Sinyal Jokowi dan Biden Atasi Pelanggaran HAM

Pemenang pilpres 2020 Amerika, Joe Biden bergerak cepat untuk menyelesaikan pemerintahannya dan memilih anggota kabinetnya yang akan datang meskipun Trump terus berupaya menolak hasil pemilihan dan mempersulit masa transisi.

Kemenangannya dalam pemilihan presiden dikukuhkan oleh electoral college Amerika Serikat pada hari Senin (14/12). Biden meraih 306 suara electoral college, dibandingkan 232 suara untuk Trump, demikian dilaporkan Associated Press. 

Walau Joe Biden baru akan dilantik pada tanggal 20 Januari 2020 dan Donald Trump yang kalah masih di ruang oval, kita sebaiknya fokus dan realistis melihat bagaimana memperkirakan akan kemana AS untuk empat tahun ke depan dibawah Joe Biden.

Presiden Jokowi pernah bertemu dengan Joe Biden saat masih manjabat sebagai Wakil Presiden di kediamannya Washington DC, AS, pada 27 Oktober 2015. 

Presiden Jokowi mengucapkan selamat atas terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat ke-46 bersama dengan Wakil Presiden Kamala Harris. Dalam unggahan di akun sosial Instagramnya, Jokowi mengatakan kemenangan Biden dan Harris akan merefleksikan harapan tentang sebuah demokrasi.

Arah Kebijakan Presiden Terpilih Joe Biden

Biden berjanji untuk bekerja sama dengan banyak negara. mengarahkan Amerika Serikat menjauh dari langkah nasionalisme unilateralis yang dilakukan oleh Trump. Dikatakan Biden akan "meninggalkan pemikiran lama dan kebiasaan yang tidak berubah" dalam pendekatannya terhadap hubungan luar negeri.

Para pemerhati menilai pengaruh AS di luar negeri selama pemerintahan Trump telah memudar karena kebijakannya menarik diri dari berbagai kesepakatan, dan otoritas moral Amerika di dalam negeri dikatakan telah dirusak oleh kekacauan kasus rasial serta pukulan berat dari corona virus covid-19 yang dilaporkan pada tanggal 14 Desember 2020, kasus terinfeksi 16,698,936 orang dan sebanyak 306,154 jiwa meninggal dunia.

Pada saat kampanye pilpres, Biden menyatakan pada hari Selasa (25/8/2020) bahwa penindasan pemerintah China terhadap Muslim Uighur dan etnis minoritas lainnya di wilayah barat laut Xinjiang adalah "genosida," dan disebutnya Joe Biden "menentangnya dengan cara yang paling keras." Masalah Genosida adalah kejahatan serius menurut hukum internasional dan dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat.

Presiden Jokowi Berbicara HAM, Sebuah Sinyal?

Pada saat membuka rapat kerja Kejaksaan di Istana Negara, Senin (14/12/2020), Presiden Jokowi mengingatkan Kejaksaan Agung agar memegang komitmen untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Namun, dalam menjalankan tugasnya, Presiden mengingatkan aparat penegak hukum pun harus mengikuti aturan hukum, melindungi "hak asasi manusia", dan menggunakan kewenangannya secara wajar dan terukur.

Pendapat Pakar Tentang Kebijakan HAM Amerika

Pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengatakan, ketika Biden memimpin, Indonesia perlu beradaptasi dan harus lebih transparan terhadap isu hak asasi manusia (HAM) di sini. 

Presiden dari Demokrat, kata dia, biasanya cenderung memperhatikan kondisi penegakan HAM di negara lain. 

"Partai Demokrat itu ideologinya adalah HAM, melindungi minoritas, mengenakan pajak yang tinggi bagi kelas menengah ke atas," kata Hikmahanto, Minggu (8/11/2020).

Analisis

Sesuatu yang diucapkan oleh Presiden Jokowi jelas mempunyai tujuan dan makna. Menarik karena Presiden telah memerintahkan Menkopolhukam Mahfud untuk diselesaikannya pelanggaran HAM masa lalu. 

Selain itu Presiden juga menegaskan saat rapat kerja kejaksaan di istana juga soal penyelesaian kasus HAM masa lalu. Kemudian presiden juga berbicara soal HAM tentang tindakan penegakkan hukum dari anggota Polri yang diserang anggota FPI dan mengakibatkan enam anggota FPI tewas.

