Tepat Sasaran Anggarkan Biaya Pendidikan
Oleh : Pratiwi Anggun N.
Salah satu pengalokasian anggaran pendidikan dari pemerintah bagi siswa SD dan SMP yakni telah diwujudkan dalam program BOS (Biaya Operasional Sekolah). Melalui BOS ini, SPP telah ditiadakan. Sehingga bagi seluruh siswa SD dan SMP negeri di Indonesia dimungkinkan gratis dalam hal pembiayaan SPP. Selain pengalokasian dalam bentuk program BOS, masih terdapat program dari pemerintah untuk anggaran pendidikan.
Melihat hal demikian, pemerintah telah benar serius memprioritaskan pendidikan bagi penerus bangsa. Namun, benarkah selama ini anggaran pendidikan yang ada tersalurkan dengan tepat sasaran?
Tidak sedikit gedung sekolah, baik itu SD maupun SMP yang mengalami kerusakan. Di Sragen tahun 2011, sebanyak 167 SD/SMP dianggarkan untuk memperoleh DAK (Dana Anggaran Khusus) dari pemerintah. Prioritasnya sebanyak 110 sekolah dengan rincian 336 lokal, yang terbagi atas 119 lokal di 64 sekolah dengan kategori rusak berat dan 145 lokal di 46 sekolah kategori rusak sedang akan terealisasi menggunakan DAK tahun ini (tahun 2012). (www.http//:solopos.com)
Data di atas merupakan data dari salah satu kabupaten di provinsi Jawa Tengah. Tidak menutup kemungkinan di kabupaten lain, baik itu di Jawa maupun di luar Jawa masih terdapat banyak pula sekolah rusak yang membutuhkan perhatian dini.
Pemerintah memang telah menganggarkan jauh-jauh hari untuk pembangunan fisik maupun non fisik bagi pendidikan. Namun, kenyataannya di lapangan masih banyak prosedur yang harus dilalui untuk merealisasikannya.
Apresiasi bagi masyarakat, baik secara individu maupun bergotong royong memenuhi apa yang menjadi kekurangan dalam pendidikan di lingkungan tempat tinggalnya. Apresiasi pula bagi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang telah memberikan perhatiannya dalam hal ini bidang pendidikan. Pendidikan merupakan bekal bagi generasi sekarang untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, baik itu bagi diri sendiri dan keluarga maupun bagi bangsa dan agama.
Kiranya dari pemerintah, masyarakat, dan LSM telah berupaya mewujudkan pendidikan Indonesia yang lebih baik dari sebelumnya. Hal ini dapat terlihat dalam program BOS. Namun, program yang telah berjalan lama ini masih perlu kontrol, pengawasan dan evaluasi. Tetap perlukan BOS bagi keluarga siswa yang sejatinya lebih dari mampu membiayai SPP?
Di luar sana, di daerah-daerah, entah itu kabupaten maupun kecamatan kemungkinan masih kekurangan sarana penunjang sekolah maupun sarana penunjang belajar. Selain itu tenaga pengajar yang berkompeten pun tidak lebih banyak dari yang di kota. Sejatinya perlu ada pemerataan kecerdasan siswa. Di sinilah peran pemerintah, swasta, dan masyarakat begitu diharapkan untuk memberikan perhatiannya terhadap pendidikan, baik itu perhatiannya dalam bentuk fisik maupun non fisik.
Pemerintah telah berupaya untuk memeratakan pelayanan terhadap keluarga siswa di kota maupun di desa melalui program BOS. Namun, bukan tidak mungkin apabila sebagian pengalokasian dana pada program BOS kurang tepat sasaran.
Melihat gaya hidup anak SD maupun SMP dengan berbagai kecanggihan, tuntutan zaman, dan pergaulan, terkadang melebihi dari biaya perlengkapan sekolah. Tidak mengherankan apabila anak-anak dan remaja tersebut memiliki gadget canggih yang kadangkala hanya bisa untuk main-main, belum bisa digunakan sebagai sarana belajar. Belum lagi pergaulan dan gaya hidup keluarga siswa di perkotaan yang berbeda dengan yang berada di pedesaan.
Melihat fenomena ini maksud dan tujuan program BOS tidak semata-mata subsidi bagi keluarga siswa yang kurang mampu semata, akan tetapi murni pemerataan dari pemerintah sebagai bantuan operasional pengganti SPP.
Apa yang ingin penulis utarakan yakni bisa jadi perlu evaluasi lebih lanjut terhadap program BOS. Bisa jadi pengalokasiaannya kurang tepat sasaran. Padahal masih banyak yang perlu disasar dan dianggarkan dalam bentuk lain di dunia pendidikan seperti prioritas dalam biaya perbaikan sekolah maupun fasilitas sekolah dan sarana belajar.wallahualam
