Susunan dan keanggotaan TP4D dalam rangka mengimplementasi tugas dan fungsi adalah bersifat ex officio. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) PERJA RI Nomor PER-014/A/JA/11/2016, TP4D yang berkedudukan di Kejaksaan Tinggi, beranggotakan: a. Asisten Intelijen selaku Ketua Tim; b. Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara selaku Wakil Ketua Tim;Â c. Koordinator pada Kejaksaan Tinggi selaku Sekretaris Tim; d. Jaksa pada Bidang Intelijen selaku Ketua Sub Tim; e. Jaksa pada Bidang Tindak Pidana Khusus selaku Anggota; dan f. Jaksa pada Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara selaku Anggota.
Posisi dari Kepala Kejaksaan Tinggi dalam TP4D adalah sebagai pengarah dan pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan TP4D di tingkat Provinsi (INSJA RI Nomor: INS-001/A/JA/10/2015). Dalam INSJA RI Nomor: INS-001/A/JA/10/2015, ditegaskan bahwa pengarah dan pengendali harus secara proaktif menawarkan bantuan kepada pemerintah di wilayah kerjanya, tentang perlu dilaksananakannya pendampingan pada kegiatan pembangunan, baik yang akan maupun sedang dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dengan membatasi keterlibatan pada hal-hal yang beresiko terjadinya penyimpangan yang dapat mempengaruhi objektivitas penegakan hukum.
Berpijak pada komposisi keanggotaan dari TP4D sekaligus dengan tugas dan fungsi, jelaslah bahwa jika tugas dan fungsi TP4D diimplementasikan secara sempurna, maka korupsi pada pengerjaan proyek Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair, seharusnya tidak akan terjadi. Apalagi, ruang lingkup kerja dari TP4D maupun TP4 Pusat berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PERJA RI Nomor PER-014/A/JA/11/2016 adalah melakukan pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan terhadap pekerjaan pembangunan yang akan dan/atau sedang dikerjakan pada lingkungan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
Pada konteks kasus korupsi pengerjaan proyek Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair, TP4D yang berkedudukan di Kejaksaan Tinggi NTT diduga hanya melaksanakan tugas dan fungsi terkait dengan penegakan hukum. Buktinya, saat ini pihak Kejaksaan Tinggi NTT sedang fokus untuk melakukan pelimpahan kasus ke pengadilan, setelah pada tanggal 13 Juni 2019 menetapkan 6 (enam) orang sebagai tersangka, yakni Linda Liudianto (Kuasa Direktur PT. Cipta Eka Puri), Yuli Afra (mantan Kadis PRKP/Kuasa Pengguna Anggaran), Dona Tho (Pejabat Pembuat Komitmen), Barter Yusuf (Direktur PT. Desakon/Konsultan Pengawas), Ferry Jonson Pandie (Pelaksana Lapangan PT. Desakon) dan Hadmen Puri (Direktur PT. Cipta Eka Puri). Keenam tersangka ini, dijerat dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP.
Di sisi yang lain, TP4D yang berkedudukan di Kejaksaan Tinggi NTT diduga "gagal" karena belum melaksanakan secara maksimal tugas dan fungsinya dalam hal pengawasan, penerangan hukum, pendampingan hukum maupun monitoring dan evaluasi sebagaimana amanat KEPJA RI Nomor: KEP-152/A/JA/10/2015 juncto Pasal 4 ayat (1) PERJA RI Nomor PER-014/A/JA/11/2016. Indikatornya ialah pada masa pelaksanaan proyek Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair, TP4D yang berkedudukan di Kejaksaan Tinggi NTT terlibat bersama dengan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pengawas Kegiatan, Konsultan, dan Penyedia Jasa telah melaksanakan rapat pembuktian keterlambatan atau Show Cause Meeting (SCM), namun pihak TP4D yang berkedudukan di Kejaksaan Tinggi NTT tidak bertindak tegas untuk mencegah (diduga adanya pembiaran) terjadinya korupsi pada proyek Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair.
Rapat  untuk membahas permasalahan keterlambatan yang dihadapi dan langkah-langkah yang diambil oleh pihak Dinas dan Penyedia, telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dan kesemuanya melibatkan TP4D yang berkedudukan di Kejaksaan Tinggi NTT. Pada rapat pertama, ditemukan bahwa pencapaian progres tidak sesuai dengan schedule atau terjadi deviasi sebesar minus/-21,429%, yang disebabkan masalah manajemen perusahaan penyedia sehingga terjadi kevakuman pekerjaan yakni tidak adanya personil/tenaga kerja dan material di lapangan selama dua minggu (Lihat Berita Acara SCM I Nomor 400/05.06/BASCM-643.2/IX/2018, tertanggal 29 September 2018 dan LHP BPK RI, 2019). Dengan temuan yang seperti ini, ironisnya pada tanggal 31 Oktober 2018 terjadi Pembayaran Angsuran I (25,00%) sebesar Rp.5.983.824.100,00. Pembayaran Angsuran I dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3219/1.01.04.01/SP2D/LS/2018.
Temuan dari rapat kedua adalah pencapaian progres tidak sesuai dengan schedule atau mengalami deviasi sebesar minus/-31,72%. Hal ini disebabkan keterlambatan material bangunan dan pembayaran tenaga kerja, merupakan temuan dari rapat kedua. Hasil dari temuan rapat kedua ini dituangkan dalam Berita Acara SCM II Nomor 655/05.06/BASCM-643.2/XI/2018, tertanggal 6 November 2018 (Lihat LHP BPK RI, 2019). Walaupun temuan dari rapat kedua adalah kurang lebih masih sama dengan temuan dari rapat pertama, namun anehnya tetap dilakukan Pembayaran Angsuran II (40,2%) sebesar Rp.3.638.165.053,00 (Lihat SP2D Nomor 3877/1.01.04.01/SP2D/LS/2018, tertanggal 30 November 2018).
Bertolak dari realita yang demikian, idealnya Kepala Kejaksaan Tinggi NTT yang adalah pengarah dan pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan TP4D yang berkedudukan di Kejaksaan Tinggi NTT, harus memerintahkan ketua TP4D dalam hal ini Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi NTT untuk segera: Pertama, mempublikasikan Legal Opinion-nya terkait dengan Berita Acara SCM I Nomor 400/05.06/BASCM-643.2/IX/2018 dan Berita Acara SCM II Nomor 655/05.06/BASCM-643.2/XI/2018. Kedua, mempublikasikan seluruh hasil kerjanya terkait dengan pelaksanaan proyek Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair.
Publikasi ini penting untuk dilakukan dalam rangka menjawab kecurigaan warga NTT, terkait dugaan keterlibatan pihak TP4D yang berkedudukan di Kejaksaan Tinggi NTT dalam kasus korupsi proyek Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair. Selain itu, publikasi ini akan sangat menunjang Tim penyidik Kejaksaan Tinggi NTT dalam menetapkan tersangka baru, karena ketika diperiksa pada tanggal 26 Juni 2019, tersangka Yulia Afra (Mantan KPA Dinas PRKP NTT) memberikan pengakuan yang pada intinya bahwa "TP4D yang berkedudukan di Kejaksaan Tinggi NTT sudah sejak awal mengawal pelaksanaan proyek Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair, namun tidak ada peran yang maksimal dan bahkan ikut dalam mengerjakan tanah urug serta pengadaan batako". (KETERANGAN: Tulisan ini pernah dipublikasikan dalam https://paulsinlaeloe.blogspot.com/2019/07/korupsi-ntt-fair-peran-tp4d.html/, pada tanggal 16 Juli 2019) ).
