KPU vs Caleg, Menilik Jernih Putusan MA: Siapa Pro Koruptor?

Ketentuan ini menyiratkan adanya hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang lebih jelas ditentukan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 menentukan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas UUD 1945, TAP MPR, Undang-Undang/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. 

Pasal 7 ayat (2) menentukan kekuatan hukum peraturan perundang-undangan tersebut sesuai dengan hierarkinya. Lantas di mana letak PKPU dalam hierarki tersebut? Pasal 8 ayat (1) dan (2) mengkategorikannya sebagai peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang karena undang-undang yang memberikan kewenangan kepada KPU untuk menetapkan PKPU. Karena letaknya di bawah undang-undang, maka sesuai Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, menjadi wewenang MA untuk menguji PKPU terhadap undang-undang.

Pertanyaan berikutnya, undang-undang manakah yang menjadi dasar MA untuk menguji PKPU tersebut? Sesuai permohonan yang diajukan para pemohon, dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Secara spesifik adalah Pasal 240 ayat (1) huruf g yang tetap memungkinkan mantan terpidana yang dipidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, dengan syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan rekam jejaknya sebagai mantan terpidana kepada publik. 

Bandingkan dengan semua ketentuan dalam PKPU 14/2018 dan PKPU 20/2018 seperti telah disebutkan sebelumnya yang sama sekali tidak memperbolehkan mantan terpidana korupsi, bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak untuk menjadi bakal calon anggota legislatif. Jelas saja kedua norma tersebut memang bertentangan. Padahal Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 telah menentukan hierarki peraturan perundang-undangan.

Hierarki yang ditentukan tersebut bukan hanya sebuah norma tertulis. Ketentuan tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa Indonesia menganut Stufentheorie. Teori tersebut mulanya dikemukakan oleh Hans Kelsen dan dikembangkan muridnya, yaitu Hans Nawiasky. Hierarki tersebut mengandung konsekuensi logis bahwa norma yang lebih rendah memperoleh kekuatan dari norma yang lebih tinggi. 

Otomatis, tidak mungkin norma yang lebih rendah bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Akan terjadi kekacauan sistem hukum dalam kondisi yang demikian. (Darji Darmodiharjo, Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, 2006: 116)

Dengan demikian, apakah berarti kesimpulannya KPU salah? Secara hukum, KPU memang telah salah ketika menetapkan norma yang bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Contoh ini mungkin masih tepat bagi beberapa kalangan karena KPU memang memiliki niat baik agar lembaga legislatif tidak dipenuhi para mantan terpidana korupsi dan perkara lainnya. 

Namun, tindakan tersebut pun dapat menjadi preseden bagi lembaga negara lainnya apabila dibiarkan. Bayangkan jika ternyata di masa depan nanti tindakan tersebut dibenarkan untuk membentuk suatu norma dengan tujuan yang buruk. Sudah barang tentu akan terjadi kekacauan dalam sistem hukum karena terjadi pertentangan antara norma hukum satu dengan yang lainnya. Ujungnya, sudah pasti tidak ada kepastian hukum dan lembaga yang melaksanakan aturan akan bingung sendiri aturan manakah yang harus dijadikan pedoman. Pada akhirnya sudah dapat ditebak, masyarakat jua yang menjadi korban.

Opsi menandai para mantan terpidana korupsi di surat suara sepertinya sudah tertutup karena KPU telah menetapkan dan mengumumkan bagaimana surat suara yang akan digunakan.( https://nasional.kompas.com/read/2018/09/20/13303161/kpu-coret-opsi-penandaan-caleg-eks-koruptor-di-surat-suara) Lantas siapa sebenarnya yang salah dan bagaimana solusinya?  Jawabannya adalah kesalahan kita semua yang masih membiarkan para mantan terpidana korupsi dapat terpilih dalam jabatan publik dan dengan mudahnya masih memberikan suara kepada mereka. 

Bagaimana mungkin dalam sebuah negara demokrasi yang semboyannya adalah dari, oleh, dan untuk rakyat, tetapi rakyat sendiri tidak tahu apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki negaranya? Reformasi sampai sejauh ini akan sia-sia saja jika kedaulatan rakyat ternyata tidak dapat dibuktikan secara nyata dan rakyat tidak dapat menunjukkan taring kepada para pelayannya. 

Apa yang terjadi saat ini adalah rakyat terus sibuk dengan hingar bingar hiburan dalam hidupnya sendiri dan tidak mengenali para calon anggota legislatif sampai hari yang katanya "pesta demokrasi" itu datang. Ketika para mantan terpidana korupsi terpilih kembali, barulah berbagai gelombang protes datang. Mereka yang protes pun mungkin lupa, jangan-jangan mereka juga yang memberikan suara kepada para mantan terpidana korupsi.