Indonesia merupakan salah satu negara pendiri Gerakan Non-Blok dan selalu memegang prinsip tidak campur tangan dalam rivalitas kekuatan besar, hanya fokus pada pencapaian perdamaian dunia dan keadilan sosial. Indonesia mencoba menjadi penengah perdamaian antara Rusia dan Ukraina selama kepemimpinan G20 tahun 2022. Oleh karena itu, bergabung dengan BRICS hanya akan menjadikan Indonesia dalam situasi yang rumit. Selain itu, jika Indonesia bergabung dengan BRICS, Barat kemungkinan besar akan melihatnya sebagai isyarat dukungan terhadap Rusia dan Cina, yang dapat memengaruhi hubungan diplomatik Indonesia dengan AS dan negara-negara Barat lainnya.
- Menjaga Kebijakan Luar Negeri yang Bebas Aktif
Sejak awal, Indonesia selalu menjunjung tinggi prinsip non-blok dan bebas aktif. Artinya, Indonesia tidak memihak kekuatan besar mana pun dan tidak terikat pada pakta militer apa pun. Indonesia juga merupakan salah satu negara pelopor Gerakan Non-Blok yang selalu mengupayakan perdamaian dunia dan keadilan sosial.
Bergabung dengan BRICS yang semakin dipandang sebagai alat geopolitik China dan Rusia, bisa bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut.
- Keraguan terhadap Manfaat Ekonomi
Pemerintah Indonesia sendiri masih belum yakin dengan keuntungan ekonomi yang bisa diperoleh dari keanggotaan BRICS. Indonesia sudah memiliki hubungan ekonomi yang erat dengan China, mitra dagang terbesar dan investor utama.
Ekonom Indonesia juga tidak menganggap New Development Bank milik BRICS sebagai pilihan yang menarik untuk membiayai kebutuhan investasi Indonesia. Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi disebut-sebut menentang keanggotaan BRICS dan mungkin lebih percaya pada lembaga keuangan yang didominasi Barat.
- Tidak Menghambat Keinginan Indonesia Menjadi Anggota The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
Indonesia saat ini bercita-cita menjadi anggota ketiga OECD dari Asia. Meskipun prosesnya panjang dan perkembangan Indonesia masih jauh tertinggal dari Korea Selatan saat diterima, tidak bergabung dengan BRICS bisa digunakan sebagai leverage untuk mempercepat keanggotaan OECD.
Keputusan Indonesia untuk tidak bergabung dengan BRICS menunjukkan bahwa negara ini memilih jalur yang praktis dalam hubungan luar negerinya, sesuai dengan ide dasar doktrin bebas aktif yang dicanangkan oleh pendiri bangsa, Mohammad Hatta. Dengan kata lain, Indonesia ingin tetap fleksibel dan mandiri dalam menjalani hubungan dengan negara-negara lain di tengah ketidakpastian politik global. Keputusan ini diambil untuk menjaga keseimbangan dan kemampuan adaptasi Indonesia di kancah internasional.
Bebas aktif, sebagai pedoman kebijakan luar negeri Indonesia, menekankan pentingnya mandiri dalam membuat keputusan dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan di dunia internasional. Keputusan ini juga mencerminkan pertimbangan terhadap hubungan bilateral dengan negara-negara di luar kelompok BRICS. Dalam menghadapi ketidakpastian global, Indonesia memilih untuk tetap setia pada prinsip-prinsip yang telah terbukti efektif dalam menjaga kepentingan nasionalnya. Dengan demikian, keputusan untuk tidak bergabung dengan BRICS menguatkan posisi Indonesia sebagai negara yang cerdas dan fokus pada kepentingan nasional di kancah dunia.
Daftar pustaka
Rueland, J., & Rueland, J. (2023, October 25). Why Indonesia chose autonomy over BRICS membership | East Asia Forum. East Asia Forum. https://www.eastasiaforum.org/2023/10/25/why-indonesia-chose-autonomy-over-brics-membership/
Rachman, A. A. (2023, September 2). Commentary: Jokowi is right not to join BRICS for now - but the alliance is still important for Indonesia. CNA. https://www.channelnewsasia.com/commentary/indonesia-brics-alliance-expand-diplomatic-relations-us-china-russia-3739771
