Sengaja kutulis judulnya bayang-bayang, karena kisah regrouping memang tidaklah sesederhana itu.
Aku sempat bertanya kepada salah satu guru senior sekaligus mantan kepala sekolah di SD kami, sangat jarang adanya kisah regrouping. Tapi tetap ada, dan begitu pula dengan kisah sekolah yang terpaksa ditutup.
Untuk diketahui bersama, regrouping merupakan kegiatan penggabungan beberapa sekolah negeri menjadi satu guna mencapai efisiensi anggaran, dan efektifitasnya untuk peningkatkan mutu pendidikan.
Salah satu pedomannya bisa dicermati dalam Permendikbud RI nomor 36 th 2014 dan nantinya pula diseiramakan dengan kebijakan bupati.
Sebagai studi kasus, pada Januari 2021 kemarin salah satu SMP negeri di kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, terpaksa tutup operasional gegara tidak memiliki siswa.
Berdasarkan kasus tersebut, agaknya pilihan penutupan sekolah lebih tepat karena di wilayah terkait masih tersedia sekolah dengan jenjang sederajat. Secara, dalam satu kecamatan setidaknya sudah tersedia satu SMP/sederajat.
Syahdan, bagaimanakah dengan SD negeri?
Rasanya kurang adil jika kita menyandarkan kebijakan penggabungan sekolah negeri hanya demi mengharapkan peningkatan mutu pendidikan. Nyatanya, kisah di lapangan tidaklah sebercanda itu.
Ada banyak SD negeri yang terpaksa harus terus beroperasi biarpun jumlah siswanya tergolong sangat sedikit. Ada beberapa alasan yang bisa menjadi pertimbangan.
Langsung saja aku ambil contoh di SD tempatku dan sahabatku mengajar saat ini. Walaupun ada sistem 1 SD 1 desa, tapi letak masing-masing SD cukup jauh.