Dalam mencermati ucapan pimpinan negara, kita tidak cukup membaca dan mengukur apa yang tersura dan diucapkan, tetapi yang jauh lebih penting apa yang tersirat. Jelas ada sesuatu yang tidak terbaca oleh masyarakat umum. 

Arahnya, presiden menegaskan bahwa Indonesia akan menyelesaikan kasus hukum para pelanggar HAM di Indonesia. 

Dipastikan Indonesia adalah negara hukum, dimana hukum harus dipatuhi dan ditegakkan, orang tidak bisa seenaknya melakukan pelenggaran hukum apapun bentuknya. Karena itu dalam penegakkan hukum aparat harus adil dan juga juga memperhatikan HAM.

Nah, mengacu pendapat Prof Hikmahanto bahwa ideologi Partai Demokrat adalah penegakkan HAM, dan pendapat peneliti LIPI bahwa penguasa mendatang dari Partai Demokrat.

Biasanya memiliki perhatian lebih serius terhadap isu-isu hak asasi manusia, maka apa yang disampaikan Presiden Jokowi sudah satu koridor dengan Biden dan Partainya Demokrat.

Di luar negeri, message Jokowi jelas ditangkap Biden dan kabinetnya, serta kelompok penggiat HAM. Aset monitoring dan jaringan intelijen AS sangat kuat di Indonesia. 

Hanya saja ada persoalan di dalam negeri, karena beberapa waktu lalu Menhan Prabowo di release oleh US Home Land Security dan Kemlu AS, diizinkan masuk dan berkunjung ke AS. Sebelumnya bertahun-tahun Prabowo dilarang karena di cap oleh pemerintah AS sebagai pelanggar HAM.

Prabowo sebagai Menhan RI saat itu diijinkan masuk oleh pemerintahan Trump dari Partai Republik, menurut penulis sebagai bagian dari strategi Menlu Mike Pompeo yang mantan Direktur CIA. 

Sangat jelas pertimbangan pragmatisnya dalam konflik AS vs China, untuk menarik pendulum Indonesia bergeser dari China ke AS. Instrumen conditioning pemerintahan era Trump adalah security dan militer. Prabowo sebagai Menhan dianggap ikon yang mewakili Indonesia dalam bidang militer dan pertahanan, dan cukup dekat dengan pemerintah RRT.

Nah, kini Amerika Serikat dipimpin oleh presiden yang berasal dari Partai Demokrat, dimana sudut pandang dasar kebijakannya berbeda. Biden saat kampanye menyatakan China melakukan genosida terhadap suku Uighur, ini tuduhan yang sangat keras. 

Oleh karenanya Biden walaupun luwes dalam politik luar negeri, bisa saja intelijennya melakukan pressure terkait masalah HAM di Indonesia, titik rawan karena ada yang belum terselesaikan. Ini point pokoknya.

Kesimpulan

Penekanan dan penyelesaian soal HAM yang disampaikan Presiden Jokowi oleh penulis terbaca sebagai message yang tersirat bahwa Indonesia adalah negara hukum dan persoalan HAM masa lalu yang tersisa akan diselesaikan.

Ucapan Biden soal genosida di suku Uighur adalah sikap sangat serius yang memang perlu dicermati secara hati-hati. Kabinet inti Biden dinilai loyal, berpengalaman di bidangnya dan diantaranya ada yang bisa bertindak keras (raja tega) dalam menegaskan kepemimpinan globalnya.

Para pemegang amanah di Indonesia mestinya bisa membaca statement Biden, AS akan duduk sebagai kepala meja, hanya bagaimana kita menyesuaikan kepentingan nasional Indonesia dengan sikap pragmatis mereka agar seimbang, yang pasti siapapun yang berkuasa di Amerika memerlukan dan membutuhkan Indonesia sebagai mitra, khususnya di kawasan Indo Pasifik.

Bila penulis ditanya perubahan pemerintahan di AS apa bisa berdampak kepada posisi Menhan Prabowo, jawabnya, "Itu hak prerogatif presiden". Juga bagi mereka yang mempunyai catatan sebagai pelanggar HAM di masa lalu, kasus bisa dibuka kembali.

Sebagai penutup, dalam politik tidak ada musuh dan kawan abadi, yang ada hanyalah kepentingan. Seperti bermain catur, siapa yang mampu melakukan "schak mat", dialah yang menang. Semoga bermanfaat. Pray Old Soldier.

Penulis : Marsda TNI (Pur) Prayitno Wongsodidjojo Ramelan, Pengamat Intelijen.