Pusat Data Nasional, akan didirikan di Batam, Jabodetabek sebagai pusat ibukota negara saat ini, Â kawasan sekitar ibukota negara baru, dan Labuan Bajo. Ini sebagai sarana untuk konsolidasi menuju Satu data Indonesia. Â Menkominfo Johnny Plate menyebutkan itu sebagai sebuah harapan demi kemajuan dan Indonesia yang memiliki pemerintahan transparan, efektif, dan efisien.
Lihat saja carut marut daftar penerima bantuan sosial, karena datanya masih manual. Belum lagi nanti pihak lain, BKKBN misalnya juga memiliki data, pemerintah daerah, kementerian yang berkaitan dengan masyarakat, juga memiliki data. Itu semua susah untuk sinkron. Mengapa?
Kepentingan. Politik selama ini. Bagaimana negara memang dibuat bias, kacau, dan tidak bisa sinergis, malah cendwrung bersaing. Mengapa?
Tabiat penjajah, di mana kita menjadi orang atau pihak yang saling asing. Ketika itu sudah tidak mempan, dibuatlah kisruh  mengenai data.
Satu Data Indonesia nanti akan memudahkan bagi siapa saja memerlukan itu. Mau kementrian, lembaga swasta ataupujn negeri semua tersedia dan mudah untuk mendapatkan akses.
Kebocoran data yang didengung-dengungkan selama ini bisa diminimalisasi. Pihak Kominfo, berbicara mengenai reward bagi staf dan karyawan yang mengelola Pusat Data Nasional. Jika mengikuti standar ASN tentu tidak cukup, berkaitan dengan kemampuan dan juga pendidikan yang mereka telah tempuh.
Kinerja teknologi tinggi, 7 hari per minggu, 24 jam per hari ini perlu tenaga yang cukup sekaligus mumpuni. Â Hal yang perlu kerja sama lintas kementrian dan lembaga tentu saja. Alokasi penerimaan ASN 2022 terbuka untuk pengelola ini.
Hal yang seharusnya sudah jauh-jauh hari dilakukan di negeri ini. sebagai upaya meskipun terlambat ya sudahlah, layak diapresiasi. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, jelas sangat murah, mudah, dan efisien. Â Kendalanya adalah masih banyak mental birokrat yang tidak suka transparan dan memang memilih mbulet.
Persoalannya adalah mentalitas feodal dan juga tidak mau belajar. Presiden Jokowi mengatakan, masyarakat kita masih begitu feodal dan bermental inlander, dalam sebuah acara Nasdem. Wajar. Ketika bisa susah, mengapa dbuat mudah, seolah sudah mendarah daging dalam sistem birokrasi kita.
Lihat saja para ASN Â yang masih mencari huruf keyboard A dan S begitu lama. Cek di kecamatan dan kelurahan, kantor desa, ini di Jawa, apalagi yang jauh di pelosok sana.
Pemerintahan yang transparan. Mana ada yang mau, ketika itu juga mengurangi jatah uang yang mereka jadikan penopang gaya hidup. Ini masalah yang tidak terlihat dari kaca mata atas para birokrat. Melihat dengan sudut pandang yang berbeda. Ketika memikirkan gaji yang sepantasnya, padahal dari bawah tidak itu fokusnya. Bagaimana bisa mendapatkan semperan itu lebih penting.
