Fenomena terampasnya kedaulatan ini adalah hasil dari berbagai faktor, seperti sistem politik yang berorientasi pada biaya tinggi, politik transaksional, dan minimnya pendidikan politik bagi masyarakat.Â
Ini menciptakan lingkaran setan di mana para wakil rakyat fokus pada kepentingan jangka pendek, seringkali demi melanggengkan kekuasaan, alih-alih pada kepentingan rakyat yang mereka wakili. Ya, kontroversi kenaikan tunjangan anggota DPR telah menyulut kemarahan warga.
Penting untuk diingat bahwa demokrasi adalah sebuah proses yang terus-menerus dan memerlukan partisipasi aktif dari semua pihak.Â
Peran kita sebagai warga negara dalam mengawal dan menuntut akuntabilitas dari para wakil rakyat adalah kunci untuk memastikan demokrasi tidak hanya sekedar formalitas, tetapi benar-benar menjadi kekuatan yang memberdayakan rakyat.
Demo Anarkis dan Nyawa yang Melayang
Peristiwa demonstrasi yang berujung anarkis di gedung DPRD Makassar pada Jumat, 29 Agustus 2025, menjadi sorotan utama media dan publik.Â
Aksi ini merupakan bagian dari gelombang demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah, dipicu oleh akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah serta anggota DPR.
Demonstrasi ini awalnya menyuarakan kekecewaan terhadap beberapa isu, termasuk kebijakan efisiensi pemerintah yang dianggap merugikan rakyat, sementara tunjangan untuk anggota DPR justru meningkat.Â
Puncak amarah massa terjadi setelah insiden demonstrasi sebelumnya pada 25 Agustus 2025, di mana seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, meninggal dunia setelah diduga dilindas oleh kendaraan taktis Brimob. Peristiwa tragis ini memicu kemarahan publik yang meluas dan menjalar ke berbagai kota, termasuk Makassar.
Massa yang awalnya melakukan pemblokiran jalan di Jalan Andi Pangeran Pettarani, bergerak menuju gedung DPRD Makassar. Situasi semakin memanas dan tidak terkendali. Para demonstran merusak dan membakar sejumlah kendaraan yang terparkir di halaman gedung.Â
Api kemudian menjalar dan membakar sebagian besar bangunan gedung DPRD Kota Makassar dan juga gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
