Salah satu figur politik yang digadang-gadang sebagai seorang pemimpin ideal saat ini adalah presiden ketujuh Republik Indonesia. Joko Widodo yang merupakan orang nomor satu di negeri ini memiliki gaya dan pendekatan kepemimpinan yang khas dan berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya. Gaya kepemimpinannya yang merakyat disukai oleh banyak kalangan.
Kepemimpinan Jokowi dikenal oleh masyarakat sebagai blusukan. Tanpa diduga dan tanpa terjadwal pula, kerap kali ia menghampiri masyarakat dan pejabat pemerintahan yang ada dibawahnya. Hasilnya, ia bisa melihat kondisi yang lebih spontan. Karena itu pula ia bisa lebih dekat dengan rakyat. Kebiasaan blusukan ini juga dibawa ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta. Hingga kini saat menjadi sebagai presiden, kebiasaan itu pula dibawanya.
Selain gaya blusukan, kebijakan-kebijakan yang telah dibuatnya sebagai seorang kepala negara sekaligus kepala pemerintahan juga sangat pro rakyat. Dalam masa pandemi, melalui kebijakan-kebijakannya, masyarakat tetap dapat menikmati kesejahteraan meskipun dihimpit oleh masalah-masalah mendesak yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.
Dalam suatu konferensi pers yang diselenggarakan di Istana Negara, Ucap Moeldoko, selaku dewan staf kepresidenan, “Jumlah kasus di Indonesia masih jauh lebih sedikit dibandingkan Amerika.” Moeldoko menambahkan bahwa kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia juga tidak sedalam Amerika yang mencapai -9,1%.[2] Kabar ini tentunya sangat membanggakan masyarakat dan menjadi kekuatan Jokowi untuk meligitimasi kekuasaannya sebagai presiden.
Kebanggaan terhadap pemimpinnya ini tentunya tidak dirasakan oleh segenap warga masyarakat Indonesia. Di antara semua orang yang menyukai dan mencintai caranya memimpin, masih ada saja yang membenci, iri, nyinyir, dan bahkan hendak mempolisikannya. Lawan-lawan politik orang nomor satu di Indonesia ini terkadang mempersulit gaya kepemipinannya yang merakyat.
Melansir sebuah berita yang dimuat di Kompas.com, pendiri lembaga Kedai Kopi, Hendri Satrio mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo sulit mengambil kebijakan yang berpihak pada rakyat karena formasi menteri pada Kabinet Kerja Jilid II yang lebih banyak diisi kalangan partai politik dinilai mempersulit kinerja presiden kita ini.[3] Jika tidak ada tindakan tegas yang dilakukan oleh sang presiden untuk melawan kepentingan-kepentingan lain yang ditawarkan figur-figur politik lain dalam kabinetnya, maka orientasi kerakyatan akan semakin terancam.
Pemimpin Ideal dalam Pemikiran Machiavelli
Salah satu tokoh politik sekaligus pemikir di masa lalu yang tergolong kontroversial adalah Niccolo Machiavelli. Pemikiran seorang tokoh asal Italia ini tentang politik banyak ditanggapi dengan sikap pro maupun kontra.
Di pihak kontra, pemikirannya sering dinilai sebagai politik berwatak setan. Nama Machiavellian sering dikonotasikan kepada gambaran seorang negarawan, politisi, atau kawan yang hanya mementingkan diri sendiri, licik, munafik, tidak jujur, pembohong, pengecut dan immoral.
Dalam bahasa yang mashur, Machivellian sering dipahami sebagai “orang yang menghalalkan segala cara guna merealisasikan kepentingannya.” Buku-buku karya Machiavelli kadang dikatakan sebagai buku pedoman wajib bagi para diktator. Tak heran jika Bertrand Russel dalam bukunya The History of Western Philosopy mengatakan, “Filsafat politik Machiavelli lebih tepatnya merupakan filsafat politik para gangster.”[4]
Seorang pemimpin ideal haruslah menjadi seorang pemimpin yang menghalalkan segala cara demi keamanan, kesejahteraan, dan kebahagiaan rakyatnya. Hal itulah yang Machiavelli konsepkan dalam bukunya yang berjudul “Il Principe” atau “Sang Pangeran”. Namun ternyata, buku dan konsepnya ini mendapat banyak cercaan dan kutukan dari banyak pihak.
