Hal ini terlihat dari kehadiran sejumlah elite Golkar, yakni Ketua DPP Partai Golkar, Christina Aryani, Ketua Bakumham Partai Golkar, Supriansa, dan Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar, Rizal Mallarangeng, dalam acara Apel Siaga NasDem yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) pada 16 Juli 2023 lalu (Kompas, 16/7).
Kedua faktor tersebut, yakni kasus hukum yang sedang dihadapi Airlangga Hartarto dan perbedaan pandangan beberapa elite Partai Golkar, yang membuat partai berlambang pohon beringan ini sulit menentukan koalisi dan dukungan terhadap capres untuk Pemilu 2024.
Konflik internal Partai Golkar dalam menyikapi pemilu bukan hanya terjadi saat ini. Boleh jadi konflik laten tersebut diakibatkan oleh polarisasi faksi di tubuh Golkar pasca reformasi yang bergantung pada figur ketokohan.
Untuk mengetahui perkembangan konflik tersebut, tulisan ini juga sedikit mengulas sejarah berdirinya Golkar hingga polarisasi konflik pasca pemilu 2014 yang lalu.
Sejarah Golkar dan Konflik Pasca Reformasi
Awal berdirinya Golkar terbentuk dari Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) dan dibentuk secara resmi pada tanggal 20 Oktober 1964, yang dibentuk oleh Angkatan Darat sebagai reaksi atas PKI pada masa Soekarno, dengan menghimpun 53 serikat buruh dan organisasi pegawai negeri, 10 organisasi intelektual, 10 organisasi pelajar dan mahasiswa, 5 organisasi perempuan, 4 asosiasi media, serta 2 organisasi petani dan nelayan.
David Reeve dalam bukunya yang berjudul "Golkar Sejarah yang Hilang, Akar Pemikiran dan Dinamika"Â (2013) menyebut ada 201 organisasi yang terhimpun ke dalam Sekber Golkar ini, dikelompokkan berdasarkan kekaryaannya ke dalam 7 (tujuh) Kelompok Induk Organisasi (KINO) untuk menata heterogenitas di dalam tubuh Sekber Golkar tersebut.Â
Adapun KINO tersebut, yaitu: Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO), Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Organisasi Profesi, Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM), dan Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI).
Pada masa Orde Baru berkuasa, Sekber Golkar tidak luput dari pertarungan politik internal. Tak lama setelah G30S terjadi, perwira-perwira militer dan pimpinan sipil yang dekat dengan Soekarno disingkirkan digantikan oleh kalangan pro Soeharto.
Pada tanggal 4 Februari 1970, organisasi-organisasi yang tergabung dalam Sekber Golkar membuat keputusan untuk mengikuti Pemilu melalui satu nama dan tanda gambar, yaitu Golongan Karya (Golkar).Â
Kemudian partai ini menjadi alat kekuasaan rezim Orde Baru dengan tiga kekuatan, yakni ABRI, Birokrat, dan Golkar atau dikenal dengan sebutan ABG, yang menopang Soeharto dapat mempertahankan kekuasaannya selama 32 tahun. Selain itu, kedekatan Golkar dengan rezim Soeharto yang membuatnya selalu memenangkan pemilu pada masa Orde Baru.
