KPK yang Bebas KKN, Kuat, Bersih, dan Berwibawa

Bogor, Jawa Barat | Korupsi, ya Korupsi; kata yang kini bersahabat dengan banyak orang tanpa memandang strata serta berbagai latar belakang hidup dan kehidupan. Sehingga, masing-masing orang pun memaknai korupsi dengan cara pikirnya sendiri; sekaligus (bisa) memilah-milah tindakan apa saja yang disebut korupsi, dan mana yang tidak. Dan, ternyata cukup sulit untuk memilah serta menetapkan mana korupsi dan tidak.

Faktanya, korupsi merupakan tindakan seseorang dan kelompok yang menguntungkan serta memperkaya diri sendiri, keluarga, dan juga dan orang-orang dekat. 

Tindakan itu, dilakukan (secara sendiri dan kelompok) melalui pengelapan dan penyelewengan; manipulasi data keuangan, data jual-beli, dan lain-lain. Korupsi bisa dilakukan oleh siapa pun, pada semua bidang pekerjaan, kedudukan, jabatan; pada tataran institusi atau lembaga pemerintah, swasta, maupun organisasi keagamaan.

Nah, sisi positifnya, itu tadi, memperkaya diri sendiri, keluarga dan kelompok. Jadi, jika ingin disebut pahlawan (dalam) kelompok - keluarga - parpol - dan mau disebut orang yang baik hati, suka membantu, suka menolong, suka amal, dan seterusnya, maka korupsi lah anda. 

Toh hasil korupsi (dan banyak uang) bisa menjadikan anda sampai ke/menjadi anggota parlemen, pengurus partai, orang terkenal, dan seterusnya

Nah. Karena unsur-unsur yang ada di/dalam korupsi serta perilaku koruptor (dan semua yang berhubungan dengannya) itulah, maka korupsi dikategorikan sebagai suatu kejahatan (yang kata banyak orang sebagai 'kejahatan yang luar biasa') terhadap sesama manusia dan kemanusiaannya. 

Sebab, korupsi merusak banyak aspek hidup dan kehidupan manusia yang menjadi korban; sementara Sang Koruptor menikmati hasil-hasil korupsi dengan nyaman. Oleh sebab itu, hampir di semua Negara di Dunia koruptor dihukum dengan cara-cara yang luar biasa; misalnya pemiskinan, kerja paksa, bahkan hukuman mati.

Lalu, bagaimana dengan di Indonesia?

Upaya memberantas korupsi telah ada di Negeri ini sejak RI berusia balita; ada banyak badan, institusi, tokoh yang ditugaskan untuk memberantas korupsi, namun korupsi tidak atau belum pernah hilang dan lenyap. Bahkan, pada suatu masa, korupsi menjadi hal yang biasa di NKRI.

Ya, cukup lama di negeri ini, korupsi begitu TSM, mungkin masih terus menerus berlangsung hingga detik ini. Belakangan, di negeri ini dibentuk KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagai institusi 'super body' untuk mencegah dan memberantas korupsi.

Sehingga, dalam perjalanannya, KPK dinilai berhasil; berhasil mengurangi tingkat korupsi, walau ada sejumlah minus dan ketidakberesan. Oleh sebab itu, bersamaan dengan kerja memberantas korupsi, KPK harus terus menerus diperbaiki, diatur, dan diperkuat. Termasuk, yang terbaru, adanya Dewan Pengawas yang mengawasi kinerja KPK. Jelas khan.

PDIP vs. KPK

Beberapa waktu lalu, terbuka ke publik tentang kasus 'suap yang melibatkan salah seorang pimpinan KPU,' dan 'katanya' kait mengait hingga ke salah satu tokoh PDIP. Apa pun bentuk dan isi perkara tersebut, saya tidak peduli. 

Namun, belakangan muncul semacam polemik virtual di area publik. Polemik tersebut karena ada penolakan terhadap orang-orang KPK yang mau menggeledah di kantor PDIP.

Dari jejak digital, terlihat bahwa PDIP tetap ingin KPK bekerja sesuai prosedur, bukan asal bertindak karena merasa diri sebagai institusi 'super body.' 

Sementara itu, KPK pun cenderung diam, dan 'bermain sebagai korban yang terzalomi.' KPK seakan berkata-kata kepada publik, "Lihatlah, kami mau memberantas korupsi; namun kami ditolak, kami dihalangi." 

Publik pun lebih banyak diam; diam dan menonton apa yang terjadi, sambil menanti semuanya jelas dan terbuka. Tapi, kapan? Entahlah.

===

Dari hal-hal di atas, sebetulnya publik (mungkin juga PDIP) mendukung KPK untuk memberantas Korupsi, namun, upaya tersebut harus dilakukan dengan prosedur yang baik, benar, dan tepat. 

Sebab pemberantasn korupsi, termasuk upaya mencari bukti-bukti, bukan dilakukan dengan cara pemaksaan dan arogansi institusi, melainkan melalui tindakan yang beradab, sesuai aturan, serta sedapat mungkin tidak mempermalukan siapa pun hingga Pengadilan memutuskan bersalah (sebagai Koruptor) atau tidak.

Memang nergeri tercinta ini, NKRI, harus bebas dari korupssi (juga kolusi dan nepotisme); dan setiap elemen bangsa harus mendukung upaya pembebasan tersebut. 

Tapi, institusi yang bertugas untuk itu, juga harus bebas dari korupsi (dan kolusi serta nepotisme). Itu berarti, KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi juga membebaskan diri atau bersih dari kolusi, nepotisme, serta intervensi politik, kuasa, dan kekuasaan dari luar.

Dengan demikian, yang terjadi adalah sosok atau institusi KPK yang kuat, bersih, berwibawa, dan berani melawan dan memberantas korupsi atau siapa pun yang melakukan korupsi. Sosok KPK seperti itulah yang diharapkan publik.

Akhir kata, untuk KPK, jangan mencuci piring dengan tangan yang masih kotor; bersihkan tanganmu, kemudian cucilah piring-piring kotor hingga bersih.

Opa Jappy | Indonesia Hari Ini

Suplemen