Pemenang pilpres 2020 Amerika, Joe Biden bergerak cepat untuk menyelesaikan pemerintahannya dan memilih anggota kabinetnya yang akan datang meskipun Trump terus berupaya menolak hasil pemilihan dan mempersulit masa transisi.
Kemenangannya dalam pemilihan presiden dikukuhkan oleh electoral college Amerika Serikat pada hari Senin (14/12). Biden meraih 306 suara electoral college, dibandingkan 232 suara untuk Trump, demikian dilaporkan Associated Press.Â
Walau Joe Biden baru akan dilantik pada tanggal 20 Januari 2020 dan Donald Trump yang kalah masih di ruang oval, kita sebaiknya fokus dan realistis melihat bagaimana memperkirakan akan kemana AS untuk empat tahun ke depan dibawah Joe Biden.
Presiden Jokowi pernah bertemu dengan Joe Biden saat masih manjabat sebagai Wakil Presiden di kediamannya Washington DC, AS, pada 27 Oktober 2015.Â
Presiden Jokowi mengucapkan selamat atas terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat ke-46 bersama dengan Wakil Presiden Kamala Harris. Dalam unggahan di akun sosial Instagramnya, Jokowi mengatakan kemenangan Biden dan Harris akan merefleksikan harapan tentang sebuah demokrasi.
Arah Kebijakan Presiden Terpilih Joe Biden
Biden berjanji untuk bekerja sama dengan banyak negara. mengarahkan Amerika Serikat menjauh dari langkah nasionalisme unilateralis yang dilakukan oleh Trump. Dikatakan Biden akan "meninggalkan pemikiran lama dan kebiasaan yang tidak berubah" dalam pendekatannya terhadap hubungan luar negeri.
Para pemerhati menilai pengaruh AS di luar negeri selama pemerintahan Trump telah memudar karena kebijakannya menarik diri dari berbagai kesepakatan, dan otoritas moral Amerika di dalam negeri dikatakan telah dirusak oleh kekacauan kasus rasial serta pukulan berat dari corona virus covid-19 yang dilaporkan pada tanggal 14 Desember 2020, kasus terinfeksi 16,698,936 orang dan sebanyak 306,154 jiwa meninggal dunia.
Pada saat kampanye pilpres, Biden menyatakan pada hari Selasa (25/8/2020) bahwa penindasan pemerintah China terhadap Muslim Uighur dan etnis minoritas lainnya di wilayah barat laut Xinjiang adalah "genosida," dan disebutnya Joe Biden "menentangnya dengan cara yang paling keras." Masalah Genosida adalah kejahatan serius menurut hukum internasional dan dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat.
Presiden Jokowi Berbicara HAM, Sebuah Sinyal?
Pada saat membuka rapat kerja Kejaksaan di Istana Negara, Senin (14/12/2020), Presiden Jokowi mengingatkan Kejaksaan Agung agar memegang komitmen untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
