"Jakarta [Menuju] Kota Otopilot"

Di Commuter dari Kota Menuju Universitas Indonesia--Tiba-tiba saya ingat 'Pilot Otomatis, (Inggris: autopilot)' yaitu sistem mekanikal, elektrikal, atau hidraulik yang mampu memandu atau mengendalikan kendaraan tanpa campur tangan manusia. Biasanya pilot otomatis dihubungkan dengan pesawat terbang dan kapal laut.

Jika Pesawat atau Kapal Laut sementara bergerak dengan otopilot maka itu bermakna pilot pesawat atau nakhoda kapal sementara mengaktifkan mode otopilot, pada ketinggian atau situasi tertentu. Dengan mode itu, pilot atau pun nakhoda bisa lakukan hal lain, namun sambil memgawasi agar hal eksternal (misalnya badai, angin, gelombang) tak mengganggu arah pesawat atau kapal.

Itu tentang Pilot Otomatis; dari situ, melompat ke 'masa kemarin.' Ketika itu, ada istilah 'Negeri Auto-pilot.' Istilah yang tertuju pada masa pemerintahan 'Presiden Nganu,' yang tata kelola pemerintahannya berjalan seakan tanpa pemimpin atau pengendali. Pada masa itu, sejumlah pengamat politik menilai kelangsungan pemerintahan karena sistem yang berjalan, bukan oleh kehadiran pemimpin.

Ketika itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia 6,5 persen dinilai karena adanya gerakan dari pasar yang berjalan sendiri tanpa ada kawalan kebijakan pemerintah. Juga, pada masa itu, pemerintah dikritisi ketika harga-harga melambung karena mekanisme pasar, tetapi tidak ada langkah yang dilakukan oleh pemimpin. Pemerintahan disebut presiden, menteri, gubernur, bupati, hingga wali kota, tidak bergerak, mereka lebih memilih diam. Jadi, 'Negara Otopilot' adalah kondisi tanpa adanya kehadiran seorang pemimpin karena sistem sudah berjalan dengan otomatis; negeri yang yang berjalan sendiri secara otomatis tanpa adanya pemimpin yang mengendalikannya.

Di atas, adalah kisah 'zaman old;' pada 'zaman now,' semuanya telah berubah.

Tapi, nanti dulu. Jika NKRI sudah berubah karena 'Pilotnya' telah berganti, sebaliknya, Jakarta, Ibu Kota RI cenderung menuju 'Kota Autopilot.' Ya. Jakarta, agaknya berjalan cepat menuju Kota Otomatis. Jakarta menjadi Kota yang kelangsungan geraknya karena sistem yang telah ada sebelumnya; dan dibiarkan gerak sendiri atau malah diubah ke model yang telah usang.

'Jakarta yang Otomatis' itu, tentu tak mungkin diakui oleh Petinggi Pemda DKI. Mereka melakukan sinkronisasi anggaran agar sesuai dengan visi, misi, dan janji yang sudah disampaikan pada waktu kampanye Pilkada. Bahkan menambah anggaran sekian triliun ke program (sekali lagi, sesuai janji kampanye) OKE OCE, rumah DP nol persen, penataan kampung, KJS plus, transportasi, pasar dan pangan, sampah, tata kelola air, difabel, smart city, Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), manajemen risiko, operasional RT/RW, serta stadion, bioskop, dan budaya.

Sayangnya, tata kelola dan penataan lingkungan serta kinerja aparat Pemda yang berhubungan langsung dengan publik, justru cenderung diabaikan. Lihat saja, ini berdasar hasil pengamatan langsung yang dilakukan oleh saya, beberapa contoh;

Pada jam 10.00 pagi, sejumlah Kantor Kelurahan di Jakarta Selatan masih sepi; pegawainya entah ke mana. Juga, ada Kantor Kecamatan yang masih kosong di bagian layanan publik. Atau, pada jam kerja, sejumlah PNS Kodya yang jalan-jalan di Mall dengan seragam coklat Pemda DKI Jakarta.

Lingkungan sekitar Stasiun Kota, Tanjung Barat, Pasar Minggu, Manggarai, Juanda, Cikini, dan lain-lain kembali penuh dengan Gerobak Pedagang.

