Hubungan Australia dan Indonesia, Bukan Sekedar Perpindahan Kedubes Saja

Akhir-akhir ini Australia kerap kali menjadi perhatian publik karena berbagai kebijakan dan sikap pemerintah terkait isu-isu global yang tengah terjadi. Salah satu isu yang cukup menarik perhatian adalah terkait rencana pemindahan kedutaan besar Australia dari Tel Aviv menuju Jarusalem. Selain itu, Australia pun telah mengakui Jarusalem sebagai ibu kota Israel. 

Hal ini tentu memicu respon berbagai negara yang menjalankan ikatan diplomatis dan hubungan bilateral dengan Australia namun di sisi lain juga mendukung kemerdekaan dan memiliki keberpihakan pada Palestina. Indonesia menjadi salah satu negara yang cukup mengecam tindakan Scott Morrison sebagai perdana menteri Australia yang telah terpilih tahun ini.

Dengan terpilihnya Scott Morrison sebagai Perdana Menteri Australia beberapa waktu silam, menunjukkan adanya peningkatan kekuatan konservatif dalam politik di Australia. Morrison sendiri merupakan salah satu pemimpin konservatif relijius dan tokoh yangt merepresentasikan nilai-nilai tradisional Australia. 

Ketika menyinggung persoalan-persoalam politik dan kepercayaan personal, Morrison menunjukkan pendekatan-pendekatan yang sangat pragmatis---termasuk terakit pemindahan kedutaannya ke Jarusalem seperti halnya yang dilakukan oleh Amerika Serikat. 

Dalam kebijakannya Morrison juga menekankan pada keamanan sosial. Wacana mengenai pemindahan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Jarusalem ini tidak terlepas dari situasi politik dalam negeri yang berlangsung. Kala itu, Australia sedang menjalankan proses pemilihan umum untuk memilih perdana menteri Australia.[1] Menurut pandangan saya, wacana pemindahan kedutaan tersebut tidak semata-mata hanya untuk segera menuntaskan konflik yang tengah lama terjadi antara Israel dan Palestina, melainkan terdapat kepentingan domestik dalam proses kampanye agar dapat mendongkrak suara pemilih Scott Morrison.

 Seiring perkembangannya, per bulan November, Scott Morisson, dikabarkan sudah menyetujui akanmengakui Kota Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dalam rapat kabinet Australia. Kendati demikian, Australia baru akan menginformasikan klaimnya di Dewan Pemerintah Australia. 

Keputusan pengakuan kota Yarusalem sebagai Ibu Kota Isreal ini masih akan diratifikasi kabinet setelah Komite Keamanan Nasional menyetujui hal tersebut. Terkiat pemindahaan kedutaan besarnya dari Tel Aviv menuju Yarusalem tidak akan dilakukan dalam waktu dekat.[2]

 Dengan mengakui Yerusalem senagai Ibu Kota Israel, Australia menjadi negara kelima setelah Amerika Serikat, Guatemala, Republik Ceko, dan Honduras yang juga mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Keputusan ini dianggap mengabaikan perdamaian di timur Tengah sebab Yerusalem diklaim baik oleh Israel maupun palestina sebagai ibu kota mereka. 

Scott Morrison mengambil langkah tersebut karena ia menganggap bahwa perdamaian Israel dan Palestina tidak pernah selesai sehingga diperlukan ketegasan secara internasional. Indonesia sendiri sebagai negara yang memiliki simpati terhadap palestina merespon tindakan Australia secara negatif.[3]

 Dalam konteks ini, baik Indonesia dan Australia telah menjalankan proses kesepakatan perdagangan bebas yang telah lama dinegosiasikan. Indonesia mengatakan bahwa, apabila Australia benar-benar akan memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv menuju Jarusalem, maka akan memaksa Indonesia untuk menunda perjanjian tersebut.[4]

 Australia sendiri beranggapan bahwa hubungannya dengan Indoneisa merupakan hal yang sangat penting. Australia dan Indonesia sendiri telah membangun kerja sama dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan Indonesia merupakan rekan dagang terlama Australia.