Dalam proses menjalankan penugasan dari pemerintah, perusahaan-perusahaan negara seringkali menghadapi masa sulit. Masalah itu datang kadang dari faktor eksternal, misalnya politik. Pernah pada suatu masa, perusahaan negara seperti Pertamina berada dalam posisi seperti itu.
Dulu ada tiga perusahaan negara yang berebut pengaruh dalam mengurusi Migas (minyak dan gas bumi) di Indonesia, ada Permigan (Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Nasional), Permina (Pertambangan Minyak Nasional) dan Pertamin (Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Indonesia). Permigan akhirnya dibubarkan, dua yang lainnya kemudian disatukan menjadi Pertamina pada 20 Agustus 1968.
Sejarah itu mencatatkan proses berliku-liku yang mesti dilalui Pertamina untuk menjadi perusahaan raksasa seperti sekarang. Bukan proses yang mudah, dan itu yang membuat perusahaan pelat merah ini siap menghadapi tantangan zaman. Tidak kaget dengan perubahan, tidak gentar dengan berbagai ancaman. Sebab kedewasaannya telah teruji waktu.
Dan sejauh proses itu pula, perusahaan negara yang mengurusi Migas ini melakukan aksi sosial yang tidak sedikit jumlahnya. Tidak hanya bantuan untuk mereka yang sedang dilanda bencana, Pertamina turut membaktikan dirinya untuk mengerakkan perekonomian di level bawah: UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).
Misalnya jika melihat data sejak 1993 saja, Pertamina telah menggerakkan 63 ribu UMKM. Bantuan yang telah disalurkan mencapai Rp3,5 triliun. Hal itu menunjukkan komitmen dan keseriusan perusahaan ini dalam membina UMKM di Indonesia. Sesuatu yang tidak lahir sebab seremoni di depan pewarta. Tapi niat baik yang terus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan sepanjang masa.
"Dalam penyaluran program kemitraan ini, Pertamina juga telah bersinergi dengan berbagai instansi untuk mengoptimalkan penyaluran, juga agar tepat sasaran. Baik itu di level kementerian, level BUMN, maupun level swasta lainnya," kata VP Corporate Communication PT Pertamina, Fajriyah Usman, sebagaimana dikutip dari Wartaekonomi, Sabtu 19 September 2020.
Pertamina tentu tidak bekerja sendiri. Diperlukan kerjasama dengan stakeholder lain agar pemberian bantuan itu, sebagaimana yang dikatakan Fajriyah, tepat sasaran. Misalnya dengan Kemenko Maritim dan Investasi yang membawahi sekitar 1.000 mitra binaan dengan nilai penyaluran Rp100 miliar. Dengan validitas data dan tingkat akurasi tinggi, bantuan itu akan cepat sampai ke penerimanya.
Selain itu ada juga Kemenko Perekonomian, dengan lebih dari 58 mitra binaan, dengan nilai penyaluran Rp6,27 miliar. Masing-masing mitra memiliki ruang-lingkup yang berbeda. Tujuannya tentu agar bantuan itu tidak menumpuk di satu sektor saja. Dengan begitu efek ekonominya akan terbagi secara merata pula.
Untuk sektor kelautan, pertamina melakukan program kemitraan melalui kerja sama dengan Perum Perikanan Indonesia untuk penambak udang yang jumlahnya 1.000 mitra binaan. Jumlah dana yang sudah terealisasi sebesar Rp92 miliar. Karena program ini sasarannya adalah mitra binaan, penambak menjadi target yang realistis.
Tidak hanya dengan pelaku usaha perdagangan, sektor pertanian juga turut mendapatkan bantuan. Pertamina bekerja sama dengan PTPN, yang membantu petani tebu sebanyak 48.521 mitra binaan. Petani tebu menjadi target utama, sebab keberadaan mereka mulai mendapat tantangan serius dari masuknya gula impor.
Penyempitan lahan dan gap antara produksi dan konsumsi gula membuat eksistensi mereka semakin terdesak. Impor adalah suatu keniscayaan, sementara harga jual dari mereka tak mampu bersaing. Oleh sebab itu mereka adalah pihak yang sangat membutuhkan bantuan dalam kondisi sulit seperti itu untuk memperbaiki produksi.
