Musim penghujan menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat ketika hendak beraktivitas seperti biasanya, apalagi dengan kondisi pandemi covid-19. Terhitung sudah 12 bulan lebih negara kita terdampak oleh covid-19, dengan jumlah kasus total per tanggal 24 februari 2021 adalah 1.306.141 kasus.
Menjawab persoalan covid-19 pemerintah sendiri sudah mulai melakukan vaksinasi secara masif di berbagai wilayah, dengan adanya vaksinasi, nantinya diharapkan angkat positif terpapar covid-19 dapat berkurang. Artinya di samping musim penghujan yang sudah berlangsug beberapa bulan terakhir dan pandemi covid-19 yang juga belum berakhir menjadi masalah serius untuk di selesaikan bersama.
Berbicara musim penghujan, masyarakat indonesia tentunya sudah sangat akrab dengan dampak yang akan di hadapi, seperti banjir dan tanah longsor. Untuk Banjir, tahun ini sudah melanda sebagian besar wilayah indonesia, terkhususnya pulau jawa.
Pulau jawa sebagai wilayah sentral dan terkadang dijadikan tolak ukur perkembangan dan pertumbuhan di indonesia. Sehingga tak salah ketika terdapat persoalan atau bencana melanda pulau jawa akan menjadi perbincangan hangat baik dari kalangan tokoh-tokoh nasional secara individu ataupun kelembagaan yang memiliki kepentingan-kepentingan tersendiri. Apalagi berbicara pulau jawa, di dalamnya tumbuh begitu banyak tokoh-tokoh sebagai calon pemimpin masa depan Indonesia, sebut saja saat ini yang masih menjabat sebagai gubernur, wali kota, dan bupati.
Dalam kurun waktu 1 bulan terakhir provinsi-provinsi di jawa menjadi sorotan akibat bencana banjir yang belanda, banjir menjadi fenomena tiap tahun yang terjadi dengan dampak kerugian besar, namun kali terdapat sedikit perbedaan terhadap bencana banjir yang terjadi, perbedaan yang di maksud tidak dari pandangan masyarakat yang terdampak, tetapi perbedaan tersebut berasal dari tokoh-tokoh elit politik Nasional
Banjir yang terjadi kali ini nampaknya menjadi surga bagi para elit politik untuk saling mempertontonkan akan siapa yang bekerja dengan baik, dan siapa yang tidak mampu bekerja dengan baik, siapa yang mampu mengatasi persoalan dan siapa yang tidak.
Semuanya hanyalah semata-mata untuk menunjukkan pada masyarakat umum bahwa inilah sosok yang baik untuk Indonesia ke depannya, sekalipun pesta politiknya tahun 2024, sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, namun tak sedikit tokoh yang mengkritik UU No. 10 Tahun 2016, sebut saja Mohammad Jibriel Avesinna.
“Ini ada potensi krisis legitimasi sebagai konsekuensi logis dari UU No. 10 Tahun 2016. Sebab, dan pada tahun 2022-2023 terdapat sekitar 272 pejabat kepala daerah yang tidak di pilih langsung oleh rakyatnya” ujar Mohammad Jibriel Avesinna selaku Ketua Policy Center Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI), jum’at 19/02.
Benar adanya menurut W.S. rendra “Politik adalah cara merampok dunia. Politik adalah menggulingkan kekuasaan untuk menikmati giliran berkuasa”. Elit politik saat ini tidak paham dan mengerti, bahkan tidak peduli lagi tentang bagaimana seharusnya mengarahkan masyarakat Indonsia yang sedang terjerembab dalam jurang krisis akibat pandemi covid-19. Pendidikan, ekonomi, sosial berdampak, bahkan urusan manusia dengan sang Pencipta tidak bisa di laksanakan secarah total sesuai dengan tuntutan Agamaa yang di anutnya.
"Kebencian politik menggeser empati sebagian orang menjadi sekadar ejekan. Banjir di Jakarta dijadikan momen memuaskan kebencian politik melalui ejekan terhadap Anies Baswedan. Pun demikian banjir di Jawa Tengah ejekan pun dialamatkan ke Ganjar Pranowo atau di Jabar ke Ridwan Kamil," kata Dahnil dikutip dari akun Twitternya, Selasa 23 Februari 2021.
Bukankah tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan serta memperhalus perasaan. Tentunya sebagai tokoh-tokoh panutan bagi masyarakat sudah sepantas dan sepatutnya merenungkan kembali tentang berbagai persoalan yang sedang terjadi dan bangkit bersama untuk menyelesaikannya. Karena bagaimana pun juga masyarakat menjadi bagian pertama yang akan menderita.
