HAK UNTUK MEMPEROLEH AKSES PENDIDIKAN YANG LAYAK
BAGI GENERASI PENERUS BANGSA
Oleh : Rahmatia Nabila Jayadi
Universitas Islam Bandung
Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah penduduk hampir 300 juta jiwa. Berdasarkan data dari Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Dukcapil, Jumlah penduduk Indonesia mencapai 273.879.750 juta jiwa. Dengan hasil sensus 70,7% diantaranya merupakan penduduk Indonesia dengan usia produktif dan didominasi oleh kelompok generasi Z berusia 8 -- 23 tahun atau sebanyak 75,49 juta atau 27,94% dari 270 Juta Penduduk di Indonesia. Sebagai generasi yang hampir mendominasi total dari keseluruhan usia produktif di Indonesia, generasi Z tentu mempunyai peluang yang besar untuk dapat memajukan negara dan bangsa. Peluang ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya melalui akses Pendidikan yang memadai dan berkualitas.
Menurut survey dari Politic and Economis Risk Consultan, Pendidikan Indonesia menempati urutan ke-12 yaitu urutan terakhir dari 12 negara di Asia. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya seperti rendahnya kualitas pengajar, sistem Pendidikan dengan metode pembelajaran yang kurang efektif, kurangnya kualitas mutu Pendidikan, kurangnya akses terhadap Pendidikan di daerah-daerah pelosok dan terpencil, serta kurangnya kemampuan untuk bersaing dalam bidang akademik. Dengan kondisi mutu Pendidikan yang seperti ini, maka akan sangat sulit untuk memberikan peluang kepada anak-anak bangsa yang mempunyai potensi untuk memajukan bangsa dan negara.
Setiap anak tentu mempunyai hak untuk mendapatkan akses Pendidikan yang layak, hal ini jelas tercantum dalam UUD 1945 bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh Pendidikan yang bermutu. Bahkan diberikan keistimewaan pendidikan kepada warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial. Diberikan layanan khusus kepada warga negara di daerah terpencil dan terbelakang, serta diberikan Pendidikan khusus bagi warga negara yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa. Maka hak untuk mendapatkan akses Pendidikan harus dipenuhi, dan negara wajib bertanggungjawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan Pendidikan di Indonesia.
Lalu dalam implementasinya apakah negara sudah melakukan kewajibannya untuk memenuhi hak warga negara atas Pendidikan yang layak? Sebenarnya negara sudah menyediakan 3 jenjang sistem Pendidikan nasional dengan wajib belajar 12 tahun yang dimulai dari Pendidikan Sekolah Dasar, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, bahkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Tinggi atau Kuliah. Sistem Pendidikan ini dikelola oleh dua Kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dan Kebudayaan juga Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Sistem Pendidikan Nasional ini pada dasarnya bertujuan untuk mengasah keterampilan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dasar.
Akan tetapi walaupun negara sudah menyiapkan program seperti ini, tetap saja dalam realitanya masih ada kekurangan yang belum dipenuhi seperti penyebaran sarana Pendidikan dan tenaga pendidik yang tidak merata. Banyak sekali daerah-daerah pelosok dan terpencil yang susah mendapatkan akses Pendidikan yang layak. Yang kita ketahui di daerah perkotaan dan daerah maju, tersedia berbagai sarana dan prasarana Pendidikan yang sangat berkualitas dan memadai. Sedangkan pada kenyataannya, masih banyak anak anak di daerah terbelakang yang harus bersusah payah hanya untuk bisa bersekolah. Hal ini menunjukan kesenjangan Pendidikan dan tidak adanya keadilan yang merata bagi seluruh warga negara Indonesia.
Alasan utama yang menjadi penyebab anak anak tidak bisa mendapatkan kualitas Pendidikan yang baik adalah karena kemiskinan. Fakta kemiskinan ini membuat anak anak terpaksa harus ikut bekerja membantu orang tua. Bahkan jika sekolah pun, mereka harus lebih bersusah payah karena kurangnya akses Pendidikan di daerahnya. Ada yang harus berjalan kaki sejauh beberapa kilo untuk bersekolah, bahkan tidak jarang ada yang harus melewati aliran sungai yang deras untuk bisa belajar di sekolah. Padahal anak anak dengan kepribadian yang gigih seperti ini membuktikan bahwa mereka bersungguh-sungguh ingin belajar dan bisa menjadi penerus bangsa yang dapat memajukan bangsa.
Selain kemiskinan, minimnya akses serta kualitas pengajar juga menjadi alasan kesenjangan Pendidikan yang terjadi. Kondisi sarana dan prasarana Pendidikan di daerah pelosok sangat berbeda jauh dengan daerah perkotaan. Di daerah-daerah terpencil bangunan sekolah sangat jauh dari kondisi yang baik, rata rata sekolah dibangun hanya dengan papan dan beralaskan karpet atau terpal. Penyebaran tenaga pendidik juga tidak merata, pengajar dengan kualitas terbaik hanya ditempatkan di daerah-daerah elit perkotaan sedangkan di daerah pelosok yang jelas lebih membutuhkan, hanya mendapatkan tenaga pendidik seadanya dalam artian sukarelawan. Hal seperti ini sangat miris untuk diketahui, seakan-akan akses Pendidikan dengan kualitas baik hanya bisa didapatkan oleh orang yang berada saja.
