Minimnya timses berkualitas di kubu Prabowo baru saja dipertontonkan Ferry Mursyidan Baldan. Kualitas minus itu terlihat saat Ferry yang saat ini menjabat Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi (PADI), mengkritik aksi bagi-bagi sertifikat tanah yang kerap dilakukan Presiden Jokowi di berbagai daerah.
Sebagai bos relawan PADI, Ferry merasa aksi presiden yang membagikan sertifikat tanah secara langsung kepada warga telah menghilangkan kerja keras para aparat di bawahnya, dari kepala desa, camat, bupati, hingga BPN. Lebih jauh lagi, Ferry berharap agar aksi Jokowi tersebut tidak ditunggangi motif politik.
Ferry menyampaikan kritikan tak bermutu tersebut, Minggu (14/10/2018) di sela-sela Deklarasi Relawan Prabowo-Sandi Kedu Raya di Kebumen, Jawa Tengah. Kenapa tak bermutu? Gampang, sebab sebelumnya Ferry merupakan Menteri Agraria/Kepala BPN di Kabinet Kerja pimpinan Presiden Jokowi. Sayangnya, Ferry tak bertahan lama di Kabinet Jokowi, karena kena reshuffle pada 2016 lalu.
Itu berarti selama menjabat menteri, Ferry adalah pihak yang pernah 'nempel' dengan Jokowi ketika aksi bagi-bagi sertifikat tanah itu digelar. Bahkan sebagai Kepala BPN, Ferry adalah pihak terdepan soal urusan sertifikat tanah. Sehingga kalau sekarang malah mengkritik Jokowi, rasanya kurang elegan dan cenderung dilatarbelakangi sakit hati belaka.
Berpindah haluan politik tentunya tidak ada yang salah. Sama seperti Ferry yang mantan politisi NasDem dan menteri Jokowi ini. Namun setelah berpindah kubu, setidaknya Ferry jangan lagi mengungkit-ungkit kinerja Jokowi yang berhubungan langsung dengan jabatannya semasa menteri. Sebab hal tersebut akan dengan mudah dipatahkan kubu lawan. Ferry akan dengan mudah dipersepsikan sebagai menteri yang sakit hati, pindah kubu, dan kemudian menyerang mantan tuannya dengan isu kurang tepat.
Sebagai bos relawan, Ferry sebetulnya sah-sah saja mengkritik kinerja Jokowi. Akan tetapi kritikan tersebut sebaiknya tidak berkaitan dengan rekam jejaknya sebagai anak buah Jokowi. Karena dengan kritikan tersebut, Ferry justru akan dicap sebagai orang yang hanya 'nyinyir' saja karena tak lagi duduk di pemerintahan. Kalau memang tidak sreg dengan aksi bagi-bagi sertifikat Jokowi, kenapa Ferry tidak protes saat masih menjadi menteri?
Jika mau, tirulah Rizal Ramli yang ketika menjabat Menko Kemaritiman Jokowi dengan lantang mengkritik program 35 ribu MW. Rizal saat itu berani menjamin target 35 ribu MW itu mustahil tercapai dalam 5 tahun saja. Ia membeberkan alasannya dari segi teknis maupun dari sisi pendanaan yang tak sedikit. Alasan lain, Indonesia belum membutuhkan listrik hingga sebesar itu dalam 5 tahun ke depan.
Mantan Menteri ESDM Sudirman Said yang kini juga berada di kubu Prabowo bersama Ferry, menjadi menteri yang paling banyak diserang Rizal. Itu karena Sudirman ikut membela Jokowi, meyakini target 35 ribu MW akan tercapai. Rizal akhirnya terkena reshuffle akibat ulahnya yang berani menantang Wapres Jusuf Kalla untuk berdebat di ruang publik tentang keyakinannya itu.
Namun "kepretan" Rizal itu akhirnya terbukti sekarang. Program 35 ribu MW terpaksa direvisi dengan sederet argumentasi dari pemerintah. Pada titik ini, Rizal adalah pemenang dari pertempuran itu meski ia harus rela menyerahkan jabatannya kepada Luhut Panjaitan sebagai suksesor Menko Kemaritiman.
Namun setidaknya Rizal saat ini bisa dengan leluasa mengkritik Jokowi tanpa harus dibayang-bayangi masa lalunya semasa di Kabinet. Begitulah seharusnya mengkritik, bukan setelah tidak duduk di kabinet, lantas mencari-cari kesalahan Presiden.
