Tak banyak yang tahu bahwa keberhasilan Ganjar membawa Jawa Tengah sebagai provinsi terbaik dalam hal penanggulangan tindak pidana korupsi hanya menggunakan filosofi sederhana. Beberapa kali saat diwawancarai awak media, jurus jitu Ganjar memperbaiki integritas di pemerintahannya adalah dengan filosofi mandi.
Seperti orang mandi, jika kepalanya yang diguyur menggunakan air, maka seluruh badan akan ikut basah. Seperti itulah pemerintahan. Jika pemimpinnya yang bersih, jujur, berintegritas dan akuntabel, maka bawahannya juga pasti mengikuti.
Ternyata jurus itu berhasil. Mulai dari dirinya sendiri yang keras menolak segala bentuk tindak pidana korupsi, sejumlah pejabat di bawahnya juga mengikuti. Segala bentuk 'setoran' yang biasanya lazim dalam pemerintahan dibabat habis, dan yang ketahuan langsung diambil tindakan tegas berupa pemecatan.
Tunjangan penghasilan bagi ASN ditingkatkan. Dengan harapan, tak ada lagi pegawai yang 'nyambi' untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Dengan pemberian tunjangan tinggi, ASN di Jateng diharapkan bisa melayani dengan sepenuh hati.
Sepertinya itu berjalan sukses. Sampai saat ini, tidak ada temuan kasus-kasus korupsi di Jawa Tengah yang menyeret pejabat di lingkungan Pemprov Jateng.
Memang beberapa kali, ada kepala daerah yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK seperti Bupati Kudus, Purbalingga, Klaten dan lainnya. Namun itu bukanlah salah Ganjar, karena kepala daerah di Jateng merupakan institusi terpisah yang berdiri sendiri dengan otonomi daerahnya masing-masing. Padahal sebenarnya, sebelum melantik para kepala daerah yang terpilih itu, Ganjar menyekolahkannya ke KPK untuk belajar bagaimana menanggulangi tindak pidana korupsi.
Akankah Ini Bertahan?
Dibalik kesuksesan Ganjar memperbaiki integritas para pelayan masyarakat di Jawa Tengah, terbesit kekhawatiran dan ketakutan yang mendalam. Akankah Jateng masih tetap memegang teguh prinsip-prinsip kejujuran yang ditanamkan Ganjar selama ini? Atau semuanya akan menguap setelah Ganjar pensiun menjadi Gubernur?.
Yah, masa kepemimpinan Ganjar di Jawa Tengah akan berakhir pada tahun 2023 nanti. Setelah itu, ia tak mungkin lagi bisa berada di garis terdepan dengan panahnya, yang siap membidik orang-orang yang melakukan praktik korupsi. Ia sudah dua periode menjadi Gubernur, dan tak mungkin lagi bisa melanjutkan perjuangannya.
Waktu 10 tahun tentu tidaklah cukup untuk merubah suatu budaya. Apalagi, budaya itu adalah budaya korupsi, yang sudah mengakar budaya dalam kehidupan bangsa sejak puluhan tahun silam.
