Maling barang bukti, menggerakkan kasus atau menghentikan, itu tidak akan mungkin hanya satu dua orang yang bekerja. Melibatkan tim yang bisa jadi gede. Besar dalam arti jumlah atau kuasa. Nah, jika demikian, bagaimana bisa negara ini bebas dan lepas dari jerat maling. Utopis sih jika bicara bersih, minimal separo lebih berkurang dari yang sekarang sudah bagus.
Saatnya bersih-bersih. Biar saja yang merasa menjadi korban TWK kemudian membongkar laku "faksi" lain, itu lebih bagus, saatnya tiji tibeh, bukan malah saling menyandera dan kemudian semua enak, rakyat dan negara yang menjadi korban.
Tidak usah saling menutupi dan menjadikan itu senjata untuk bertahan di dalam mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Ini yang terjadi selama ini, sangat terasa bagi warga biasa.
Beberapa hal  yang layak dijadikan pembelajaran, mengapa begitu susahnya keluar atau minimal berkurang aksi maling ini?
Produk DPR. Maaf, bukan mau mencela yang mulia, namun sudah terbukti, juga kepercayaan publik pada lembaga ini sangat rendah. Tidak akan mungkin berharap mesin bobrok menghasilkan produk yang bermutu. Sapu kotor tidak akan membersihkan lantai, malah menambah jejak kekumuhan. Ini hukum alam.
Tabiat elit negeri ini, termasuk yang di KPK, cenderung fokus pada uang. Materi menjadi tujuan utama. Integritas sangat mudah dipatahkan dengan keberadaan dan tawaran uang. Lihat saja di mana-mana, suap, sogok, upeti, dan mark up seolah biasa saja. Ada pula yang menyebutnya oli pembangunan.
Silakan sih kalau sekadar ucapan terima kasih, uang rokok itu seberapa. Lha kalau sampai 30% dipangkas demi upeti, suap sana-sini, apalagi demi golnya proyek, ya sudah, selesai. Hampir semua lini kehidupan bernegara ini terjadi. Maka tidak heran kinerja KPK seolah tidak ada dampaknya.
Perilaku tidak punya malu, bagaimana seolah maling itu hal yang lumrah, mengajak kolusi sebagai hal yang wajar. Sampai ada yang mengatakan itu sebagai rezeki dari Allah, tertangkap sebagai apes, jelas memperlihatkan bahwa mereka tidak menyaadari maling ya maling, mengambil yang bukan haknya.
Hukum sosial masih terlalu jauh. Lihat saja penghargaan masyarakat pada kekayaan, bukan pada proses dan dari mana asal kekayaan  itu. Padahal banyak yang tidak  layak dihormati karena kaya dari hasil maling.
Integritas masih rendah. Tidak malu-malu mamerkan gaya hidupnya yang jauh dari profil semestinya. Lihat saja kantor-kantor negara, sekarang ini sudah kehabisan lahan parkir. Lha memang negara ini sudah semakmur itu?  Benar, bahwa  perbaikan gaji ASN sudah sangat bagus. Tetapi apa benar sudah semewah itu gaya hidup pegawai dan aparatur negara ini?
Pembuktian terbalik, pemiskinan sangat mendesak. Masalahnya adalah pembuat UU-nya juga masih si sapu kotor, susah untuk berubah. LHKPN saja masih sekadar himbauan, di tengah tabiat tidak punya malu, mana duli.
