malingi, ditantang oleh beberapa Facebookers lainnya, seperti Arif Rahman Rakateza yang sanksi bahwa Prosesing Pelantikan nanti tidak syah secara hukum adat Karena ada keter-potongan darah keturunan kesultanan yang terjadi. Sehingga Arif meminta untuk sejarah tentang Kesultanan Bima ini penting untuk terlebih dahulu diluruskan. Sebab menurut Arif bahwa Penobatan dan Pelantikan Sultan Bima ke 16 yang akan dilakukan sehari menjelang HUT Dana Mbojo ke 373, pada 4 Juli 2013 nanti penuh dengan nuansa Politis, mengingat Ferry Zulkarnaen, ST yang akan menjadi Sultan Bima ke 16 nanti, saat ini sedang menjabat Bupati Bima periode ke II yang masa jabatannya akan berakhir pada Mei 2015 yang akan datang. Disamping itu beberapa commentar lain menyatakan bahwa prosesing Pelantikan ini dalam rangka Persiapan Proyek Festival Keraton Nusantara (FKN) yang akan dilaksanakan pada September 2014 mendatang dan Terkait kepentingan Eksistensitas Kesultanan Bima dalam menyambut Seremonial Peringatan “2 Abad Tambora” yang akan dilaksanakan pada April 2015. Account FB ‘Parange Anaranggana’ yang juga adalah seorang Penulis dan Akademisi IAIN Mataram mempertanyakan Eksistensi Sultan yang bila pada kesehariannya belum memenuhi Unsur ‘MANGGUSUWARU’ yaitu suatu karakter Pemimpin Kesultanan yang wajib di miliki oleh Sultan Bima sejak ia dilantik menjadi Jenateke (Pangeran). Kateristik Kepemimpinan ‘Manggusuwaru’ yang wajib dimiliki itu adalah : 1. Mato,a di Ruma la bo Rasul (Beriman) 2. Ma Loa Ra Bade (Cerdas dan Bijak) 3. Ma Mbani Ro Disa (Gagah Berani) 4. Ma Bisa ra Guna (Membawa dan Kharismatik) 5. Ma Tenggor Ra Wale (Kuat dan gigih) 6. Mantiri Nggahi ra ka lampa (Jujur sesuai tutur kata dan perbuatan) 7. Mantiri fiko Ra Paresa (Adil dan seksama) 8. Londo Dou Ma Taho (Keturunan yang baik) Namun Muhammad Adlin Sila, Kandidat Doktoral Australia ilmu Filologi dan Antropologis asal Makassar yang mengambil Desertasi tentang Kebudayaan dan Sejarah Bima menjelaskan bahwa Keberadaan Majelis Hadat Dana Mbojo (Bima) saat ini adalah melanjutkan fungsi yang dijalankan Sara-Sara (Lembaga-Lembaga) di zaman kesultanan yang juga bertanggung jawab untuk melantik Sultan. Menurutnya, tidak jadi soal Pelantikan itu dilaksanakan selama Majelis Hadat Bima masih ada dan Eksis. Namun, Adlin mengingatkan bahwasannya, jika betul-betul Masyarakat Bima ingin mengembalikan fungsi Kesultanan, maka posisi Perdana Menteri (Ruma Bicara; Bima) juga harus dibangkitkan dengan menelusuri silsilahnya secara benar dan jujur. Masih menurutnya, di zaman kesultanan dulu, Sultan dan Ruma Bicara adalah ibarat dua sisi mata uang -Dua tapi satu. Bahkan Ruma Bicara lah yang memegang kendali urusan pemerintahan. Dan kalau itu bisa dilakukan, maka akan sesuai dengan simbol bendera Bima yaitu burung Garuda dengan dua kepala, yang berarti dua kekuasaan dalam satu kesultanan. Husain La Odet, salah seorang Tokoh muda Kota Bima, ketua Dewan Kesenian Kota (DKK) Bima, melihat prosesi ‘Tuha Ro Lanti’ (Penobatan Sultan Bima ke 16) adalah sebuah pengelabuan sejarah yang semakin runyam dan rancu. Odet menyatakan bahwa realitas sejarah kekuasaan Raja-Raja sampai jaman Kesultanan Bima sangat rumit untuk diasumsikan sama dengan kondisi Keraton daerah