Apalagi selama 2 tahun terakhir dapat kita ketahui bahwa seluruh dunia terkena pandemic akibat virus covid-19 yang pada akhirnya merubah seluruh aspek kegiatan dan aktivitas dalam negara, termasuk kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan dengan menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh. Sistem pembelajaran jarak jauh ini dilakukan melalui sistem daring dimana kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara online melalui media digital seperti HP, Laptop dan Komputer. Hal seperti ini tentunya sangat merugikan pelajar di daerah terpencil karena akses penunjang yang terbatas seperti akses listrik, perangkat digital, bahkan internet.
Bahkan berdasarkan hasil survey dari The SMERU Research Institute, hanya 25% siswa yang mempunyai akses untuk mengikuti kegiatan pembelajaran daring. Lalu bagaimana nasib siswa lain? Sangat miris sekali karena kondisi seperti ini tidak hanya terjadi di daerah pelosok saja melainkan juga terjadi di beberapa daerah perkotaan. Hal ini menunjukan kurangnya peran pemerintah untuk memberikan jaminan atas hak-hak warga negara dalam hal ini mendapatkan Pendidikan yang layak. Serta kurangnya kepekaan pemerintah atas pertimbangan sistem pembelajaran pada masa pandemic covid-19 terhadap aspek aspek yang akan menimbulkan ketidakadilan bagi para pelajar dan tenaga didik. Upaya pemerintah untuk pemerataan Pendidikan dan pemenuhan hak atas akses Pendidikan yang layak jelas belum berfungsi secara maksimal dan menyeluruh.
Padahal setiap anak bangsa harus mendapatkan akses Pendidikan yang layak dan merata. Mereka adalah pemimpin di masa depan yang kualitas dirinya tergantung pada kualitas Pendidikan yang ditempuh. Kualitas Pendidikan serta pemerataan akses Pendidikan inilah yang akan menjadi modal dan kunci untuk memajukan bangsa dan negara. Dalam kondisi seperti sekarang yang mengharuskan para siswa untuk belajar menggunakan media digital, pemerintah seharusnya menyiapkan jalan keluar atas masalah masalah diatas seperti menyediakan komputer, laptop, atau hp di sekolah sekolah. Memberikan kuota akses internet, atau memberikan alternatif pembelajaran dengan sistem tatap muka terbatas bagi siswa di daerah terpencil yang tidak memungkinkan untuk menggunakan sistem pembelajaran daring.
Pemerintah sebagai pembuat kebijakan mempunyai pengaruh penting dalam peningkatan Pendidikan yang berkualitas, pemerintah seharusnya lebih fokus dan peka dalam menangani permasalahan Pendidikan di Indonesia. Banyak anak-anak bangsa yang cerdas dan mempunyai potensi besar untuk menjadi pemimpin di masa depan yang harus diasah keterampilan dan kemampuannya melalui kualitas Pendidikan yang baik dan merata hingga ke daerah pelosok dan terpencil. Pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah seharusnya mengupayakan dengan gentar pembangunan sekolah-sekolah dengan ruang kelas yang nyaman dan fasilitas yang memadai untuk menunjang Pendidikan di daerah pelosok. Jangan hanya berupaya mendukung pembangunan gedung gedung pencakar langit di daerah perkotaan sedangkan masih ada kesenjangan Pendidikan yang memberikan ketidakadilan bagi pelajar di daerah terpencil.
Pemerintah seharusnya memberikan pelatihan bagi tenaga pendidik di daerah terpencil agar memenuhi kualifikasi sebagai tenaga pendidik yang baik dan berkualitas atau bisa juga mendatangkan tenaga pendidik dengan kualitas yang baik dari daerah perkotaan untuk berkontribusi dalam kegiatan pembelajaran di daerah pelosok. Pemerintah bersama para relawan dan masyarakat diharapkan bekerjasama untuk saling membantu berkontribusi dalam pengadaan akses terhadap lokasi lokasi sekolah mulai dari perbaikan jalan, pengadaan transportasi bagi pelajar, pendistirbusian buku dan alat tulis sehingga memberikan kemudahan untuk akses Pendidikan di daerah-daerah terpencil.
Pemerintah sangat diharapkan untuk serius menanggapi berbagai masalah Pendidikan yang menjadi ancaman untuk anak anak bangsa dengan upaya upaya yang nyata, yang tidak hanya diwujudkan dalam bentuk kebijakan atau regulasi saja melainkan diwujudkan dalam bentuk aksi dan tindakan yang tidak memihak orang atau golongan tertentu agar semua anak anak bangsa bisa mendapatkan haknya untuk mengenyam Pendidikan yang layak.
#KampusMerdeka #KampusMengajar
