Meski pernyataan publik Wilders menekankan isu suaka sebagai alasan utama, sumber internal menyebut bahwa ketegangan telah lama terjadi juga dalam isu-isu lain seperti integrasi Eropa, kebebasan beragama, dan peran Islam dalam masyarakat Belanda.
Kabinet Schoof, yang baru dilantik pada Februari 2025, akhirnya kehilangan landasan politiknya. Semua menteri dari PVV, total lima orang, menyatakan pengunduran diri pada hari yang sama Wilders mengumumkan hengkang dari koalisi. Hal ini membuat kabinet tidak dapat berfungsi secara penuh.
Pembubaran kabinet tidak secara otomatis membubarkan parlemen. Dalam sistem parlementer Belanda, parlemen tetap berfungsi, dan pemerintah beralih menjadi kabinet demisioner yang hanya boleh menjalankan fungsi dasar dan tidak membuat keputusan kebijakan baru.
Peran Raja
Raja Willem-Alexander sudah diberitahu mengenai jatuhnya kabinet Dick Schoof menyusul keputusan Geert Wilders dan Partai PVV menarik diri dari koalisi. Dalam sistem parlementer Belanda, raja memiliki peran konstitusional saat terjadi krisis pemerintahan. Oleh karena itu, setelah kabar kejatuhan kabinet diumumkan, Raja diberi informasi resmi dan dijadwalkan untuk mengadakan konsultasi politik dengan Ketua Tweede Kamer (majelis rendah), ketua partai-partai politik utama, dan Perdana Menteri (dalam status demisioner) untuk menentukan langkah selanjutnya.
- Pemerintahan sementara akan melanjutkan tugas-tugas dasar hingga pemilu baru diselenggarakan.
- Ada kemungkinan pembentukan koalisi baru tanpa pemilu.
Dalam konteks ini, Raja tidak berperan menentukan arah politik secara langsung, tetapi bertindak sebagai fasilitator dan simbol stabilitas konstitusional. Ia akan tetap netral dan menjalankan tugas sesuai dengan Undang-undang Dasar Belanda.
Mengapa Kebijakan Suaka Menjadi Isu Sentral?
Negeri Belanda, seperti banyak negara Eropa lainnya, mengalami tekanan akibat meningkatnya jumlah pengungsi dan pencari suaka, khususnya dari Timur Tengah dan Afrika. Pemerintah lokal kewalahan menyediakan tempat tinggal dan layanan dasar.
PVV memanfaatkan sentimen publik yang jenuh dengan isu migrasi untuk mendorong kebijakan yang lebih ekstrem. Namun, penolakan keras dari NSC dan VVD terhadap pelanggaran hukum internasional dan perjanjian Eropa membuat kebuntuan tak terhindarkan. Di sisi lain, BBB, yang berbasis dukungan dari daerah pedesaan, juga tidak sejalan sepenuhnya dengan ekstremisme PVV.
