Padahal, di bandara itu sampahnya hanya sedikit. Anies juga membantah pernyataan Menteri Basuki bahwa normalisasi tidak berfungsi menghadapi banjir bila tidak ada pengendalian dari daerah di Selatan Jakarta.
Mestinya pernyataan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC) Bambang Hidayah diperhatikan, yang menjelaskan saat malam tahun baru hujan besar melanda Jakarta, sementara Bogor hujan kecil, banjir malam tahun baru murni karena hujan lebat di Jakarta.
Kondisi ini sekaligus menunjukkan bahwa ada persoalan pada antisipasi banjir di DKI Jakarta. Biang keroknya adalah kapasitas sungai-sungai di Jakarta yang tak lagi mampu menampung hujan lebat.
"Kami fokus pada penyelamatan warga, fokus pada evakuasi warga. Sesudah ini beres, lalu kami duduk kumpulkan data yang lengkap, berbicara objektif. Apa saja faktor berkontribusi," jelas Anies.
Kesimpulan
Rasanya kurang elok dalam kondisi banyak masyarakat yang menderita, kok Anies sebagai Gubernur DKI harus mendebat presiden. Pendapat pemerintah pusat (terutama presiden) sebaiknya disikapi saja dengan bijak, pasti ada benarnya.
Sebagai contoh kecil, penulis saat menjadi ketua RT selama lima tahun di komplek perumahan juga menemukan bahwa penduduk di sekitar kompleks tidak disiplin membuang sampah, karena mereka tidak mempunyai tempat pembuangan sampah. Akibatnya sungai kecil dijadikan pembuangan sampah.
Saat banjir melanda kompleks, setelah penulis teliti, demikian beragamnya sampah yang menyumbat saluran, heran ada kasur 'bodo'l, kursi bekas, kotak-kotak kayu dan terbanyak sampah plastik menyumbat saluran.
Nah, mungkin ini hanya contoh kecil, tetapi demikian adanya. Tentang banjir di Halim, penulis selama sepuluh tahun tinggal di Halim, memang betul di Bandara Halim pesawat tidak bisa take off karena intensitas curah tertinggi tercatat di Halim (hingga 377 milimeter per hari), karena itu landasan terendam.
Memang bukan soal sampah di situ, sayang Pak Gubernur menjawab sektoral, berbeda dengan yang dimaksud presiden, di sinilah dibutuhkan pemimpin yang bijak dan tidak asal menjawab, terlebih lagi Pak Jokowi pernah memimpin Jakarta.
Introspeksi lebih penting saat ini sepertinya, itupun kalau mau. Pemda DKI akan dibantu pusat mengatasi banjir, kan sebaiknya berterima kasih, bebaskan lahan sekitar kali, nanti sisanya pemerintah pusat yang membiayai.
Tanpa disadari debat tak berujung jelas merugikan sang Gubernur, karena banjir di Jakarta adalah tanggung jawabnya sebagai kepala daerah.