Pasar Tanah Abang, sentra tekstil terbesar di Asia Tenggara, semakin semrawut, macet, dan nyaris tak ada cela untuk pejalan kaki. Termasuk, di trotoar jalan-jalan protokol, kini boleh menjadi tempat Pedagang Kaki Lima. Wilayah sekitar pasar-pasar tradisional di Jakarta, kembali tak teratur.

Kembali maraknya tukang parkir tak berseragam Pemda DKI di ruas-ruas jalan besar atau pun area pasar dan trotoar. Sementara, trotoar pun kembali menjadi lalu lalang orang dan kendaraan roda dua.

Lebih parah lagi yaitu, kali atau sungai. Mulai dari sungai-sungai dan Pintu (Pengendali) Air sekitar Srengseng Sawah, Lenteng Agung, Jati Padang, Manggarai, Menteng, sampai Sunter dan Tg Priuk kembali menjadi 'bak sampah.' Bahkan, ketika ramai banjir melanda Jakarta, Om Gubernur pun berkata,"Bapa Ibu berusaha agar megatasi banjir;" Awasi selama 24 jam.

Nah ...

Lalu, di dan ke mana Pilot dan Co Pilot DKI Jakarta? Mereka mungkin lagi asyik mengurus yang lain, dan membiarkan "Kapal Besar" yang bernama DKI Jakarta berlayar dengan dan secara otomatis.  Dengan itu, mereka leluasa mengkritisi Presiden dan kebijakan Gubernur dan Wagub yang lama, sekaligus komentar tentang recana remisi kepada Basuki Tj Purnama.

Prihatin

Opa Jappy

Klik Artikel Terkait

JANGAN MENANGIS JAKARTA

Program 100 hari Anies Baswesdan - Sandi Unoyang saya himpun dari berbagai Media Nasional

Kelompok Kegiatan Pertama:

Melakukan rekonsiliasi berbagai golongan warga Jakarta Pasca Pilkada 2017 untuk memastikan lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang kondusif.

1. Silaturahmi dengan seluruh mantan gubernur dan wakil gubernur, tokoh-tokoh yang mewakili semua golongan dan pimpinan partai politik.
2. Membentuk forum gubernur dan wakil gubernur DKI sebagai wadah komunikasi yang berkelanjutan.
3. Mengefektifkan forum kerukunan umat beragama di Jakarta.
4. Menjadikan Balai Kota sebagai rumah rembug warga dengan mengadakan kegiatan 'Gubernur/Wakil Gubernur Mendengar'.
5. Memulai pertemuan kota (townhall meeting) per kecamatan sejak minggu pertama menjabat.

Kelompok Kegiatan Kedua.

Fokus pada langkah-langkah awal dalam memenuhi program kerja prioritas.

1. Lapangan kerja. Untuk menciptakan wirausaha dan menciptakan lapangan kerja.
2. Pendidikan. Untuk mewujudkan pendidikan yang tuntas dan berkualitas untuk semua.
3. Biaya hidup yang lebih berkualitas, meliputi program mengenai bahan pangan pokok, hunian dan transportasi.

Kelompok Kegiatan Keiga. 

Mengkonsolidasi birokrasi pemerintah DKI.

1. Komunikasi dengan semua tingkatan birokrasi Pemda DKI agar tercipta semangat kerja yang positif dan saling menghargai.
2. Menciptakan iklim kerja birokrasi yang lebih sehat, manusiawi dan produktif.
3. Pembahasan RAPBD 2018 dan rancangan RPJMD 2018-2022.
4. Sinergitas birokrasi dan pemerintahan provinsi dengan berbagai elemen civil society untuk membangun paradigma 'pembangunan berbasis gerakan'.
5. Implementasikan open government dengan pengelolaan sumber pembiayaan anggaran secara transparan dan akuntabel, dimulai dengan menghindari manajemen keuangan non-bujeter.
6. Menerbitkan peraturan gubernur sebagai landasan implementasi program prioritas.

Sayangnya, belum ada tanda-tanda pelaksanaannya. Jadi, untuk warga DKI Jakarta sabarlah dan jangan menangis; ingat pesan Gubernur, "Saya selalu mengatakan, solusi itu bukan dari gubernur tapi dari duduk semua berdoa minta Allah tidak turunkan hujan;" mungkin saja termasuk solusi untuk Jakarta yang (kembali) tak beres, yaitu doa.