Pertama,menjadi ladang bisnis bagi guru, distributor buku, dan penerbit. Tidak banyak memang selisih harga alias keuntungan yang diambil, toh membebani orang tua, yang pendapatannya pas-pasan.
Kedua, guru yang malas malah main gadget dan muridnya diminta mengerjakan soal di LKS. Simalakama dengan keberadaannya yang membantu di atas. Timbullah sikap abai ini.
Ketiga, kembali guru yang malas, enggan membuat soal untuk ulangan harian, semesteran, ataupun ujian yang lain dengan langsung ambil dari LKS.
Keempat,siswa yang malas tidak belajar dari buku utama, hanya mengandalkan LKS dan tentu jatuh pada kebiasaan menghapal.
Kelima,banyaknya kasus berkaitan dengan LKS, isi, gambar, dan kadang soal tidak bisa dijawab atau salah karena pemahaman, pengetahuan, dan kemampuan penyusunnya sama sekali tidak belajar ilmu pendidikan, sehingga sering menjadi masalah.
Melihat hal-hal tersebut, sebenarnya masalah bukan pada LKS, namun pada pribadinya.Diknas bisa mengontrol saja penerbitan sehingga tidak asal penerbit bisa membuat, tidak asal penyusun di dalam membuat buku, dan ada tim perumus soal serta pengawas sehingga LKS jauh lebih bermutu. Jika ini bisa berjalan, Penghargaan kepada guru yang berprestasi bisa terjadi. Guru-guru yang berkompeten diajak untuk menyusun LKS untuk kawasan tertentu. Negara memberikan subsidi sehingga ada honor yang layak untuk hasil jerih lelah mereka, dan juga tentu penghargaan dalam arti point dan kepangkatan. Selama ini justru pihak “luar” yaitu penerbit dan koleganya yang mendapatkan durian runtuh ini. Guru hanya mendapat sedikit bagian yang tidak seberapa.
Guru di sekolah, jika ada penghargaan seperti ini tentu akan berlomba-lomba untuk meningkatkan kemampuannya dengan membaca, meningkatkan ilmu dan memperbarui pengetahuannya sehingga bisa menuliskan minimal LKS yang sesuai dengan kebutuhan siswa yang dihadapi, kontekstual, tidak dari jawa di kirim ke lain pulau, belum tentu mereka bisa paham apa yang dimaksudkan.
Jika bisa terjadi, murid mendapatkan keuntungan,karena gurunya selalu segar dan baru ilmunya, bukan hanya mengulang dari tahun ke tahun dengan isi, kemasan, cara, dan soal yang sama terus. Dengan demikian dunia pendidikan akan berubah dan bukan hanya slogan saja perubahan itu.
Sepakat bahwa LKS banyak catatan dan persoalan, namun tentu bukan semata-mata LKSnya yang buruk, namun tabiat yang menjalankannya. LKS dilarang bisa saja berubah bentuk dan nama. Sekarang ini sekolah negeri saja malah ada uang gedung atau kursi, sedangkan sekolah swasta yang membangun dengan dana sendiri berlomba-lomba membebaskan uang gedung demi mendapatkan siswa.
Setuju juga bahwa tidak ada pendidikan yang murah sejatinya, apalagi gratis, namun negara harus hadir dengan dana yang pantas, cukup, dan bisa menjalankan roda pendidikan yang baik. Kembali ke soal tabiat, maling pun ada di dunia pendidikan. Ini lagi-lagi soal tabiat, seragam, dulu hanya beberapa potong kemeja dan bawahan rok atau celana, sekarang ada tambahan rompi bahkan jas. Apa artinya? Uang dari penyediaan bahan seragam. Apa ada kaitannya dengan mutu pendidikan? Belum tentu signifikan memberikan perubahan. Bahwa pakai keren, rapi, itu memang sedap dipandang mata, namun belum tentu menambah kualitas pendidikan.
Salam
