Hijrah dan Pluralitas

Oleh: Syamsul Yakin (Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) dan Nur Nissa Mulya (Mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Globalisasi dan pluralisme telah menjadi bagian tak terelakkan dari kehidupan sosial dan antropologis. Masyarakat harus menerima perbedaan suku, ras, agama, dan status sosial, serta mempersilahkan orang lain untuk mengembangkan tradisi dan minat mereka secara bebas.

Dalam konteks ini, reaksi partikular, fundamental, revolusioner, destruktif, dan negatif yang mengatasnamakan perbedaan menjadi tidak relevan. Demokrasi dan hak-hak kemanusiaan harus dihormati dan dilindungi.

Agama, yang dulu dianggap sebagai candu atau opium, kini telah berubah menjadi sumber etika dan moral dalam menjalin hubungan antara penguasa dan rakyat. Islam, yang sering dituduh sebagai ancaman bagi peradaban Barat, sebenarnya memiliki prinsip-prinsip dasar yang mendukung pluralisme dan demokrasi.

Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan contoh bagaimana membangun masyarakat yang pluralistik dan demokratis. Piagam Madinah, yang dibuat oleh Nabi, menjadi contoh penting dalam perkembangan kebebasan konstitusional dan hukum dalam dunia Islam.

Al-Qur'an juga mengajarkan bahwa perbedaan adalah sunatullah yang harus diterima dan dihormati. Pluralisme dan demokrasi telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para khalifah, dan contoh-contoh ini dapat menjadi inspirasi bagi kita dalam membangun masyarakat yang pluralistik dan demokratis.

Dalam konteks ini, kita harus menggunakan paradigma yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW dalam mengatasi kesulitan yang kita alami dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Dengan demikian, kita dapat membangun masyarakat yang lebih harmonis, damai, dan sejahtera.