Namun, dalam menjalankan tugasnya, Presiden mengingatkan aparat penegak hukum pun harus mengikuti aturan hukum, melindungi "hak asasi manusia", dan menggunakan kewenangannya secara wajar dan terukur.
Pendapat Pakar Tentang Kebijakan HAM Amerika
Pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengatakan, ketika Biden memimpin, Indonesia perlu beradaptasi dan harus lebih transparan terhadap isu hak asasi manusia (HAM) di sini.Â
Presiden dari Demokrat, kata dia, biasanya cenderung memperhatikan kondisi penegakan HAM di negara lain.Â
"Partai Demokrat itu ideologinya adalah HAM, melindungi minoritas, mengenakan pajak yang tinggi bagi kelas menengah ke atas," kata Hikmahanto, Minggu (8/11/2020).
Analisis
Sesuatu yang diucapkan oleh Presiden Jokowi jelas mempunyai tujuan dan makna. Menarik karena Presiden telah memerintahkan Menkopolhukam Mahfud untuk diselesaikannya pelanggaran HAM masa lalu.Â
Selain itu Presiden juga menegaskan saat rapat kerja kejaksaan di istana juga soal penyelesaian kasus HAM masa lalu. Kemudian presiden juga berbicara soal HAM tentang tindakan penegakkan hukum dari anggota Polri yang diserang anggota FPI dan mengakibatkan enam anggota FPI tewas.
Dalam mencermati ucapan pimpinan negara, kita tidak cukup membaca dan mengukur apa yang tersura dan diucapkan, tetapi yang jauh lebih penting apa yang tersirat. Jelas ada sesuatu yang tidak terbaca oleh masyarakat umum.Â
Arahnya, presiden menegaskan bahwa Indonesia akan menyelesaikan kasus hukum para pelanggar HAM di Indonesia.Â
Dipastikan Indonesia adalah negara hukum, dimana hukum harus dipatuhi dan ditegakkan, orang tidak bisa seenaknya melakukan pelenggaran hukum apapun bentuknya. Karena itu dalam penegakkan hukum aparat harus adil dan juga juga memperhatikan HAM.
