Penunjukan Luhut saat pemerintah sedang kelabakan menghadapi peningkatan jumlah kasus positif Covid-19 malah membuka kelemahan Presiden Jokowi itu sendiri. Ini sama artinya pemerintah mengakui sendiri ketidakmampuan mereka dalam menangani pandemi selama hampir 7 bulan. Dalam banyak kasus, Presiden Jokowi seperti sangat tergantung pada sosok Luhut.
Selain itu, penunjukan Luhut yang dilakukan sehari setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberlakukan kembali PSBB di Jakarta memberi kesan pemerintah pusat ingin mengambil alih penanganan Covid-19 di Jakarta. Seperti yang sudah disebutkan di atas, DKI Jakarta termasuk dalam 9 provinsi yang penanganan Covid-19 dibawah kendali Luhut.
Lebih Baik Beri Kewenangan Lebih Luas Kepada Ketua Satgas Covid-19 Doni Mordano
Sebagai kepala pemerintahan, Presiden Jokowi punya hak prerogratif untuk menunjuk dan memerintahkan para menteri atau pejabat lainnya dalam memimpin dan menangani tugas-tugas khusus. Tapi, dalam hal penanganan Covid-19, pemerintah sudah membentuk beberapa tim dan komite, serta menunjuk pejabat-pejabat yang memang punya kompetensi dalam tugas yang diembannya.
Lebih baik presiden Jokowi memberi kewenangan yang lebih luas kepada Ketua Satgas Covid-19 Doni Mordano. Sebagai kepala BNPB sekaligus berlatar belakang militer, Doni dianggap lebih tahu apa-apa saja yang perlu dilakukan masing-masing gugus tugas Covid-19 di setiap provinsi. Dengan wewenang yang lebih luas, Doni juga bisa mengendalikan Pangdam atau Kapolda, sebagaimana yang dikatakan anggota DPR dari PDIP Rahmad Handoyo terkait alasan ditunjuknya Luhut Binsar Pandjaitan.
