Umar memiliki prinsip yang demokratis, selalu mengutamakan hak-hak rakyat. Ia bahkan merevisi kebijakan demi kebaikan umat Islam. Ia menetapkan sistem pembayaran upah, gaji, dan pajak yang lebih teratur. Pengadilan juga didirikan untuk memisahkan lembaga yudikatif dari eksekutif, dan kepolisian pertama kali dibentuk pada masa Umar. Salah satu landasan politik yang diterapkan oleh Umar bin Khattab adalah demokrasi, yang diwujudkan dalam pembentukan dua majelis permusyawaratan (badan syura), yakni sidang umum dan khusus.
3. Khalifah Utsman bin Affan
Utsman bin Affan adalah Khalifah ketiga yang dikenal sebagai sosok dermawan yang mampu menginspirasi umat Muslim. Ia adalah sahabat Nabi dan dijuluki Dzu al-Nurain, yang berarti "Pemilik Dua Cahaya". Sebelum meninggal, Umar menunjuk enam calon untuk menggantikannya, yang nantinya akan ditentukan oleh Majelis Syura. Enam calon tersebut adalah: Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqash, dan Abdurrahman bin Auf, serta Abdullah bin Umar, putranya sendiri. Namun, Ustman mengingatkan bahwa Abdullah hanya boleh menjadi pemilih, bukan kandidat, agar pemerintahan Islam tidak menjadi turun-temurun.
Utsman terpilih pada bulan Dzulhijjah 23 H dan masa pemerintahannya adalah yang terpanjang di antara Khulafaur Rasyidin, yakni selama 12 tahun (644-656 M). Perkembangan pendidikan pada masa pemerintahan Ustman tidak jauh berbeda dengan periode sebelumnya. Sistem pendidikan di era ini lebih merupakan kelanjutan dari yang sudah ada, meskipun terdapat beberapa perubahan yang memengaruhi pendidikan Islam. Di bawah kepemimpinan Ustman, sistem pendidikan menjadi lebih merakyat dan lebih mudah diakses oleh semua peserta didik yang ingin mempelajari ajaran Islam. Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya pusat pendidikan yang tersedia, sehingga para sahabat memiliki kebebasan dalam memilih lokasi untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat.
Dalam masa pemerintahannya, Utsman mencapai salah satu prestasi terbaik bagi umat Islam dengan membukukan Al-Quran. Ia juga melanjutkan perluasan wilayah kekuasaan. terutama di daerah strategis seperti Irak dan Mesir, yang terus dilindungi dan dikembangkan. Selain itu, Khalifah Utsman memperluas Masjid Nabawi dan merenovasinya dengan desain terbaru. Pada Masa Ustman wilayah pemerintahan Islam menjadi semakin luas, sehingga dakwah dan penyebaran syariat serta Pendidikan islam berkembang begitu pesat.
Utsman wafat pada 17 Juni 656 M di Madinah, ketika beliau sedang membaca Al-Qur'an di rumah. Ia terbunuh pada tahun 35 H oleh pemberontak yang berhasil menerobos masuk ke rumahnya, meskipun istrinya sudah berusaha menghalangi.
4. Khalifah Ali bin Abi Thalib
Ali bin Abi Thalib dilahirkan di Mekah, wilayah Hijaz, pada tanggal 13 Rajab, sekitar tahun 599 M, sepuluh tahun sebelum kenabian Muhammad dimulai. Ia terpilih sebagai Khalifah menggantikan Utsman bin Affan setelah terbunuhnya Utsman, sebuah peristiwa yang menyebabkan krisis besar dalam dunia Islam yang kemudian meluas hingga ke Persia dan Afrika Utara.
Ali terpilih secara aklamasi sebagai Khalifah keempat dan menjabat selama lima tahun, mewarisi keadaan kacau yang ditinggalkan oleh Utsman. perkembangan pendiddikan pun tidak berarti akibat kekacauan politik yang menyebabkan pemerintahannya tidak stabil.
Di masa kepemimpinannya, berbagai konflik meletus, termasuk pertempuran saudara pertama di antara umat Islam, yang dikenal sebagai pertempuran Basra. Ketegangan tidak berhenti di situ; konflik berkepanjangan terus melanda hingga akhir masa pemerintahannya. Salah satu peristiwa terkenal di era Ali adalah perang yang terjadi antara pasukan Ali dan Muawiyah di Siffin (perang Siffin (37H/657M)). selain itu ada beberapa masalah yang dihadapi Ali, yaitu: perang Jamal, perang Nahrawan, dan Tahkim Shiffin serta perpecahan Ummat.
Meskipun dikelilingi oleh konflik dan kekacauan, Ali bin Abi Thalib memberikan kontribusi signifikan bagi peradaban Islam. Ia mencabut hibah tanah yang dibagikan Utsman kepada kerabatnya dan mengalihkannya sebagai milik negara. Ali juga mengganti gubernur yang tidak kompeten, memperbarui pejabat yang tidak mampu, memperbaiki keuangan negara, serta mendorong kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan bahasa, serta pembangunan.
