RUU TNI: Apakah Indonesia Akan Punya Danzo di Dunia Nyata?

Sekarang, mari kita bahas inti permasalahannya, yaitu RUU TNI yang membuat banyak orang khawatir. Salah satu poin paling kontroversial adalah kemungkinan prajurit aktif bisa menduduki jabatan sipil. 

Ini bukan hal baru, karena dulu di era Orde Baru, militer punya hak istimewa untuk masuk ke berbagai sektor tanpa harus pensiun dulu. 

Tapi kenapa ini menjadi masalah? 

Coba bayangkan seorang jenderal aktif yang tiba-tiba diangkat jadi menteri, gubernur, atau kepala badan sipil. Dia masih tentara, tapi juga berperan sebagai pejabat sipil. Ini bisa berbahaya karena:  

• Gaya kepemimpinannya akan lebih condong ke cara militer → Keputusan diambil secara top-down, tanpa banyak diskusi.  
• Sektor sipil bisa terkena militerisasi → Masalah yang seharusnya bisa diselesaikan melalui negosiasi malah didekati dengan pendekatan kekuatan.  
• Ada konflik kepentingan → Saat harus memilih antara kepentingan rakyat atau kepentingan militer, pilihannya bisa condong ke pihak militer. 

Nah, kondisi ini persis yang dilakukan oleh Danzo Shimura di Konoha. Dia tidak pernah benar-benar melepas perannya sebagai pemimpin militer, tapi di saat yang sama, dia juga ingin memimpin warga sipil sebagai Hokage.

Bagaimana Danzo Memanfaatkan Militer untuk Kepentingan Pribadi?

Danzo itu penguasa di balik layar, dia punya Anbu Root, pasukan bayangan yang loyal hanya ke dirinya. 

Saat ada masalah di Konoha, dia tidak menggunakan diplomasi atau pendekatan damai, melainkan langsung menggunakan cara kekerasan. Pembantaian klan Uchiha adalah contoh paling brutal.

Lalu selanjutnya apa yang terjadi?

• Alih-alih bernegosiasi dengan klan Uchiha, Danzo memilih menggunakan kekuatan militer untuk melenyapkan mereka.
• Dia menggunakan kekuasaan militernya untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan desa.
• Dia menciptakan suasana ketakutan agar bisa mempertahankan pengaruhnya.

Sekarang, coba kita tarik ke dunia nyata. Kalau RUU TNI membuka jalan bagi prajurit aktif masuk ke jabatan sipil, ada resiko bahwa mereka masih membawa pola pikir militer ke ranah sipil.

Bukan tidak mungkin nanti keputusan-keputusan penting malah berdasarkan logika militer, bukan logika sipil.