lain, misalnya Jogja. Pada jaman Ncuhi (Kepala Suku pada masa Sebelum Kerajaan di Bima) adalah peristiwa pertama pengalihan kekuasaan dari pemilik sah tanah Mbojo ke tangan pendatang yang menamakan dirinya Sang Bima. Lalu orang asing ini dihubung-hubungkan dengan kekuasaan Raja-Raja di tanah jawa. Mitos-mitos dihidupkan, lalu muncullah nama Sang Bima, yang serta merta juga menggasak nama tanah Babuju, menjadi Mbojo lalu menjadi Bima. fase ke dua, yakni terjadi pada era Kekuasaan Bilmana. Odet membeberkan bahwa, Bilmana memberikan kuasa sementara pada adiknya, Manggampo Donggo untuk menjadi Raja. Penyerahan ini sekedar menjadi simbol kekuasaan, sementara itu Bilmana sendiri mengambil tempat sebagai Ruma Bicara (Jabatan Perdana Menteri), sampai pada waktunya keadaan pemerintahan pulih dan tertata dengan baik. Hal ini dikarenakan, Manggampo Donggo tak memiliki kecakapan apapun untuk bisa menjadi Ruma Bicara, sementara itu Bilmana adalah sosok pemimpin yg memiliki kualitas diri yang mumpuni untuk menjalankan roda pemerintahan. Sejak saat itu sejarah keturunan kekuasaan di Bima berubah. Hingga akhirnya muncul jaman Kesultanan, dimana pada masa Sultan Muhammad Salahudin menikahi putri dari Ruma Bicara sebagai permaisurinya, dikaruniai 8 orang anak dan semua perempuan. Kemudian Sultan Salahudin menikahi wanita lain lagi dan memiliki anak laki-laki untuk meneruskan eksistensi kekuasaannya. Meskipun anak yang di luar keturunan Permaisuri ini hanya berhak sebatas Jenateke (Pangeran). Namun, yang menjadi pertanyan Odet atas dinamika ini adalah Persoalan ketika seorang Sultan memiliki permaisuri lebih dari satu dan Keturunan laki-laki sebagai cikal bakal Jenateke didapat dari Istri ke 2 atau Selir. Namun Sayangnya, dinding ini terlalu sempit untuk dkupas dalam perjalanan panjang kekuasaan Raja-raja maupun Sultan di Tanah Bima. Sehingga, Odet mempertanyakan atas Ketidakjujuran dalam bersejarah. Lalu kenapa mesti kebakaran jenggot untuk menganalisa realitas sejarah? sejarah itu masa lalu, biarlah masa lalu yang menghakiminya, sebagai bagian dari generasi yang baru dilahirkan penting untuk belajar dari hitam putihnya sejarah untuk dijadikan pembelajaran untuk hari yang akan datang. Tetapi apa pun yang direduksi hari ini adalah pembiasan sejarah yang akhirnya akal sehat pun sesat, tantangnya. Dari perdebatan Pro Kontra tersebut, banyak pihak yang bertanya-tanya atas Prosesing Pelantikan Sultan ini. Berbagai saran dan masukan terdengar dalam berbagai diskusi barugak maupun Sarangge (Serambi). Namun yang pasti, Pelantikan Sultan Bima ke 16 yang akan dilakukan pada 4 Juli 2013 yang akan datang, masih banyak belum diketahui oleh public. Namun, bagaimana dan bilamana itu terlaksanakan, itu adalah sah-sah saja dalam rangka mempertegas posisi Bima sebagai salah satu Keraton dari 5 Keraton yang ada di Dunia. Namun, siapapun Sultan yang akan menjadi Simbol Budaya dan Sejarah Bima kedepan tak akan pernah kuat tanpa Lagitimate rakyatnya. Sebesar dan seheboh apapun Pelantikan yang dilaksanakan, tanpa pengakuan Rakyat, Prosesing itu hanyalah ‘Seremonial’ budaya saja dan bisa jadi hanyalah kamuflase melegitame diri untuk eksistensitas ditengah runtuhnya jiwa-jiwa kebangsaan, Bangsa Bima.
