Terus terang saja, sebenarnya kebijakan yang dituangkan oleh Mas Nadiem bersama Kemendikbudristek ini niatnya baik yaitu untuk menyelamatkan wajah pendidikan Indonesia. Tapi, di sisi yang sama kemauan tersebut malah membingungkan.
Begini; sejak awal tahun ajaran baru 2021/2022 dimulai pihak Kemendikbudristek bahkan Mas Nadiem sendiri mengaku telah menyerahkan keputusan pembukaan sekolah kepada pemerintah daerah.
Jika bersandar dari sana, alhasil walau Mas Mendikbudristek sudah menghadirkan panduan PTM terbatas untuk sekolah-sekolah di wilayah PPKM level 1-3, bukan berarti Pemda wajib langsung meminta setiap satuan pendidikan untuk menggelar pembelajaran tatap muka, kan?
Soalnya, Pemda yang lebih tahu bagaimana keadaan dan situasi daerahnya dibandingkan Kemendikbud, dan mereka pula sudah diberi wewenang.
Maka dari itu, agak sedih berasa lucu kiranya jika pada situasi yang bersamaan terjadi pro dan kontra terkait PTM.
Di sudut sana ada razia PTM, di sudut sananya lagi ada dorongan agar daerah segera PTM, bahkan ada pula pejabat pemerintah yang sampai naik darah gara-gara kebijakannya tentang PTM berbeda dengan kemauan Kemendikbudristek.
Hemm, jujur saja, situasi ini menurutku sungguh membingungkan. Secara pribadi, sebagai seorang guru aku malah kasihan dengan orang tua dan siswa. Mereka pasti lebih bingung lagi karena semakin ke sini pembelajaran tatap muka semakin dekat menuju tabu.
Tambah lagi selama ini kita sama-sama menyadari bahwasannya Mas Mendikbudristek Nadiem itu adalah sosok Menteri yang sering menggaungkan digitalisasi pendidikan, eh sekarang malah ngotot ingin segera belajar tatap muka.
Sadar atau tidak, kengototan tersebut malah semakin memperlihatkan bahwa Kemendikbudristek tidak konsisten dengan kebijakannya.
Di satu sisi, Mas Nadiem memberikan kewenangan penuh kepada Pemda untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka atau daring. Tapi di sisi lain, pihak Kemendikbudristek pula yang membawa nama-nama daerah yang belum menggelar PTM ke meja raker Komisi X DPR RI.
Belum selesai sampai di sana, inkonsistensi kebijakan lain dari Kemendikbudristek yang membuat kita bingung ialah kebijakan tentang vaksinasi sebelum PTM.
Dulu, tepatnya pada bulan Maret Mas Nadiem menegaskan bahwa sekolah tatap muka di SD-SMA bisa digelar ketika vaksinasi guru sudah rampung.
