Indonesia Resesi? Terima Kasih, Sri Mulyani!

. 

Ancaman resesi yang semula dibantah pemerintah Indonesia kini telah menjelma nyata.

Indonesia resmi mengalami resesi mulai akhir September 2020. Demikian yang diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers virtual bertajuk APBN Kita pada Selasa, 22 September 2020, yang diberitakan oleh Bisnis.com.

"Yang terbaru per September 2020 ini minus 2,9 persen hingga minus 1,0 persen. Negative territory pada kuartal III ini akan berlangsung di kuartal keempat...Perbaikan aktivitas ekonomi masih tertahan membuat investasi masih wait and see," ujar Menteri Keuangan Terbaik Asia pada 2006 tersebut.

Menurut SMI (inisial Sri Mulyani Indrawati yang kelahiran Bandar Lampung tersebut), resesi, atau yang diistilahkannya sebagai negative territory atau kondisi minus, dipicu oleh kinerja konsumsi rumah tangga, ekspor dan investasi yang tertekan.

Sementara itu konsumsi pemerintah di kuartal ketiga mengalami kondisi sangat positif hingga 17 persen karena akselerasi belanja yang luar biasa. Hal tersebut didorong oleh kebijakan belanja atau ekspansi pemerintah.

Selepas pengumuman pemerintah tersebut, para pengamat ekonomi gencar menganjurkan masyarakat agar mengelola keuangan dengan bijak, lebih banyak menabung, memangkas pengeluaran tak perlu, menyiapkan dana darurat, dan mencari sumber pemasukan alternatif guna tetap bertahan selama masa resesi.

Resesi memang tampak dan terdengar menyeramkan.  Namun, apa pun itu, kita patut berterima kasih kepada Bu Menteri Sri Mulyani Indrawati.

Mengapa?

Baca Juga: Pembelajaran Daring (Sudah) Memakan Korban, Mau Tunggu Apalagi? 

Dua alasan berterima kasih kepada Sri Mulyani Indrawati

Alasan pertama adalah kejujuran dan keberanian Menkeu Sri Mulyani untuk mengakui fakta zona negatif atau kondisi minus atau resesi perekonomian Indonesia tersebut.

Kendati sebagian kalangan menilai pengumuman tersebut terlambat dibandingkan negara-negara lain, seperti Singapura, Malaysia atau Selandia Baru dan Australia yang telah lebih dulu mengakui kondisi resesi di negara masing-masing, bagaimana pun, kejujuran pemerintahan Jokowi yang diwakili Menkeu Sri Mulyani tetap patut diapresiasi. Bukankah lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali?

Dalam kapasitasnya sebagai anak buah presiden, yang mewakili atasannya, menyampaikan suatu berita pahit tentu butuh keberanian dan ketangguhan tersendiri dari seorang SMI. Terlebih lagi yang disampaikan adalah suatu hal yang sensitif di tengah kondisi pandemi COVID 19 saat ini.

Di beberapa negara, pengumuman resesi dan kondisi kesulitan ekonomi lantas diikuti dengan pengunduran diri sang menteri terkait berkenaan dengan tanggung jawab morilnya.

Namun, lain ladang lain ilalang.

Di Indonesia, budayanya berbeda. Budaya pertanggungjawaban tidak selalu diekspresikan dengan mengundurkan diri.

Dalam beberapa hal, mengundurkan diri dari jabatan yang tengah diterpa masalah, bahkan ada kalanya disebut "lari dari medan pertempuran", tinggal glanggang colong playu. Tampaknya demikian juga dengan konteks jabatan Menkeu Sri Mulyani.

Dan, sejak ditunjuk sebagai Menkeu di era SBY (2005-2010) dan di era Jokowi (sejak 2016), SMI, yang juga mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia, telah menunjukkan ketangguhannya dengan berdiri terdepan, bahkan terkesan pasang badan melindungi para atasan. Sebut saja, dalam kasus korupsi pajak Gayus Tambunan, kasus megakorupsi Bank Century dan dugaan kasus korupsi jumbo BUMN Asuransi Jiwasraya.

Termasuk juga dalam pengumuman kondisi resesi Indonesia yang, di negara-negara lain, biasanya diumumkan langsung oleh para kepala negara atau kepala pemerintahan.

Alasan kedua adalah dedikasi dan konsistensi seorang SMI dalam perbaikan perekonomian Indonesia. Rekam jejaknya telah secara tegas membuktikan hal tersebut.

Sejak masih wara-wiri di berbagai forum sebagai salah satu pengamat ekonomi terkemuka Indonesia, ketika masih menjadi staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, terutama ketika krisis moneter 1998, SMI banyak berkontribusi terhadap perbaikan perekonomian Indonesia.

Saat berada di luar pemerintahan, kritik-kritik tajam dan argumentatif yang dilancarkannya terhadap sistem perekonomian Indonesia cukup menggetarkan dan memberikan pencerahan publik.

Dan ketangguhan SMI ketika berdebat di berbagai forum dengan pelbagai lawan debat, termasuk di kabinet, tetap terlihat, dan tidak lantas melembek ketika berada dalam sistem pemerintahan.

Di samping itu, ketika SMI memilih masuk pemerintahan sebagai teknokrat di era SBY pada 2005, ia konsisten mengimplementasikan ide-idenya tersebut.

Alhasil, pada 2006, SMI sukses menyabet penghargaan Euromoney Finance Minister of the Year dari majalah Euromoney. Dan, selama masa jabatannya pada tahun 2007, Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,6%, yang merupakan indeks tertinggi sejak krisis finansial di Asia pada tahun 1997 atau sebelum runtuhnya Orde Baru pada 1998.

SMI juga pernah dinobatkan sebagai wanita paling berpengaruh ke-2 di Indonesia versi majalah Globe Asia pada 2007, Asia's Finance Minister of The Year pada 2007 dan 2008 versi majalah Emerging Markets, serta menduduki urutan ke-23 dan ke-38 wanita paling berpengaruh di dunia versi majalah Forbes masing-masing pada 2008 dan 2014.

Dan puncaknya pada 2018, SMI mendapat kusala Menteri Terbaik di Dunia (Best Minister Award) dalam acara World Government Summit di Uni Emirat Arab (UEA).

Kuda hitam pilpres 2024?

Tak heran, dengan kualifikasi dan rekam jejak cemerlang tersebut, alumnus FE-UI dan doktor ekonomi lulusan University of lllinois Urbana-Champaign, Amerika, tersebut, pernah diusung oleh sekelompok aktivis independen, yang tergabung dalam Solidaritas Masyarakat Indonesia untuk Keadilan (SMI-Keadilan), seperti Rocky Gerung, Rahman Tolleng, Fikri Jufri, dan Todung Mulya Lubis, sebagai calon presiden pada pemilihan presiden 2014 melalui kendaraan politik Partai SRI (Serikat Rakyat Independen) yang didirikan pada 2011.

Rocky Gerung dkk dalam konferensi pers Partai SRI/Foto: liputan6.com

Sayangnya partai gurem yang dipelopori oleh sebagian aktivis sosialis tersebut kandas di tahap verifikasi dan gagal berlaga di pemilu legislatif 2014, yang dengan demikian batal mengusung Sri Mulyani sebagai capres. Sri Mulyani sendiri diketahui berafiliasi independen dan tidak terkait dengan partai politik mana pun.

Namun, keikutsertaan SMI  sebagai anggota dewan pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada pilpres 2019 silam cukup mencengangkan.

Kendati banyak menteri sejawat yang juga terjun dalam TKN Jokmar, keberadaan SMI dalam kancah pertarungan pilpres jelas merupakan warna tersendiri.

Karena di era SBY, meskipun menjabat menteri dalam periode 2005 sampai 2010, SMI memilih tidak terlibat dalam pertarungan pilpres 2009 maupun terlibat aktif dalam politik kepartaian. Bahkan termasuk dalam kiprah Partai SRI, yang mengusungnya sebagai ikon partai dan capres, sekalipun.

Terkait aktivitas Partai SRI saat itu, SMI memilih tidak berkomentar, dan terkesan lebih membiarkan rekan-rekan aktivis yang mengusungnya saat itu untuk lebih banyak bersuara mewakili dirinya.

Tak ayal, dengan keterlibatan SMI sebagai anggota TKN, memunculkan banyak dugaan: Apakah itu langkah persiapan SMI berlaga di pilpres 2024 selepas turunnya Jokowi? Apakah SMI merupakan "puteri mahkota" yang tengah dipersiapkan Jokowi?

Terlebih lagi para "menteri potensial", seperti Anies Baswedan dan Susi Pujiastuti, telah terpental dari lingkar Istana, baik karena dugaan isu "matahari kembar" maupun isu "persaingan kubu internal Istana"

Dugaan dan tafsir politis tersebut turut meramaikan bursa pilpres 2024 yang sebelumnya sudah diramaikan dengan ramalan majunya Ridwan Kamil dan Ganjar Pranowo sebagai para "putera mahkota" kubu Jokowi guna menandingi Anies Baswedan yang diprediksi bakal maju sebagai capres dari kubu seberang pada pilpres 2024.

Tampilnya SMI yang diperkirakan sebagai "kuda hitam" cukup beralasan dan menggembirakan bagi dinamika demokrasi bangsa. Sama seperti bakal "kuda hitam" lainnya seperti Tri Rismaharini dan Mahfud MD, peluang SMI tetap sama dan merupakan hal yang sah-sah saja berdasarkan konstitusi dan langgam politik di negeri ini.

Jika, pada pilpres 2014, langkah SMI harus kandas di tahap terlalu dini dengan rontoknya Partai SRI yang berniat mengusungnya, bukan tak mustahil takdir nasibnya akan lebih baik pada pilpres 2024.

Rentang waktu satu dasawarsa tentulah cukup bagi seorang Sri Mulyani untuk menyiapkan diri, entah secara terang-terangan maupun secara klandestin melalui kekuatan jejaring profesi dan sosial politik yang dimilikinya.

Terlebih lagi, seandainya Sri Mulyani dalam posisinya sebagai Menkeu saat ini berhasil membawa Indonesia melewati resesi di tengah pandemi COVID 19 belakangan ini, tentulah bintangnya akan cerah.

Sudah barang tentu hal tersebut akan menjadi modal besar dalam kalkulasi sosial politik sekaligus mempertebal amunisi kepercayaan dirinya dan kepercayaan publik (serta kalangan politisi dan pemodal) baginya untuk melangkah maju sebagai salah satu kandidat pemimpin negeri ini.

Apa pun itu, mari kita tunggu saja.

Jakarta, 26 September 2020

Referensi:

1. bisnis.com

2. cnbcindonesia

Baca Juga: Tampil di Google Doodle, Benarkah Benyamin Sueb Betawi Asli?