DPR sudah mengecewakan Rakyat Indonesia, Tetapi Apakah bisa Dibubarkan?

Pada hari ini dari bulan september, kerusuhan di Indonesia masih bangkit dan kekecewaan masih menjadi tambang sebagai suara untuk didengar untuk para perwakilan kita. beberapa hari lalu, seorang ojek online yang berumur 21 tahun, yang seharusnya pada usia muda ini banyak pemuda melakukan kerja keras dalam kuliah tetapi bukan orang yang bernama Affan Kurniawan yang meninggal karena dilinds oleh mobil brimob, yang menjadi simbol dan tanda bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja dalam segi integritas bagi pemerintah, demokrasi, dan kebijakannya yang dianggap 'tak adil'.

Dari seluruh beredar sosial media, banyak bertebaran demo-demo dan kekacauan apa yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Tetapi ada banyak poin dan argumentasi yang sangat ditanyakan dan didiskusi. 

Seperti apakah cikal Parlemen dibubarkan saja untuk menerapkan tanpa mereka karena rusaknya nama dan kebutuhannya dianggap merugikan negara? dan serta provokasi yang menimbulkan banyak minoritas di negara kita kena imbas, seperti dalam kritikan dan ancaman terhadap minoritas terutama Tionghoa.

Dari Artikel ini, penulis akan menjelaskan secara rinci apa yang terjadi jika Parlemen dibubarkan dan kritikan dari artikel dari kompasiana lain dan masalah kesopanan umum yang sudah diajarkan dari kita masih anak tentang Bhineka Tunggal Ika sehingga masih banyak kasus terhadap minoritas di negara ini khususnya dalam kerusuhan ini.

Demo ini yang sedang dilakukan sudah menjadi bukan pertama kali Indonesia hadapi, krisis monoter pada 1998 terjadi pada negara lain seperti Thailand, Korea Selatan, dan Indonesia adalah salah satu negara dengan krisis mata uang yang lemah. Sehingga terjadi ketidakstabilan ekonomi negara serta politik identitas yang menjadi acuan aspiras rakyat Indonesia pada saat itu, yang akan cikal bakal tuntutan Mahasiswa untuk reformasi negara.

Tanggal 25 Agustus 2025, sebuah demo Mahasiswa Indonesia keluar untuk memberikan suara aspirasi untuk menghentikan tunjangan Parlemen yang dianggap berlebihan. Banyak yang menduga dari demo ini, banyak masyarakat Indonesia berharap untuk pembubaran DPR dibicarakan untuk menghilangkan ketidakgunaan dalam sistem politik negara kita.

Ada suatu artikel seorang advokat bernama Azas Tigor Nainggolan, Pernyataan dalam artikel ini menyoroti bahwa DPR RI sudah kehilangan legitimasi moral karena perilaku hedonis, arogan, dan tidak berpihak pada rakyat. 

Tuntutan pembubaran DPR RI dianggap sah karena rakyat sebagai pemilik kedaulatan sudah menarik mandatnya. Penulis mendorong Presiden Prabowo untuk mencontoh langkah historis Presiden Soekarno pada 1959 dengan membubarkan lembaga legislatif yang dianggap menghambat jalannya pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. 

Tetapi ini harus menjadi tanda tanya bagi penulis. Jika Bila benar Presiden Prabowo bisa serta-merta membubarkan DPR sebagaimana Presiden Soekarno membubarkan Konstituante, lalu mengapa penulis tidak mempertanyakan perbedaan konstitusi yang berlaku? Pada 1959, Indonesia masih dalam sistem parlementer yang goyah dan Soekarno menggunakan Dekrit dengan alasan darurat. 

Tetapi hari ini, kita berada di bawah UUD 1945 hasil amandemen yang tidak memberikan wewenang presiden untuk membubarkan DPR. Maka jika presiden benar-benar melakukan itu, bukankah justru dia sendiri yang melanggar konstitusi? Bila presiden melanggar konstitusi, bagaimana mungkin ia masih bisa disebut berpihak pada rakyat? Bukankah membela rakyat berarti juga menjaga hukum dasar yang menjadi fondasi negara?