Purworejo, Jawa Tengah -- Praktik penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar kembali mencuat di wilayah Kabupaten Purworejo. Kali ini, modus yang terungkap di SPBU 44.541.10 Desa Grabag menyoroti dugaan keterlibatan mafia solar dengan cara mengganti pelat nomor kendaraan guna mengelabui sistem distribusi berbasis barcode milik Pertamina.
Modus Canggih, Praktik Kasar
Berdasarkan penelusuran pada Senin (1/9/2025) malam sebuah truk diketahui menggunakan dua identitas berbeda: pelat nomor depan H 4556 KA, sedangkan pelat belakang H 4553 LG. Modus ini disinyalir dilakukan untuk menghindari sistem pembatasan pembelian BBM bersubsidi berbasis pelat nomor dan barcode kendaraan yang telah diterapkan oleh pemerintah.
Praktik ini membuat kendaraan dapat melakukan pengisian solar bersubsidi berulang kali dalam waktu singkat, seolah-olah berasal dari unit kendaraan yang berbeda. Situasi tersebut jelas menyalahi sistem dan merugikan negara, serta menghambat hak masyarakat kecil yang seharusnya menjadi prioritas penerima subsidi.
Pengawasan Lemah, Pelanggaran Terang-Terangan
Lebih mencengangkan, aktivitas ini terjadi secara terang-terangan di area SPBU tanpa hambatan berarti. Ketika dikonfirmasi, Desi, selaku mandor SPBU Grabag, justru mengaku tidak mengetahui adanya pelanggaran tersebut.
"Saya tidak tahu kalau nomor polisi bagian depan berbeda dengan belakang," ujar Desi saat diwawancarai.
Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan serius tentang fungsi pengawasan internal di SPBU, serta efektivitas sistem barcode yang sejatinya dirancang untuk mencegah praktik penyimpangan BBM subsidi.
Potensi Kerugian Negara dan Rakyat Kecil
Mafia solar bukan sekadar masalah pelanggaran administratif. Ini adalah bentuk kejahatan sistemik yang merampas hak masyarakat bawah atas BBM bersubsidi. Negara menggelontorkan triliunan rupiah setiap tahun untuk memastikan distribusi solar murah bagi nelayan, petani, dan pelaku usaha kecil. Ketika subsidi ini disalahgunakan, maka rakyat kecil yang paling dirugikan.
Menurut catatan Lembaga Anti-Korupsi, satu kendaraan truk dapat menyedot hingga 200 liter solar per hari. Jika dilakukan berulang dengan identitas palsu, potensi kerugian negara bisa mencapai miliaran rupiah setiap bulannya hanya dari satu titik SPBU saja.
Di Mana Penegak Hukum?
Kasus ini bukan yang pertama kali terjadi di wilayah Purworejo. Namun ironisnya, belum ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum (APH) hingga berita ini diturunkan. Hal ini mengindikasikan lemahnya pengawasan lintas sektor: dari pengelola SPBU, Pertamina, Dinas Perhubungan, hingga Kepolisian.
"Ini sudah masuk kategori pelanggaran pidana, bahkan bisa dikaitkan dengan tindak pidana korupsi dan pemalsuan dokumen kendaraan," ungkap salah satu pengamat hukum energi saat dimintai komentar.
Tuntutan Publik: Bongkar Jaringan, Tindak Tegas Pelaku
Masyarakat mendesak agar:
Pertamina melakukan audit menyeluruh terhadap SPBU Grabag.
Polres Purworejo dan Polda Jateng segera turun tangan menindak pelaku, termasuk kemungkinan keterlibatan oknum SPBU.
Pemerintah daerah memperkuat sistem pengawasan BBM bersubsidi agar tepat sasaran.
Selain itu, perlu ada sinkronisasi data Samsat dan sistem barcode SPBU, serta pemasangan kamera pengawas yang terhubung langsung dengan instansi terkait untuk menghindari manipulasi kendaraan.
Kesimpulan
Kasus di Grabag hanyalah salah satu contoh kecil dari persoalan besar yang sudah mengakar. Selama tidak ada penegakan hukum yang serius, praktik mafia solar akan terus merongrong keadilan distribusi subsidi di negeri ini.
Sudah saatnya negara hadir secara konkret. Karena jika solar bersubsidi terus mengalir ke tangan para mafia, maka subsidi itu sesungguhnya hanyalah ilusi bagi rakyat kecil.
Laporan: Fauzi/Trisno
Purworejo, Jawa Tengah
Dokumentasi Lapangan / Arsip Investigasi
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
