Hukuman Mati Koruptor Kakap di Vietnam Sangat Menginspirasi
Pengadilan di Kota Ho Chi Minh, Vietnam, Â menjatuhkan hukuman mati kepada Truong My Lan, seorang taipan real estate berusia 67 tahun, atas tuduhan penggelapan besar-besaran. Dia menerima hukuman tambahan 20 tahun penjara karena penyuapan dan pelanggaran peraturan peminjaman dan diperintahkan membayar hampir US $ 27 juta sebagai ganti rugi.
Truong My Lan adalah seorang perempuan pengusaha Vietnam yang dikenal sebagai "Ratu Properti" karena kesuksesannya di industri real estate. Dia adalah pendiri dan ketua Van Thinh Phat Holdings Group, salah satu pengembang properti terbesar di Vietnam.
Pada Kamis 11 April lalu, Pengadilan Kota Ho Chi Minh menjatuhkan hukuman mati kepada Truong My Lan atas tuduhan penggelapan dana besar-besaran.
Kasus My Lan dianggap sebagai salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah Vietnam. Dia didakwa menggelapkan dana senilai $ 2,4 miliar dari Saigon Commercial Bank (SCB) melalui skema rumit yang melibatkan perusahaan cangkang dan suap kepada pejabat bank.
Hukuman mati untuk My Lan bukanlah yang pertama kali dijatuhkan kepada koruptor besar di Vietnam. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa pejabat senior dan pengusaha ternama telah dihukum mati karena kasus korupsi.
Kasus ini menarik perhatian publik karena beberapa alasan. Jumlah uang yang digelapkan oleh Truong My Lan sangat besar, menjadikannya salah satu kasus korupsi terbesar di Vietnam.
Truong My Lan adalah seorang perempuan pengusaha terkemuka dan dihormati di Vietnam. Hukuman matinya menunjukkan bahwa tidak ada yang kebal hukum, bahkan bagi orang-orang yang berkuasa dan kaya.
Hukuman My Lan boleh jadi akan berdampak signifikan pada lanskap bisnis dan politik Vietnam. Hal ini dapat mendorong para pengusaha dan pejabat untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan bisnis mereka dan menghindari praktik korupsi.
Hukuman My Lan merupakan upaya PKV atau Partai Komunis Vietnam untuk memberantas korupsi dan menarik investasi dari perusahaan-perusahaan internasional ketika perusahaan-perusahaan tsb mengurangi kehadiran mereka di China. Laporan Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) pada 2023 menemukan bahwa "tingkat risiko korupsi" di Vietnam masih "tinggi", dan upaya antikorupsi akan "membawa manfaat nyata" dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Vietnam.
Antara Pemberantasan Korupsi dan Investasi
Hukuman ini dikaitkan dengan dua isu penting : 1). Pemberantasan Korupsi. PKV memang berkomitmen untuk memberantas korupsi, yang dianggap sebagai salah satu hambatan utama bagi pertumbuhan ekonomi Vietnam. Hukuman mati My Lan bisa dilihat sebagai sinyal keras dari PKV bahwa mereka tidak akan mentoleransi korupsi, terutama di kalangan elit bisnis. Hukuman antikorupsi yang tegas, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum Vietnam dan mendorong iklim investasi yang lebih kondusif. Hal ini dapat menarik investasi asing dan mendorong pertumbuhan ekonomi; 2). Menarik Investasi. Beberapa perusahaan internasional mulai mengurangi kehadiran mereka di China, dan Vietnam menjadi salah satu alternatif tujuan investasi. Hukuman mati My Lan dapat dilihat sebagai upaya PKV untuk menunjukkan kepada investor internasional bahwa Vietnam berkomitmen untuk menciptakan lingkungan bisnis yang bersih dan transparan.
Hukuman ini memang kontroversial, namun PKV lebih melihatnya sebagai langkah yang diperlukan untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap pemberantasan korupsi dan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif.
Sekadar Komparasi
Vietnam (Sosialis). Negara ini masih menerapkan hukuman mati, meskipun frekuensinya menurun dalam beberapa tahun terakhir.
Kejahatan yang diancam hukuman mati di Vietnam termasuk pembunuhan, pengkhianatan, spionase, terorisme, sabotase, penyelundupan narkoba dalam jumlah besar, dan korupsi besar-besaran.
Proses persidangan dan eksekusi di Vietnam seringkali dikritik karena kurangnya transparansi dan hak asasi manusia.
Penggunaan hukuman mati di Vietnam menuai kontroversi, dengan beberapa pihak yang menentangnya karena alasan moral dan kemanusiaan, sementara yang lain mendukungnya sebagai alat untuk menghalangi kejahatan dan menegakkan keadilan.
Indonesia (Kapitalis Liberal). Indonesia juga masih menerapkan hukuman mati, meski penerapannya telah menjadi isu yang sangat kontroversial.
Kejahatan yang diancam hukuman mati di Indonesia termasuk pembunuhan berencana, terorisme, pengkhianatan negara, dan perdagangan narkoba dalam jumlah besar.
Pada tahun 2016, Presiden Joko Widodo mengumumkan moratorium hukuman mati, namun moratorium ini telah dicabut pada tahun 2021.
Ada perdebatan publik yang kuat di Indonesia tentang hukuman mati, dengan beberapa pihak yang menentangnya karena alasan moral dan kemanusiaan, sementara yang lain mendukungnya sebagai alat untuk memberikan efek jera dan menegakkan keadilan.
Amerika Serikat (Kapitalis Liberal). Hukuman mati juga masih diterapkan di AS, namun hanya di beberapa negara bagian.
Kejahatan yang diancam hukuman mati di AS bervariasi di setiap negara bagian, namun umumnya termasuk pembunuhan berencana, pengkhianatan, dan spionase.
Penerapan hukuman mati di AS juga menuai kontroversi, dengan perdebatan tentang moralitas, efektivitas, dan kesetaraan penerapannya.
Metode eksekusi yang paling umum di AS adalah suntik mati, meskipun beberapa negara bagian masih menggunakan metode lain seperti kursi listrik dan kamar gas.
Penerapan hukuman mati di Vietnam, Indonesia, dan Amerika Serikat menunjukkan variasi dalam sistem hukum dan nilai-nilai moral di negara-negara tsb. Meski sama-sama negara kapitalis liberal, Indonesia dan AS memiliki perbedaan yang signifikan dalam penerapan hukuman mati, Â sedangkan Vietnam sebagai negara sosialis memiliki pendekatan yang berbeda pula.
Sisi lain yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana My Lan bisa menjalankan bisnis kotornya selama bertahun-tahun di negara sosialis seperti Vietnam.
Beberapa faktor yang mungkin berkontribusi terhadap hal ini : 1). Koneksi Politik dan Kekuasaan. My Lan memiliki jaringan bisnis dan politik yang luas, termasuk hubungan dengan pejabat tinggi pemerintah. Hal ini memberinya akses ke informasi orang dalam, peluang bisnis yang menguntungkan, dan perlindungan dari pengawasan hukum. Suap dan korupsi adalah masalah umum di Vietnam, dan My Lan diduga menggunakan kekayaannya untuk menyuap pejabat guna memuluskan bisnisnya. Penegakan hukum di Vietnam terkadang lemah, dan My Lan telah memanfaatkan kelemahan ini untuk menghindari konsekuensi atas tindakan ilegalnya; 2). Struktur Ekonomi dan Bisnis. Vietnam memiliki ekonomi pasar yang sedang berkembang, dengan regulasi dan pengawasan yang belum sepenuhnya matang. Hal ini memberikan celah bagi My Lan untuk melakukan praktik curang. Vietnam memiliki beberapa konglomerat besar yang mendominasi ekonomi. My Lan, sebagai kepala Van Thinh Phat Holdings Group, adalah bagian dari elit bisnis ini, yang memberinya pengaruh dan kekebalan hukum. Kurangnya transparansi dalam bisnis dan pemerintahan di Vietnam membuat lebih sulit untuk mendeteksi dan menghentikan praktik curang seperti yang dilakukan My Lan; 3). Faktor Sosial dan Budaya. Di beberapa budaya Asia Tenggara, kekayaan dan kekuasaan sering kali dihormati, dan My Lan telah memanfaatkan citranya sebagai pengusaha sukses untuk menghindari pengawasan. Di negara sosialis seperti Vietnam, orang enggan melaporkan korupsi atau penipuan karena takut akan tindakan represif dari pihak berwenang.
Itulah beberapa faktor yang mungkin berkontribusi terhadap kasus Truong My Lan. Kasus ini juga menjadi pengingat tentang pentingnya penegakan hukum yang kuat, adanya transparansi, dan akuntabilitas dalam memerangi korupsi dan penipuan di Vietnam dan negara-negara lain.
Membebaskan Indonesia dari Karuptor
Sejauh ini di Indonesia belum pernah ada koruptor kakap yang dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan. Hal ini memang memicu perdebatan dan pertanyaan tentang efektivitas hukuman mati sebagai alat untuk memberantas korupsi di Indonesia.
Beberapa alasan mengapa koruptor kakap di Indonesia belum pernah dijatuhi hukuman mati : 1). Ketentuan Hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia memang mengatur hukuman mati untuk beberapa kejahatan, termasuk korupsi. Namun, pasal tsb mensyaratkan adanya "keadaan yang memperberat" untuk menjatuhkan hukuman mati. Interpretasi terhadap "keadaan yang memperberat" ini masih menjadi perdebatan. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa korupsi tidak termasuk dalam kategori tsb. Hakim dalam persidangan korupsi memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk efek jera, keadilan bagi korban, dan kemungkinan rehabilitasi terdakwa, sebelum menjatuhkan hukuman; 2). Kontroversi Moral dan Etika. Banyak pihak di Indonesia yang menentang hukuman mati karena alasan moral dan etika. Mereka berpendapat bahwa hukuman mati adalah tindakan yang kejam dan tidak manusiawi, dan tidak terbukti efektif dalam mencegah kejahatan. Ada perdebatan tentang efektivitas hukuman mati sebagai alat untuk memberantas korupsi. Beberapa pihak berpendapat bahwa hukuman mati tidak akan membuat koruptor berhenti melakukan korupsi, karena mereka lebih takut akan kehilangan harta benda daripada nyawa; 3). Tekanan Politik dan Sosial. Kasus korupsi kakap seringkali melibatkan tokoh politik dan pengusaha berpengaruh. Hal ini dapat menimbulkan tekanan politik dan sosial terhadap hakim dan penegak hukum untuk tidak menjatuhkan hukuman mati. Saksi dan pelapor kasus korupsi merasa takut untuk bersaksi karena khawatir akan keselamatan mereka. Hal ini dapat menghambat proses penegakan hukum dan membuat sulit untuk membuktikan "keadaan yang memperberat" yang diperlukan untuk menjatuhkan hukuman mati.
Pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan revisi KUHP yang antara lain akan mengatur kembali hukuman mati.
Kita berharap revisi KUHP ini nantinya akan membuka jalan bagi penerapan hukuman mati untuk koruptor kakap.
Bagaimanapun, hukuman mati terhadap Koruptor Kakap ala Vietnam itu sangat menginspirasi lo ..
Lihat :
https://www.washingtonpost.com/world/2024/04/11/vietnam-truong-my-lan-death-sentence/
https://www.bbc.com/news/world-asia-68778636
https://apnews.com/article/vietnam-who-is-truong-my-lan-c9922979f8560c124056dee64546ca31
https://www.dw.com/en/vietnam-tycoon-sentenced-to-death-in-12-billion-fraud-case/a-68793492
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-41439866
https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the-pacific/south-east-asia-and-the-pacific/viet-nam/
https://www.amnesty.id/wp-content/uploads/2022/05/Amnesty-Hukuman-Mati-dan-Eksekusi-2021-3.pdf
https://www.amnestyusa.org/issues/death-penalty/death-penalty-facts/
Joyogrand, Malang, Fri', Apr'12, 2024
