Pendahuluan: Harmoni di Tengah Deru Pembangunan
Setiap kali deru alat berat menggema di tepian sawah, di situlah harmoni seringkali diuji. Bali yang dikenal dunia sebagai Pulau Seribu Pura kini juga menjadi simbol tarik-menarik antara kemajuan dan keseimbangan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, laju pembangunan infrastruktur di Bali meningkat signifikan pascapandemi, mulai dari perluasan kawasan wisata hingga investasi properti yang masif. Namun di balik geliat ekonomi itu, muncul pertanyaan mendasar: masihkah nilai-nilai Tri Hita Karana tiga sumber kebahagiaan yang menekankan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan (Parahyangan), sesama (Pawongan), dan alam (Palemahan)---menjadi roh dalam setiap kebijakan pembangunan?
Fenomena pembangunan yang kerap menyingkirkan ruang hijau, mereduksi makna spiritualitas, dan menegangkan relasi sosial menunjukkan adanya jarak antara idealisme lokal dan praktik kebijakan. Padahal, di tengah tantangan globalisasi dan modernisasi, filosofi Tri Hita Karana sejatinya bukan sekadar warisan budaya, melainkan paradigma ekologis dan humanistik yang relevan untuk menata ulang arah pembangunan dan kehidupan modern. Di sinilah pentingnya menanam kembali benih harmoni di "tanah kebijakan," agar pembangunan Bali tumbuh bukan hanya megah secara fisik, tetapi juga bermakna secara moral dan spiritual.
Pembangunan yang Menyisakan Ketidakseimbangan
Pembangunan daerah kerap dipahami sebagai simbol kemajuan. Jalan diperlebar, hotel bertambah, dan wisatawan meningkat. Namun di balik euforia pertumbuhan ekonomi, Bali menghadapi persoalan serius: ketimpangan ekologis, sosial, dan spiritual yang kian terasa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (2024), alih fungsi lahan pertanian mencapai lebih dari 1.000 hektar per tahun, sementara peningkatan volume sampah di kawasan pariwisata melonjak hingga 15%. Fenomena ini menunjukkan bahwa pembangunan belum sepenuhnya berpijak pada keseimbangan yang menjadi inti falsafah Tri Hita Karana (THK).
Tri Hita Karana sejatinya merupakan warisan filosofis masyarakat Bali yang mengajarkan harmoni antara hubungan manusia dengan Tuhan (Parahyangan), sesama manusia (Pawongan), dan alam (Palemahan). Dalam konteks modern, nilai-nilai tersebut bukan hanya panduan spiritual, tetapi juga paradigma pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan keseimbangan ekologis dan sosial. Namun, praktik kebijakan daerah sering kali lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek dibandingkan pelestarian nilai-nilai tersebut.
Pentingnya topik ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk merekonstruksi kembali nilai Tri Hita Karana ke dalam manajemen pembangunan, organisasi, dan kehidupan personal masyarakat Bali. Di tengah derasnya globalisasi dan komersialisasi budaya, mengintegrasikan THK ke dalam kebijakan publik bukan sekadar romantisme budaya, melainkan strategi moral untuk memastikan bahwa kemajuan tidak mencabut akar harmoni yang menjadi jantung peradaban Bali.
Di tengah derasnya arus globalisasi, pembangunan sering dimaknai sebagai perlombaan menuju modernitas, membangun lebih tinggi, bergerak lebih cepat, dan menghasilkan lebih banyak. Namun, bagi Bali, pembangunan tidak sekadar urusan ekonomi dan infrastruktur. Ini adalah soal menjaga harmoni. Di sinilah falsafah Tri Hita Karana (THK) menjadi kompas moral yang menuntun arah kemajuan agar tetap berpijak pada nilai-nilai keseimbangan antara manusia, alam, dan spiritualitas.
Makna dan Esensi Tri Hita Karana
