Guru-guru di sekolah swasta pun tak luput dari imbas. Banyak dari mereka hanya menerima honor di bawah upah minimum regional (UMR), dan bahkan ada yang rela mengajar tanpa bayaran demi mempertahankan sekolah tempat mereka mengabdi.
Bertahan atau Gulung Tikar?
Beberapa sekolah swasta memilih bertahan dengan segala cara---mengurangi jumlah guru, menyatukan kelas dari jenjang berbeda, hingga memindahkan kegiatan belajar ke rumah pengurus sekolah. Di daerah pinggiran kota dan desa, kondisi ini sangat nyata. Ruang kelas yang sempit, peralatan belajar yang minim, dan guru yang merangkap tugas administrasi menjadi potret keseharian.
Namun tidak sedikit yang akhirnya terpaksa menutup operasional secara permanen. Data dari sejumlah asosiasi sekolah swasta menunjukkan tren penurunan jumlah sekolah swasta kecil dalam lima tahun terakhir. Penutupan sekolah swasta kecil tidak hanya berdampak pada tenaga pendidik yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga pada para siswa yang kehilangan akses pendidikan dekat rumah. Dalam banyak kasus, siswa yang terdampak akhirnya harus menempuh perjalanan jauh ke sekolah negeri atau bahkan putus sekolah.
Ini tentu berseberangan dengan semangat pemerataan pendidikan yang selama ini digaungkan oleh pemerintah. Kehadiran sekolah swasta seharusnya dilihat sebagai mitra strategis dalam membangun kualitas pendidikan nasional, bukan sebagai saingan sekolah negeri.
Butuh Perhatian Serius
Jika tren ini dibiarkan, maka akan terjadi ketimpangan yang semakin besar antara sekolah negeri yang menerima BOS dengan sekolah swasta yang kesulitan dana. Pemerintah perlu membuka ruang kebijakan yang lebih inklusif dan progresif, seperti skema BOS afirmatif untuk sekolah swasta kecil yang melayani keluarga miskin atau insentif pajak dan subsidi bagi lembaga pendidikan non-profit. Selain itu, pelatihan teknis terkait pengisian Dapodik, pendampingan manajemen sekolah, hingga kemudahan akses informasi tentang program pemerintah harus diperluas ke sekolah swasta kecil, terutama di daerah tertinggal dan pinggiran.
Pendidikan adalah tanggung jawab bersama, dan peran sekolah swasta seharusnya tidak dipandang sebelah mata. Keberlangsungan mereka penting demi menjamin akses pendidikan yang merata, beragam, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
Kesimpulan
Tanpa dana BOS, sekolah swasta kecil menghadapi ujian eksistensi yang berat. Untuk bertahan, mereka membutuhkan dukungan---baik dari negara, masyarakat, dunia usaha, maupun komunitas lokal. Pemerintah perlu memperlakukan sekolah swasta sebagai bagian dari solusi, bukan hanya sebagai pelengkap.
Jika tidak ada langkah nyata untuk menyelamatkan mereka, kita semua akan kehilangan salah satu pilar penting dalam pendidikan nasional: sekolah yang tumbuh dari akar masyarakat, oleh dan untuk rakyat. Demikianlah kisah Omjay kali ini tentang nasib sekolah swasta tanpa dana BOS: Bisakah Bertahan?
