Kasus Hasto memberi ruang diskusi: apakah proses hukumnya murni penegakan hukum atau ada manuver politik yang mengubah jalannya perkara
Analisis Kasus
1. Tersangka Pasca Pilpres
Penetapan status hukum ini muncul di momen transisi politik: fase ketika peta kekuasaan sedang bergeser dan intensitas konflik politik tinggi.
2. Abolisi
Langkah abolisi menghapus status hukum, tetapi jarang digunakan di Indonesia. Ketika dipakai untuk tokoh politik, publik cenderung bertanya: apakah ini keputusan hukum atau keputusan politik?
3. Kembali Jadi Sekjen
Pelantikan ulang Hasto menunjukkan kuatnya politik loyalitas di PDIP. Ia dianggap figur yang "berkeringat" membela partai, meski sempat terseret masalah hukum.
Kesimpulan sementara
Bagi pendukung, ini bukti bahwa PDIP solid membela kader yang dianggap loyal dan teruji. Bagi pengkritik, ini mengaburkan batas antara pembelaan politik dan penghormatan terhadap supremasi hukum.
Kembali ke teori, hubungan kekuasaan dan hukum di sini tampak bukan sebagai dua pilar yang berdiri sejajar, tetapi sebagai dua garis yang bisa saling melengkung mengikuti konstelasi politik.
Pertanyaan ala Filsafat Politik
Jika hukum bisa ditekuk oleh dinamika politik, apakah yang tersisa dari prinsip negara hukum?
Atau, apakah memang dalam politik realistis (realpolitik), semua alat, termasuk hukum, sah digunakan demi menjaga eksistensi kekuasaan?
Bab III, Oposisi atau Penyeimbang? Strategi Dua Kaki PDIP
Secara resmi, PDIP menegaskan diri sebagai oposisi terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. Namun, di dalam kabinet Prabowo, ada dua menteri yang dikenal dekat dengan PDIP.
Posisi PDIP membuat publik bingung: apakah PDIP benar-benar oposisi, atau sedang menjalankan peran sebagai "penyeimbang"?
