Mohon tunggu...
R Hady Syahputra Tambunan
R Hady Syahputra Tambunan Mohon Tunggu... Karyawan Swasta

🎓Education: Law 🏤Classified as Middle–Upper Class in Indonesia, with assets ranging from US$169,420–1 million (approx. Rp 2.64–16 billion), based on CNBC criteria. 🏧Among the top 0.001% of Indonesians with an annual income of Rp 300–500 million (SPT 1770 S 2024) 👔Career: Employee at Giant Holding Company (since Feb 2004–Present), side job as Independent Property-Asset Management Consultant 📲Volunteer Work: Previously engaged with BaraJP, Kawal Pemilu, as well as the Prabowo–Sandi and Anies–Muhaimin campaign teams. ⚖️Note: I only connect with writers who focus on ideas and ideals, not those who are obsessed with K-Rewards.

Selanjutnya

Tutup

Politik

Hasto Kembali Jadi Sekjen: Ini Analisa Filsafat Politik pada PDIP Paska Pilpres

14 Agustus 2025   21:16 Diperbarui: 14 Agustus 2025   21:30 153
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Apakah politik simbol justru memperkuat stabilitas partai dengan mengelola persepsi, atau malah menunda penyelesaian masalah yang sebenarnya?

PENUTUP

1. Megawati cenderung menilai bawahan berdasarkan loyalitas, bukan semata moral pribadi

Dalam sejarah PDIP, kader yang tersangkut masalah hukum atau kontroversi sering kali tetap diberi ruang, selama tidak berkhianat secara politik.

Megawati melihat "pengkhianatan politik" sebagai dosa terbesar, sedangkan "cacat moral" atau "kasus hukum" sering dianggap masalah personal atau urusan hukum yang bisa dipisahkan dari kesetiaan pada partai.

Hasto jelas termasuk lingkaran dekat yang punya jasa besar di internal, sehingga posisinya relatif aman sampai loyalitasnya dipertanyakan.

2. Soal Hasto dikriminalkan atau tidak, ini masih wilayah persepsi politik

Pendukung Hasto dan sebagian internal PDIP cenderung melihat kasusnya sebagai kriminalisasi, apalagi jika bukti yang ditampilkan publik belum konklusif.

Di sisi lain, pihak lawan politik menilai proses hukum berjalan normal. Jadi, penentuan apakah ini kriminalisasi atau penegakan hukum sejati bergantung pada transparansi bukti dan proses.

3. PDIP memang partai yang sangat berbasis loyalisme

Hubungan personal dengan ketua umum menjadi faktor utama kelangsungan karier politik kader.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun