Awan menggumpal di langit Jakarta Utara, belum lama ini. Lalu lintas tampak normal dihiasi truk raksasa yang kerap memborong badan jalan. Di sebelah kiri jalan dari Jakarta Timur menuju Tanjung Priok, sebuah kantor berdiri megah dengan warna khas biru.
Di bagian kanan atas bangunan, tulisan yang dicetak tebal adalah penanda bahwa kantor itu adalah PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), yang sering disingkat BKI. Untuk ukuran kantor di Jakarta, BKI menempati areal cukup lebar, kira-kira seluas tiga kali lapangan sepakbola.
Di luar komunitas maritim, mungkin tak banyak yang tahu apa saja yang dikerjakan BKI. Sebagai perusahaan BUMN, nama BKI bagi kalangan awam memang masih belum terlalu familiar. Apa sih yang dikerjakan BKI, adalah pertanyaan umum yang selalu tersangkut di pikiran publik. "Tetapi kalau Anda tanya orang di dunia maritim, semua pasti tahu apa itu BKI. Bahkan di luar negeri seperti Malaysia, BKI sudah cukup dikenal oleh pihak yang berkecimpung di dunia maritim," ujar Direktur Utama Rudiyanto dalam perbincangan di kantornya.
Namun begitu, BKI bukan berarti berdiam diri. Strategi untuk lebih memperkenalkan BKI ke eksternal juga terus ditempuh. Upaya tersebut juga erat kaitannya dengan aspek komersil yang kini digenjot BKI. "Yang sifatnya komersil, kita juga butuh eksistensi. Kalau bicara eksistensi, harus keluar memperkenalkan diri. Mungkin bisa lewat media gathering serta ikut aktif di media sosial," Rudiyanto memaparkan.
Menurut Rudiyanto, BKI pada prinsipnya punya celah bagus untuk lebih mendekatkan diri ke hadapan publik. Antara lain, BKI adalah satu-satunya perusahaan klasifikasi di Indonesia. Bahkan, di setiap negara di dunia juga hanya memiliki satu perusahaan klasifikasi.
Agar lebih terkenal, Rudiyanto punya resep khusus agar nama BKI lebih mudah diterima masyarakat luas. Yakni, dengan menciptakan guyonan-guyonan yang isinya berhubungan dengan BKI. Perlahan, pikiran bawah sadar masyarakat akan menjadi terbiasa dengan nama BKI. "Maka lama-lama BKI akan semakin terkenal," tukas dia.
Kini, dengan konsep tol laut yang diusung Presiden Jokowi, eksistensi BKI perlahan menanjak. Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam hal klasifikasi kapal, BKI tentu saja memiliki peran signifikan di era Kabinet Kerja. Yakni, memastikan seluruh kapal yang berlayar di lautan di Indonesia telah memenuhi aspek safety, security, dan environment.
Tahapan tersebut masuk dalam kategori 'klasifikasi' yang merupakan tugas utama yang diemban BKI selama ini. Pun begitu, BKI dalam empat tahun terakhir juga semakin gencar menggeluti aspek komersil di industri kemaritiman. "Perjalanan semua perusahaan klasifikasi di dunia membutuhkan transformasi. Yakni juga harus masuk ke industri maritim dan industri umum," ujar Direktur Utama Rudiyanto dalam perbincangan di kantornya.
Rudiyanto menerangkan, masuknya BKI ke aspek komersil tentu saja untuk mengimbangi tugas melakukan klasifikasi yang orientasinya adalah non profit. Dengan kata lain, BKI saat ini juga terjun ke aspek bisnis yang berorientasi profit. Sekarang BKI lebih ke industri maritimnya, dan tidak tertutup kemungkinan masuk industri umum seperti penyediaan jasa pengeboran minyak lepas pantai, meski membutuhkan kajian dan waktu yang lebih lama."
Agar mampu bersaing dengan perusahaan komersil di luar BKI, Rudiyanto lantas berupaya mengubah kultur perusahaan. Selama memimpin BKI, Rudiyanto menerapkan sebuah kondisi bahwa BKI bukanlah lembaga regulator tetapi service company yang menjalankan bidang usahanya dengan berpegangan pada konvensi internasional maupun peraturan pemerintah Indonesia.
"Bahwa BKI hanyalah tangan pemerintah untuk memastikan safety, security, dan environment yang comply dalam penerapannya dengan objek yang kita periksa. Produk BKI itu diterima pemerintah, pemilik kapal, dan pihak terkait. Kultur itulah yang terus diubah bahwa BKI adalah perusahaan services," ujar pria kelahiran Cirebon, Jawa Barat, ini.
Sebagai komponen kemaritiman, BKI juga ikut berpartisipasi dalam upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan sertifikasi terhadap kapal milik nelayan. Menurut Rudiyanto, keterlibatan BKI dalam sertifikasi kapal nelayan merupakan kewajiban ketika pemerintah membutuhkannya.
"Pemerintah meminta adanya pengaturan aspek safety, maka kita berikan. Misalnya, saat desain kapal nelayan dibuat, kita mengecek apakah sudah sesuai dengan standar yang berlaku. Ini yang diperiksa oleh BKI. Atau, lambung kapal harus kuat desainnya. Atau storage-nya juga diperkuat supaya stabilitas kapal terjaga," papar dia.
"Kami menyebutnya BKI Academy, yang bertugas memperkuat kompetensi internal BKI dari level bawah hingga atas. Kemudian ada skill ke luar, yaitu memberikan pelatihan atau bimbingan ke pihak luar yang berhubungan dengan BKI."
Hal lain yang layak menjadi catatan dari Rudiyanto adalah bagaimana cara memaknai perjalanan karirnya. Baginya, jabatan hanyalah kepercayaan yang perlu dijaga. Sedangkan yang paling utama bagi Rudiyanto adalah mempertahankan profesionalisme. "Saya cukup berusaha saja, bertindak profesional saja dulu. Karena yang menilai kan nanti orang lain."
Itu sebabnya, Rudiyanto juga menyenangi pekerjaan yang sifatnya sosial. Seperti kegiatan mengajar yang dilakukannya bersama direksi BUMN lainnya. Bahkan, suatu saat nanti, Rudiyanto mengaku akan menikmati bila harus mengabdi sebagai dosen. Rudiyanto mengaku ada sisi lain yang bisa diraih saat mengajar. Jika ilmu yang saya ajarkan bisa berguna bagi orang lain, tentu pahalanya akan berlipat-lipat," pungkas Rudiyanto.
