Melawan Kecurangan Situng KPU?

Ya, beda pilgub DKI beda juga pemilu nasional, meskipun kubu yang bertarung hampir sama dengan kubu yang bertarung di pilgub DKI. Mungkin karena kubu pemenangnya memang beda, ditambah lagi, sebelum proses pencoblosan dimulai, isu kecurangan dan ketidaknetralan memang sudah dihembuskan. Ini mungkin yang membuat para petugas KPPS menjadi ekstra hati-hati, sebab mereka sadar ada begitu banyak mata yang mengawasi mereka. 

Kehati-hatian ini juga nampak di sekitaran TPS. Masyarakat yang komplain langsung dikerumuni orang-orang, dan semua berlomba memberi bantuan penjelasan. Semua tentu berharap agar pemilu berjalan lancar dan tak perlu konflik berkepanjangan.

Nyatanya, fakta berbicara lain. Ketegangan kian terasa justru ketika KPU mulai mempublikasikan hasil rekapitulasi suara melalui sistem perhitungan suara (situng) KPU secara online (daring).

KPU berkali-kali mengingatkan bahwa situng bukanlah hasil final, tetapi hanya sebagai bagian dari alat kontrol masyarakat agar proses rekapitulasi dapat dilangsungkan setransparan mungkin. 

Melalui situng, masyarakat bisa memantau langsung perolehan suara dari masing-masing TPS hingga rekapitulasi akhir nantinya di tingkat nasional. Jika masyarakat menemukan kesalahan input data, maka masyarakat bisa langsung mengajukan keberatan kepada KPU melalui media-media yang disediakan.

Sayangnya, banyak orang lebih fokus pada angka akhir dan malas untuk mengecek detail sampai ke TPS-TPS. Minimal TPS tempat ia mencoblos. Tugas untuk mengecek sampai sedetail-detailnya diserahkan kepada relawan TKN dan BPN, bahkan mereka menyiapkan tim IT khusus untuk terus memantau detail rekapitulasi suara di situng KPU.

Banyak kesalahan input data ditemukan. Saya kira hal itu wajar saja, mengingat ada 809.497 TPS dalam pemilu kali ini. Pada pemilu lima tahun lalu, di tempat saya mencoblos hanya ada satu TPS, tapi tahun ini, sudah terbagi menjadi tiga TPS. Belum lagi jika dikalikan dengan jumlah surat suara yang ada dikali lima (Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota). Ditambah lagi, tenggat waktu yang harus dikejar oleh KPU. Tapi, untunglah KPU mengunggah juga hasil scan (pindai) formulir C-1, sehingga masyarakat punya akses untuk membandingkan data yang ada.

Masalahnya adalah ketika kesalahan input diidentikkan dengan kecurangan. Setiap kali ditemukan kesalahan, maka langsung dicap sebagai sebuah kecurangan. Di sinilah letak kekonyolannya!

Bayangkan Anda mengikuti sebuah perlombaan, lalu sebelum juri memutuskan siapa pemenangnya, maka juri mengumumkan dulu daftar nilai yang dicapai oleh masing-masing tim. Dalam pengumuman itu terdapat catatan, "jika terdapat kekeliruan penilaian, mohon sampaikan kepada para juri untuk bisa diperbaiki sebelum pengumuman pemenang". 

Saya pikir, juri semacam ini adalah juri yang paling jujur dan terbuka. Lantas, jika ada peserta yang langsung protes terjadi kecurangan hanya karena salah tulis nilai, bukankah itu sebuah kekonyolan? Akan lebih bijak jika ia menyampaikan langsung temuannya kepada para juri, dan jika juri tidak memperbaiki, barulah itu bisa diindikasikan adanya kecurangan. 

Ingat! Indikasi belum bisa divonis sebagai bentuk kecurangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "indikasi" adalah "tanda-tanda yang menarik perhatian; atau petunjuk", semacam gejala penyakit dalam kedokteran.