Dari empat parameter (latihan, pendidikan, perlengkapan dan kesejahteraan) tentara profesional, Â aspek well equipped yang obyektif lebih mudah dicermati datanya, khususnya kebijakan Minimum Essential Force.
Menyadari keterbatasan kemampuan anggaran negara, TNI rela diperlengkapi sebatas Minimum Essential Force (MEF/Kekuatan Pokok Minimum/KPM). Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, tertuang pemenuhan KPM 100 % pada tahun 2024 sebagai salah satu indikator sasaran untuk menjaga stabilitas keamanan nasional.
Namun target tersebut direvisi menjadi 70 persen pada akhir tahap III KPM 2019-2024. Â Dengan kondisi hanya 70% KPM, selain berupaya menjaga kehadiran di laut, TNI AL tetap melayani berbagai undangan Angkatan Bersenjata dan Angkatan Laut negara lain untuk mengikuti latihan bersama.
Tentu agar dapat mengikuti semua materi latihan, kapal perang yang mewakili TNI AL harus mampu beroperasi dalam skenario multiancaman dan multidimensi sesuai peran dan kemampuan yang dipersyaratkan.
Maka kehadiran KRI SIM-367 dalam forum MNE Milan 2024 dan berbagai undangan latihan bersama internasional, juga KRI DPN-365 di Lebanon merupakan representasi profesionalitas kualitas penguasaan teknologi. Sedang pada sisi kuantitas, pemerintah gagal memenuhi target pengadaan kapal perang pada akhir renstra 2024. Hal ini karena pengalihan prioritas  anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19 pada tahun 2020-2022.
Adapun TNI AL menargetkan pada tahun 2024 Â memiliki 182 unit kapal permukaan, 8 kapal selam, 100 unit pesawat udara, dan 978 unit kendaraan tempur (Kompas.com, 24/3/2022). TNI AL yang profesional tidak cukup hanya dilengkapi dengan alutsista yang memadai kualitasnya, tetapi juga memadai jumlahnya untuk melaksanakan tugas pokoknya.
Dengan KPM hanya 70% target pengadaan alutsista, maka profesionalitas tidak terbangun paripurna dan keberhasilan pelaksanaan tugas berpotensi menjadi tidak optimal, termasuk upaya membangun citra melalui diplomasi.
Diplomasi TNI AL sesuai politik luar negeri Indonesia
Diplomasi sebagai tugas TNI AL semakin penting di tengah situasi kompetisi negara adidaya. Hal itu dilakukan sebagai bentuk konsistensi Indonesia dalam melaksanakan Politik Luar Negeri Indonesia (polugri).
Pada Pernyataan Pers Tahunan Menlu RI Tahun 2024, tercantum bahwa Indonesia telah melakukan empat prioritas penguatan diplomasi yaitu ekonomi, perlindungan WNI, kedaulatan dan perdamaian serta stabilitas kawasan dan dunia.
Empat penguatan diplomasi polugri, oleh TNI AL dapat diimplementasikan dalam langkah nyata dengan mengacu kepada kepentingan nasional.
