PIK 2 Dikhawatirkan jadi Negara dalam Negara
Dalam Kompas edisi 4 Maret ybl : Sekjen FTA (Forum Tanah Air) Ida N Kusdianti mengkhawatirkan PSN (Proyek Strategis Nasional) di area PIK (Pantai Indah Kapuk) 2 ke depannya bisa menjadi daerah otonomi atau negara sendiri. Menurut Ida, saat ini sudah muncul istilah PIK 2 adalah negara dalam negara karena luas proyek tsb yang sudah lebih luas dari negara Singapore. "Luas PIK 2 yang lebih luas dari Singapore yang hanya sekitar 71.800 ha atau 780 km persegi memunculkan pemeo PIK 2 adalah negara dalam negara Republik Indonesia," kata Ida dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa 4 Maret ybl.
Ida juga menyinggung pembangunan markas sejumlah lembaga keamanan di PIK 2 yang ia khawatirkan dapat membuat PIK 2 seakan punya otoritas sendiri. "Darat, laut, udara, serta Markas Brimob sudah dibangun di sana, sudah kita tahu sendiri, bahkan mungkin ke depannya akan menjadi wilayah atau otoritas khusus yang punya administrasi sendiri dan pemerintah sendiri. Ini yang dikhawatirkan," ujarnya.
Ida mengatakan, sejak ditetapkan menjadi PSN, pihak pengembang PIK 2 menjadi lebih leluasa untuk membangun proyek dengan cara yang merugikan masyarakat. "Dengan menyatakan lahan-lahan yang dibebaskan dengan menggusur rakyat, yang mematok harga sangat murah, berlindung di balik PSN, seakan lahan tersebut termasuk PSN," tambahnya.
Ida menyebutkan, sebelum ada PSN, wilayah yang masuk dalam PIK 2 hanya di Kecamatan Kosambi. "Pemberian nama PIK 2 di semua wilayah pembebasan tersebut patut diduga dimaksudkan untuk menakut-nakuti rakyat agar mengikuti keinginan pengembang menggusur rakyat dengan berlindung di bawah PSN," ujarnya. Ida khawatir pengadaan tanah untuk PSN yang melibatkan swasta dapat menimbulkan persoalan konflik agraria karena sudah ada 115 konflik agraria sepanjang 2020 sampai 2023. "KPA Konsorsium Pembangunan Agraria mencatat, sepanjang tahun 2020 hingga 2023 ada 115 letusan konflik agraria akibat PSN. Luas lahan dan jumlah korban terdampak masing-masing 516.409.000 ha dan 85.555 keluarga," ujarnya.
Sebelum PIK 2 dibangun, diketahui, pengembangan Green Area dan Eco-City di lokasi PIK 2 masuk dalam daftar 14 PSN baru pada tahun 2023 lalu. Hal itu termuat dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional serta surat komite percepatan penyediaan infrastruktur. Proyek yang merupakan pengembangan wilayah berbasis hijau dengan luas lebih kurang 1.756 hektar bernama "Tropical Coastland". Itu bertujuan sebagai destinasi pariwisata baru berbasis hijau guna meningkatkan daya tarik bagi wisatawan. Namun, belakangan pemerintah menyebut proyek-proyek yang masuk daftar PSN bakal dievaluasi, termasuk proyek "Tropical Coastland" di PIK 2.
KPK Akan tindaklanjuti Laporan Abraham Samad dkk soal PSN di PIK 2 dan Pagar Laut "Untuk PSN Ecowisata Tropical Coastland usulan atau rekomendasi teknis dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada saat itu, karena itu sekarang kita sedang mintakan evaluasi teknis dari Kementerian Pariwisata," kata Sekretaris Kementerian Koordinator (Sesmenko) Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, 23 Januari 2025. Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid pernah mengungkapkan terdapat permasalahan tata ruang dalam PSN Tropical Coastland di PIK 2. "Yang masuk di dalam PSN Pariwisata PIK 2 hanya 1.705 hektar. Dari 1.705 hektar itu, 1.500 hektar-nya masuk ke dalam kawasan hutan dan hutannya itu hutan lindung," kata Nusron, pada Nopember 2024 lalu.
Ia juga menegaskan, dalam perjalanan pengembangan kawasan PIK 2, masih terdapat berbagai kendala. Beberapa di antaranya terdapat ketidaksesuaian Rencana Tata Ruang (RTR), baik itu RTR KSN Jabodetabekpunjur, Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Banten, dan Perda RTRW Kabupaten Tangerang. Selain itu, berdasarkan SK Menteri LHK, kawasan PIK 2 juga masih berada di dalam kawasan hutan.
Beberapa poin penting terkait perkembangan terbaru di PIK 2
Bagaimana kita membaca hal ini, dimana kehadiran PIK 2 yang semula dielu-elukan sekarang justeru menimbulkan keresahan baru yang semakin bergelombang usai pagar laut dicabut di kawasan itu.
