Hedonisme juga bisa membuat seseorang melakukan berbagai cara agar kebutuhan hidup yang berlebihan bisa dituntaskan, seperti mencuri, berhutang, bahkan hingga korupsi.
Perilaku hedonisme, flexing, atau berbagai kegiatan pamer kekayaan ini dianggap sebagai ujung dari ketidak transparan sumber kekayaan yang dilaporkan oleh para pegawai.Â
Dengan surat arahan ini, masyarakat menganggap perusahaan-perusahaan tersebut hanya menutupi masalah sebenarnya.
Yang seharusnya ditekankan adalah sumber dari kekayaan untuk modal flexing ini. Apakah kekayaan ini didapatkan dari usaha yang legal?Â
Apakah semua kekayaan para pejabat ini dilaporkan seluruhnya? Apakah seluruh kekayaan tersebut dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya?
Bahkan, banyak masyarakat yang berkomentar bahwa tidak apa-apa flexing di sosial media dan punya gaya hidup hedon, aslkan jelas darimana sumber kekayaannya. Jangan sampai, uang masyarakat yang jadi korban.Â
Jangan sampai, kekayaan yang dipamerkan ini berasal dari korupsi atau berbagai bisnis ilegal yang dijalankan oleh pegawai pemerintahan.Â
Yang masyarakat inginkan adalah sistem yang transparan. Sistem ini yang menjadi tolok ukur agar kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan semakin membaik.
Bagaimana menurut kalian? Apakah kebijakan untuk larangan hedon bagi pegawai pemerintahan ini sudah sesuai? Ataukah ada jalan keluar lain?
