Berbicara mengenai partai politik bukan lagi menjadi sesuatu hal yang asing dalam keseharian kita. Hal itu terjadi karena partai politik yang sering muncul menjadi perbincangan publik, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Partai politik adalah sebuah institusi politik yang di dalamnya terdapat beragam entitas, dengan berbagai pandangan yang berbeda. Namun untuk dapat bertahan dan mengembangkan institusi/organisasinya, partai politik perlu menerapkan manajemen partai yang baik sesuai dengan AD/ART yang dibuat dan disahkan. Manajemen partai politik ini akan bersinggungan dengan bagaimana cara mereka melaksanakan fungsinya sebagai partai politik, lalu merealisasikan visi dan misi atau yang diturunkan ke dalam sebuah program-program unggulan. Sehingga hal-hal tersebutlah yang akan menjadi tolak ukur atau acuan bagi masyarakat untuk merespon dengan positif kehadiran partai tersebut, dan mungkin bisa saja sebaliknya yang akan mendapat respon negatif dari masyarakat. Penulis berpendapat bahwa ada tiga persoalan partai politik di Indonesia.
 Permasalan pertama, terkait dengan transparansi partai politik, salah satunya terkait rekrutmen serta kaderisasi di internal Parpol. Dari hasil rekrutmen yang tertutup, menghasilkan calon-calon pemimpin/wakil rakyat yang mudah ditunggangi oleh pihak tertentu, seperti oligarki.
Publik bisa melihat fenomena atau kejadian luar biasa di tahun 2021 lalu. Di mana banyak sekali produk hukum yang dengan mudah diketok dan disahkan dalam hitungan hari. Kedua, terkait dengan demokrasi internal partai politik. Hal ini masih berkaitan dengan permasalahan sebelumnya, yakni dominasi oligarki di tubuh partai politik. Terlihat masih banyak terjadi ketergantungan dan terpusatnya kekuasaan pada segelintir orang atau kelompok, yang acap kali menegasikan pihak lain di internal partai. Ini hal yang sangat berbahaya, karena ketika setiap keputusan itu hanya tertuju pada kepentingan salah satu kelompok, maka tindakan partai tersebut akan jauh dari kata demokratis. Padahal partai politik itu sendiri merupakan anak kandung dari proses demokratisasi pasca reformasi 1998 kala itu.
Terakhir, persoalan partai politik di Indonesia lainnya yakni pola hubungan partai politik dengan masyarakat yang terbilang rendah. Terbukti dari survei LSI yang dikutip dari Kompas.com (2021), dari hasil darat tersebut dikatakan bahwa ternyata 90 persen masyarakat tidak memiliki ikatan atau kedekatan yang intim dengan partai politik. Sehingga, fungsi partai politik yang  seharusnya dapat mengartikulisakam dan mengagregasikan aspirasi rakyat, justru dari hasil survei tersebut membuat kesan Parpol jauh dari implementasi fungsi tersebut. Jadi ketiga persoalan tersebutlah yang krusial bagi partai politik di Indonesia.
Ada beberapa contoh kasus yang menimpa beberapa Partai Politik di Indonesia, salah satunya adalah maraknya kasus korupsi yang menimpa politisi dan wakil rakyat dari partai politik tidak dapat memenuhi harapan publik di parlemen. Data yang dikutip dari berita detiknews.com, menunjukkan ada kurang lebih kader dari 10 partai politik yang terjerat kasus korupsi dalam rentang waktu 2014 sampai 2017, baik yang aktif di DPR, DPRD, dan kepala daerah di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.
Tercatat Partai Golkar berada di urutan pertama dengan jumlah 9 kasus, disusul PDIP dengan 7 kasus, Partai Demokrat 5 kasus, PAN 3 kasus, PPP serta Nasdem sama-sama memiliki 2 kasus, Partai Hanura bersama Gerindra, PKS dan PKB sama-sama mengantongi 1 kasus tindak korupsi (Arrizky R, 2017). Ini salah satu persoalan yang mungkin saja diakibatkan dari buruknya transparansi partai politik, baik dalam pola rekrutmen maupun kaderisasi di internal partai, yang berakibat pada buruknya kader dari hasil pengkaderan partai tersebut .
Terakhir, wakil rakyat yang merupakan kader-kader dari partai politik yang duduk di parlemen terkesan tidak berpihak terhadap aspirasi suara rakyat. Itu semua dibuktikan dengan banyaknya RUU yang disahkan dengan cepat. Banyak produk hukum yang dapat dengan cepat disahkan tanpa mendengar aspirasi rakyat, seperti RUU KPK, RUU Omnibus law, RUU IKN, dan beberapa RUU lainnya. Ini menunjukan kesan kurang baik bagi partai politik yang tidak dapat menjawab harapan-harapan rakyat, dan aroma oligarki semakin kental. Persoalan ini dapat terkait dengan terpusatnya kekuasaan pada sebagai orang di tubuh partai politik, dan jauhnya ikatan antara partai politik dengan masyarakat.
