People power dalam bahasa inggris artinya kekuatan rakyat. Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi berarti kekuasaan oleh rakyat, berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos kekuasan. Demokrasi berdasarkan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Banyak pro dan kontra mengenai people power yang dilantunkan oleh pendukung capres dan cawapres Prabowo-Sandi. Banyak pihak yang berpikiran bahwa people power adalah makar seperti yang dilansir dari kompas.com:
"Mudah-mudahan tidak ada, kalau 'people power' dipaksakan, ya, itu makar! Kalau makar ada hukumannya. Jadi sesuatu yang dipaksa-paksakan, itu harus ada hukumnya," kata Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.
People power jika dilihat dari demokrasi ialah sama dimana rakyat menyalurkan aspirasinya atas sesuatu keluhan. Rakyat berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, Hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, Â yang dijamin Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Jika people power dihalangi berarti dapat menciderai nilai demokrasi yaitu kekuasaan oleh rakyat dimana negara seharusnya mendengar aspirasi rakyat yang memiliki kekuasaan.
Makar menurut KBBI yaitu akal busuk; tipu muslihat; perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang, dan sebagainya; perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah. Dari analisis penulis Makar berbeda dengan people power dimana makar ialah perbuatan menjatuhkan pemerintahan yang sah tanpa adanya tuntutan dan aspirasi demi kepentingan dan kekuasaan seseorang atau kelompok.
People power sebenarnya sama saja seperti gerakan dan aksi pada umumnya yang dilakukan oleh rakyat untuk menyampaikan tuntutan aspirasinya. People power bisa dikatakan sama seperti reformasi 1998 dimana rakyat menyatakan tuntutan dan aspirasinya pada pemerintahan Soeharto, aksi rompi kuning di Prancis dan aksi-aksi lainnya. Dalam demokrasi itu adalah hal yang biasa dan harus dilakukan oleh rakyat karena kita bukanlah negara yang bersistem otoriter. Makar pada umumnya terjadi dengan didukung oknum militer seperti Gerakan 30 September/PKI yang menurut sejarah melibatkan oknum militer resimen cakrabirawa dan kudeta militer yang dilakukan di Thailand. Namun people power yang digaungkan ini tidak mengikat militer.
People power secara politik ialah taktik atas kegagalan Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden 2014 yang pada saat itu dicurigai terdapat kecurangan dan Prabowo Subianto membawa kasus kecurangan tersebut ke Mahkamah Konstitusi dan ditolak. Dengan adanya people power bisa sebagai penekan terhadap penyelenggara pemilu dan Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan dan memutuskan hasil pemilu dengan adil karena bisa dilihat terdapat berbagai kesalahan atau kecurangan dalam pemilu 2019 ini. People power bisa dikatakan sebagai koreksi dari pilpres 2014 yang pada saat itu kurangnya sokongan dukungan.
Negara wajib menjamin terselenggaranya demokrasi dengan baik tanpa intimidasi dan mendengar serta menindak lanjuti keluhan dan tuntutan aspirasi rakyat karena yang terpenting dari aksi adalah output. People power yang dipandang sebagai ekspresi berdemokrasi harus berjalan sesuai aturan-aturan dan tidak menimbulkan kekerasan dan keresahan yang ditakutkan sebagian masyarakat dan dianggap makar yang sebenarnya jauh dari makar. Terlepas dari pro dan kontra people power menjelang 22 Mei 2019 akan banyak drama yang terjadi dari kedua belah kubu capres dan cawapres yang berkontestasi pada Pemilu 2019 namun people power diharapkan dapat memperjuangkan keadilan Pemilu 2019 dan menjadi penguat nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Â
Sumber
Heywood, Andrew. 2014. Politik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Sandro Gatra. 2019. "Menhan: Kalau 'People Power' Dipaksakan, Itu Makar!", https://nasional.kompas.com/read/2019/05/08/17204981/menhan-kalau-people-power-dipaksakan-itu-makar. (Diakses pada 17 Mei 2019)
