Menanam Harmoni di Tanah Kebijakan: Tri Hita Karana dan Wajah Pembangunan Bali

Perbandingan dan Tantangan

Sebagian kalangan menilai bahwa dalam era global, mengandalkan nilai-nilai lokal seperti Tri Hita Karana dianggap tidak realistis. Mereka berpendapat bahwa pembangunan memerlukan efisiensi, teknologi, dan investasi, bukan nilai spiritual. Namun, pandangan ini kerap mengabaikan kenyataan bahwa pembangunan yang kehilangan arah moral justru menimbulkan krisis sosial dan lingkungan.

Sebaliknya, banyak ilmuwan sosial dan ekolog, seperti Capra (2020), menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan harus berbasis pada ecological wisdom, kebijaksanaan ekologis yang justru selaras dengan esensi Tri Hita Karana. Dengan kata lain, nilai lokal bukan penghambat kemajuan, tetapi penuntun agar kemajuan tidak menjadi bumerang bagi manusia dan alam.

Implikasi bagi Kehidupan Sehari-hari

Penerapan Tri Hita Karana tidak berhenti di meja kebijakan. Ia bermula dari kesadaran personal. Dalam kehidupan sehari-hari, menanam harmoni berarti membangun hubungan yang seimbang dengan Tuhan melalui kejujuran dan ketulusan, dengan sesama melalui empati dan gotong royong, serta dengan alam melalui gaya hidup berkelanjutan, seperti mengurangi sampah plastik, menjaga kebersihan lingkungan, dan menghormati ruang sakral.

Ketika prinsip ini dihidupkan dalam organisasi, manajemen tidak lagi sekadar mengejar profit, tetapi juga kesejahteraan kolektif dan kelestarian lingkungan. Demikian pula dalam kebijakan publik, Tri Hita Karana dapat menjadi dasar perumusan strategi pembangunan yang berakar pada budaya dan berpihak pada keseimbangan.Menanam harmoni di tanah kebijakan berarti menanam kembali kesadaran bahwa pembangunan sejati bukan tentang memperbanyak gedung, tetapi memperkuat nilai. Bukan tentang menaklukkan alam, melainkan hidup berdampingan dengannya. Dalam konteks Bali, Tri Hita Karana bukan sekadar warisan masa lalu, melainkan arah masa depan, agar kemajuan tumbuh bersama kebijaksanaan, dan kebijakan berbuah kebahagiaan.