1. Mengapa Desa Perlu Menggali Sumber Dana Pembangunan di Luar Dana Desa
Pembangunan desa merupakan salah satu agenda strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Dana Desa yang bersumber dari APBN telah berperan besar dalam mendukung pembangunan infrastruktur, sosial, dan ekonomi di tingkat lokal. Namun, ketergantungan yang tinggi terhadap Dana Desa dapat menimbulkan risiko keberlanjutan ketika alokasi anggaran pemerintah pusat berkurang atau tidak memadai untuk menutupi seluruh kebutuhan pembangunan desa. Oleh karena itu, desa perlu menggali sumber dana alternatif agar pembangunan dapat terus berjalan secara mandiri dan berkelanjutan (Khairina et al., 2025).
Desa Banjarasri di Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, merupakan contoh desa yang menghadapi tantangan tersebut. Sebagai desa yang sebagian besar masyarakatnya bergantung pada sektor tambak dan usaha kecil menengah, Banjarasri membutuhkan strategi inovatif untuk memperkuat kemandirian ekonomi. Sumber pendapatan alternatif seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kemitraan dengan sektor swasta, serta optimalisasi potensi lokal seperti pengelolaan hasil perikanan dan wisata edukatif tambak dapat menjadi solusi strategis. Penelitian oleh Jurnal Perencanaan Pembangunan (2024) menegaskan bahwa diversifikasi sumber pendanaan desa melalui BUMDes dan kemitraan publik-swasta mampu meningkatkan ketahanan fiskal dan memperkuat kemandirian ekonomi lokal.
2. Bentuk Inovasi Sumber Dana Desa dan Faktor Penentu Keberhasilan
Inovasi sumber dana desa dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, antara lain: pengembangan BUMDes, kerja sama dengan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial (CSR), pemanfaatan aset desa, pengembangan wisata desa, serta digitalisasi produk lokal. BUMDes menjadi salah satu pilar utama dalam menciptakan sumber pendapatan berkelanjutan. Di Banjarasri, BUMDes memiliki potensi untuk mengelola hasil perikanan dan produk olahan tambak, seperti udang, bandeng, dan hasil olahan berbasis ikan, yang dapat dipasarkan melalui platform digital maupun kemitraan dengan pelaku usaha lokal.
Khairina, Wanusmawatie, dan Permadi (2025) menegaskan bahwa pengembangan BUMDes yang berbasis partisipasi masyarakat merupakan faktor kunci keberhasilan ekonomi desa. Pendekatan society-centered memungkinkan masyarakat menjadi pelaku utama dalam pengelolaan ekonomi lokal, bukan sekadar objek pembangunan. Selain itu, tata kelola yang baik (good governance), transparansi keuangan, dan kemampuan adaptasi terhadap digitalisasi juga menjadi faktor penting keberhasilan (Firmansyah, 2025).
Sebaliknya, inovasi dapat gagal apabila tidak disertai perencanaan yang matang, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, lemahnya sistem akuntabilitas, serta kurangnya keterlibatan masyarakat. Hidayah et al. (2024) menemukan bahwa tata kelola BUMDes yang buruk dapat menyebabkan inefisiensi penggunaan dana dan bahkan menimbulkan konflik sosial. Oleh karena itu, keberhasilan inovasi sumber dana desa sangat bergantung pada faktor kelembagaan, kepemimpinan desa, dan komitmen masyarakat untuk mendukung program pembangunan.
3. Strategi Tambahan bagi Pemerintah Desa
Sebagai perangkat desa, strategi tambahan yang dapat diterapkan mencakup tiga hal utama: (1) penguatan kapasitas kelembagaan, (2) kemitraan multisektor, dan (3) transparansi berbasis digital.
Pertama, pemerintah desa perlu meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes melalui pelatihan manajemen keuangan, pemasaran digital, dan inovasi produk lokal. Kedua, desa dapat menjalin kemitraan dengan sektor swasta melalui program CSR. Ramadhani dan Saputra (2024) menjelaskan bahwa pelaksanaan CSR yang terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat lokal dapat memperkuat ekonomi desa dan menciptakan sinergi pembangunan berkelanjutan.
Dalam konteks Banjarasri, kerja sama dengan perusahaan tambak besar di kawasan Tanggulangin dapat diarahkan untuk mendukung pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat, penyediaan alat produksi, atau pengembangan ekowisata tambak. Ketiga, transparansi berbasis digital penting dilakukan agar masyarakat dapat memantau penggunaan dana secara terbuka. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial pemerintah desa dalam mengelola dana pembangunan.
