Selasar media sosial menyediakan informasi berlimpah terkait perilaku boros birokrasi. Dengan sedikit ketekunan dan keyword yang tepat, Anda akan menemukan jurnal-jurnal ilmiah relevan.
Berdasarkan polanya, perilaku boros birokrasi memang berbeda dengan korupsi. Namun, dampaknya lebih besar dan masif. Tidak ada undang-undang tentang pemborosan.
Pemborosan adalah sebuah keputusan yang seolah-olah betul, akan tetapi kalau dilihat secara seksama, sebenarnya mengakibatkan pembengkakan biaya yang luar biasa (Rector, 2011).
Perilaku boros merupakan bagian dari patologi birokrasi atau penyakit-penyakit birokrasi yang diartikan sebagai "hasil interaksi antara struktur birokrasi yang salah dan variabel-variabel lingkungan yang salah" (Dwiyanto, 2011: 63).
Misal, biaya peresmian gedung yang seharusnya bisa dilakukan dengan sederhana, justru memakan anggaran yang luar biasa. Rapat yang bisa dilaksanakan di kantor, justru memilih hotel mewah di luar kota.
Perilaku boros dalam birokrasi merujuk pada pengelolaan sumber daya yang tidak efisien, baik dalam penggunaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga pengelolaan sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
Pemborosan tersebut bisa berupa pengeluaran yang tidak perlu, pengadaan yang berlebihan, atau bahkan korupsi dan penyelewengan dana yang dilakukan oleh aparatur negara.
Pemborosan Anggaran di Kementerian/Lembaga: Identifikasi dan Bukti Empiris
Pemborosan anggaran di kementerian dan lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, merupakan masalah serius yang dapat menghambat efektivitas pembangunan nasional.
Berikut adalah beberapa aspek pemborosan yang sering terjadi:
