Sikap Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) sebagai CSO dalam Kasus Pelanggaran HAM di Intan Jaya, Papua

Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Intan Jaya, Papua, menjadi persoalan serius yang memperlihatkan situasi konflik berkepanjangan yang tidak hanya dalam dunia politik, tetapi juga ekonomi. Dalam situasi ini, peran organisasi masyarakat sipil (CSO) menjadi sangat penting, terutama dalam membela kepentingan masyarakat sipil dan mendorong tanggung jawab negara. Salah satu aktor dalam upaya tersebut adalah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) merupakan organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang bantuan hukum, pembelaan hak asasi manusia, dan keadilan sosial di Indonesia yang didirikan sejak tahun 1970. Dalam kasus ini, YLBHI berperan sebagai pengawas, penyeimbang, dan mengadvokasi masyarakat yang melibatkan negara, korporasi dan militer papua.

Latar Belakang Konfik dan Kekerasan HAM di Intan Jaya

Kabupaten Intan Jaya terletak di wilayah Pegunungan Tengah Papua, yang selama beberapa tahun terakhir menjadi pusat konflik bersenjata antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Namun, operasi militer yang masif justru memperburuk situasi karena sering kali dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas dan berdampak langsung pada masyarakat sipil. Dalam hal ini Satgas Gabungan TNI Koops Habema bentukan KOGABWILHAN III diduga melakukan tindak pidana pelanggaran HAM berat. YLBHI menyatakan bahwa tindakan Satgas TNI Koops Habema dalam insiden ini berpotensi melanggar Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang mendefinisikan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai perbuatan dalam serangan meluas atau sistematik yang ditujukan kepada penduduk sipil.

Salah satu temuan penting dalam laporan YLBHI dan jaringan CSO lainnya adalah adanya keterkaitan antara pengerahan militer dan kepentingan bisnis pertambangan. Intan Jaya merupakan lokasi Blok Wabu, sebuah wilayah yang memiliki cadangan emas dalam jumlah besar dan semula berada di bawah konsesi PT Freeport Indonesia. Kini wilayah tersebut direncanakan untuk dikelola oleh PT ANTAM, anak usaha dari MIND ID (Holding BUMN Tambang).

Beberapa perusahaan lain seperti PT Madinah Qurrata 'Ain juga disebut dalam laporan karena kedekatannya dengan pos-pos militer. Bahkan ditemukan bahwa sejumlah purnawirawan dan tokoh militer aktif duduk sebagai komisaris dan pemegang saham di perusahaan tambang tersebut. Hal ini menguatkan dugaan bahwa proyek-proyek ekonomi di Papua berjalan seiring dengan militerisasi, dan justru memperparah kondisi sosial masyarakat adat yang tinggal di wilayah tersebut.

Proyek ini memicu kecurigaan dan penolakan dari masyarakat adat karena berlangsung tanpa keterlibatan mereka secara sah dan berisiko menggusur ruang hidup mereka. Ketimpangan ekonomi, diskriminasi,marjinalisasi orang Papua, dan pendekatan militeristik menjadi faktor utama yang memperparah konflik di Papua. Pemerintah dinilai gagal dalam membangun kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan. Manajemen Konflik yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dinilai masih belum memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat Papua, sehingga konflik akhirnya belum terselesaikan dan meluas ke aspek lain.

Berbagai insiden kekerasan dilaporkan, termasuk penembakan terhadap warga sipil, pendeta, guru jemaat, dan bahkan anak-anak. BBC Indonesia melaporkan bahwa sedikitnya 12 orang menjadi korban, termasuk kepala desa, dan terdapat tujuh lainnya yang masih belum dievakuasi. Selain itu pelanggaran HAM di Papua bukan hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga terjadi penyiksaan, penculikan, dan pemindahan paksa penduduk yang dilakukan aparat negara selama operasi militer. Banyak dari pelanggaran ini tidak pernah ditindak secara hukum secara adil. 

YLBHI mengkritik keras praktik militer yang menggunakan rumah warga, gereja, bahkan sekolah sebagai pos militer, yang mengakibatkan warga kehilangan ruang hidup dan kebebasan.  Keberadaan aparat bersenjata di wilayah sipil menciptakan ketakutan serta membuat warga sipil mudah dicurigai sebagai simpatisan OPM, serta memicu pengungsian. Koalisi sipil mencatat bahwa lebih dari 1.200 warga di Intan Jaya telah mengungsi, sebagian besar perempuan dan anak-anak, akibat ketakutan menjadi korban salah sasaran dari baku tembak. YLBHI melihat ini sebagai tindakan represif dan intimidatif, yang bukan hanya melanggar hak-hak sipil dan politik, tetapi juga menutup ruang partisipasi masyarakat adat dalam menentukan nasib wilayahnya sendiri.

Menurut laporan Tempo, Juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, menuding TNI "merekayasa identitas korban tewas di Intan Jaya" sebagai upaya menutupi pelanggaran HAM yang dilakukan aparat. Tuduhan ini menambah dimensi baru pada konflik, yakni manipulasi fakta dan upaya kontrol narasi oleh negara.

YLBHI sebagai Pengawas HAM

Dalam situasi ini, YLBHI menjalankan fungsi sebagai pengawas yang melakukan investigasi, mengumpulkan data, dan mengadvokasi kasus-kasus pelanggaran dari sudut hukum dan HAM. YLBHI  mendorong transparansi informasi publik, mengkritisi kebijakan militerisasi tanpa dasar hukum yang sah (ilegal), serta mengangkat suara warga sipil yang selama ini dibungkam. Salah satu sikap tegas yang diambil YLBHI adalah menuntut agar setiap operasi militer di Papua dilaksanakan berdasarkan hukum, termasuk mendapatkan persetujuan DPR sebagaimana diatur dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Tanpa dasar hukum yang sah, pengerahan militer di Papua dapat dikategorikan sebagai tindakan ilegal.

Sebagai organisasi HAM, YLBHI menjalankan fungsi pengawasan terhadap praktik kekerasan aparat, pelanggaran HAM, dan pelanggaran terhadap prinsip hukum humaniter. Mereka mendesak agar operasi militer di Papua tunduk pada prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Dalam kasus pembunuhan Apinus, Luther, dan Pendeta Yeremia Zanambani pada 2020, YLBHI ikut mendorong Komnas HAM melakukan investigasi, yang kemudian menyimpulkan bahwa pelaku pembunuhan adalah anggota militer. Namun, proses hukum yang dijalankan hanya menghasilkan vonis ringan, yang menunjukkan lemahnya sistem peradilan militer dalam memberikan keadilan.

Meski YLBHI telah aktif melakukan pengawasan dan pendampingan hukum, kenyataannya sistem hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam menuntaskan pelanggaran HAM di Papua. Hingga tahun 2022, masih terdapat banyak kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan di Papua. Alih-alih akan menjadikan Papua menjadi aman, tetapi jumlah korban di Papua terus meningkat baik warga sipil maupun aparat keamanan.

YLBHI berperan sebagai penyeimbang terhadap pasar 

Selain sebagai pengawas HAM, YLBHI juga mengadvokasi hak masyarakat adat dan menolak praktik perampasan tanah atas nama investasi. Mereka menekankan pentingnya prinsip FPIC (Free, Prior, and Informed Consent) dalam proyek-proyek ekstraktif, yang sering kali diabaikan oleh perusahaan. Dalam hal ini, YLBHI juga berfungsi sebagai pengawas independen, mengungkap pelanggaran korporasi dan mendorong regulasi yang menghormati HAM. Selain itu, YLBHI secara aktif mendorong agar korporasi bertanggung jawab atas dampak sosial-lingkungan yang ditimbulkan oleh proyek mereka, serta menolak pembenaran kekerasan atas nama keamanan investasi. Dengan demikian, YLBHI berperan penting dalam menantang dominasi ekonomi pasar yang eksploitatif, dan mendorong model pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Sikap dan Tuntutan YLBHI

Melalui siaran pers resminya, YLBHI menyampaikan beberapa tuntutan yang menjadi bentuk sikap kritis terhadap negara:

1. Presiden Republik Indonesia diminta mencabut UU No. 3 Tahun 2025 karena membuka ruang operasi militer yang melahirkan dugaan pelanggaran HAM berat.

2. Menteri Hukum dan HAM didesak mencari alternatif resolusi politik dan dialog untuk menyelesaikan konflik di Papua.

3. Komnas HAM diminta segera membentuk tim investigasi atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan di Intan Jaya.

4. Panglima TNI segera perintahkan Kogabwilhan III untuk memfasilitasi Komnas HAM RI agar dapat menyelidiki Anggota Satgas Gabungan TNI Koops Operasi Habema di Intan Jaya atas dugaan tindakan pidana pelanggaran HAM berat dalam bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan.

Referensi

BBC News Indonesia. (2025, Juni). Kontak senjata terulang di Intan Jaya Papua, warga sipil jadi korban. BBC News Indonesia. Diakses pada 5 Juli 2025, dari https://www.bbc.com/indonesia/articles/c20x9z0ng49o  

Chandra, F. K., Niklas, H., Haikal, M., & Ocktavia, S. (2022). Analisis Konflik HAM Yang Terjadi di Papua. Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora, 1(1), 62-77.  Retrieved from http://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/41

Tempo.co. (2025, Juni). TPNPBOPM tuding TNI mau tutupi pelanggaran HAM di Intan Jaya. Tempo. Diakses pada 4 Juli 2025, dari https://www.tempo.co/politik/tpnpb-opm-tuding-tni-mau-tutupi-pelanggaran-ham-di-intan-jaya-1805555/

Widyantara, I. G. H. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Mewujudkan Keadilan di Papua. Jisos: Jurnal Ilmu Sosial, 1(7), 585-600. Retrieved from https://www.bajangjournal.com/index.php/JISOS/article/view/3284 

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. (2025, May 29). Atgas Operasi Habema bentukan Kogabwilhan III diduga melakukan tindak pidana pelanggaran HAM berat di Kabupaten Intan Jaya [Siaran pers]. YLBHI. Retrieved from https://ylbhi.or.id/papua/atgas-operasi-habema-bentukan-kogabwilhan-iii-diduga-melakukan-tindak-pidana-pelanggaran-ham-berat-di-kabupaten-intan-jaya/

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. (2021, 16 Agustus). Ekonomipolitik penempatan militer di Papua: Kasus Intan Jaya. YLBHI. Diakses pada 4 Juli 2025, dari https://ylbhi.or.id/bibliografi/laporan/ekonomi-politik-penempatan-militer-di-papua/

Zam, M. A. Z., & Himmawan, D. (2023). Manajeman konflik dalam penyelesaian kasus Papua. Diplomasi: Jurnal Demokrasi, Pemerintahan Dan Pemberdayaan Masyarakat, 1(1), 1-10. https://doi.org/10.58355/dpl.v1i1.10